Obituari

Menlu Perempuan Pertama AS dan Perang-Perang yang Ia Dukung

Penulis: Sekar Kinasih - 1 Apr 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri AS untuk administrasi Bill Clinton (1997-2001), meninggal dunia pada usia 83 tahun.
tirto.id - Perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Secretary of State), Madeleine Jana Korbel Albright, yang meninggal dunia karena kanker pada 23 Maret silam di usia 84, dikenal sebagai sosok yang garang membela kebijakan agresif AS di luar negeri. Jejaknya menempel dari Irak hingga Yugoslavia.

Albright lahir di Praha, Ceko, pada 1937 dari keluarga diplomat keturunan Yahudi. Ketika Nazi Jerman mulai menduduki Ceko, Albright sekeluarga pergi ke Yugoslavia dan kemudian mengungsi ke Inggris (kelak Albright mengetahui bahwa 26 anggota keluarga, termasuk kakek-neneknya, menjadi korban keganasan Holocaust).

Setelah Perang Dunia II usai, Albright kembali ke Ceko namun memutuskan mengungsi lagi setelah komunis mengambil alih kekuasaan negara. Pada 1948, mereka sekeluarga bermigrasi ke Amerika Serikat dan pada usia 20 Albright dinaturalisasi menjadi warga negara AS.

Setelah menikah dengan jurnalis Joseph Albright dan memiliki anak, Albright melanjutkan studi sampai meraih gelar doktor dari Columbia University pada 1976. Topik disertasinya berkaitan dengan invasi Soviet ke Ceko pada 1968, disebut Prague Spring.

Albright sempat bekerja untuk seorang senator Demokrat sebelum menyokong administrasi Presiden Jimmy Carter sebagai staf Badan Keamanan Nasional yang dikepalai Zbigniew Brzezinski, dosennya saat kuliah. Sejak 1982, Albright mulai mengajar hubungan internasional di Georgetown University sampai kemudian diangkat sebagai diplomat untuk mewakili AS di PBB pada 1993 dan akhirnya sebagai Menlu di kabinet Bill Clinton periode kedua (1997-2001).

Partisipasinya di panggung politik internasional dimulai ketika blok Timur runtuh dan AS semakin terdorong memenuhi apa yang mereka anggap sebagai misi tradisional: “memupuk demokrasi liberal” di penjuru bumi. Albright, sampai akhir hayatnya, meyakini AS adalah pembela dunia bebas nan demokratis.

Untuk menjaga serta memperjuangkan kebebasan dan demokrasi itu menurutnya semua cara dapat dihalalkan, mulai dari diplomasi biasa, sanksi ekonomi, bahkan intervensi militer. “Jika kita memang harus mengerahkan kekerasan,” katanya dalam wawancara dengan stasiun televisi NBC pada 1998, “itu karena kita Amerika: kita adalah indispensable nation (bangsa yang sangat diperlukan).”

“Kita berdiri tegak melihat negara lain lebih jauh ke masa depan, dan kita lihat bahayanya di sini bagi kita semua. Saya tahu, pemuda-pemudi tentara Amerika selalu siap berkorban untuk kebebasan, demokrasi, dan jalan hidup Amerika.”


Sikap terhadap Irak

Salah satu pembelaan Albright terhadap AS paling gigih adalah ketika Irak—yang berada di bawah kendali diktator Saddam Hussein—dijatuhi sanksi ekonomi dari komunitas internasional karena Perang Teluk I. Setelah Irak menginvasi Kuwait pada 1990 dan dituding mengembangkan program senjata biologis, AS aktif mendukung resolusi-resolusi PBB terkait sanksi ekonomi, termasuk larangan ekspor minyak, aset terbesar Irak, yang tentu saja bisa memiskinkan negara tersebut.

Saat itu sanksi mengakibatkan ratusan ribu anak di Irak meninggal dunia (lebih banyak dari anak yang tewas karena bom atom di Hiroshima). Mereka jatuh sakit dan mengalami malnutrisi karena keterbatasan bahan pangan dan akses kesehatan.

Ketika ditanya pendapatnya mengenai hal tersebut pada 1996, ketika berstatus Duta Besar AS untuk PBB, Albright enteng menjawab: “Saya menganggapnya pilihan sulit, tapi kami kira itu setimpal.” (Dalam memoar Madam Secretary yang terbit pada 2003, Albright menyesali responsnya kala itu sebagai “kekeliruan besar, yang tergesa-gesa, kikuk dan salah”).

Setelah berlangsung setidaknya sembilan tahun, diperkirakan sanksi menewaskan sampai 1,5 juta jiwa orang sampai-sampai seorang mantan pejabat PBB mengatakan sanksi tersebut sama dengan genosida.

Tapi toh Albright bersikeras sanksi untuk Irak harus dipertahankan. Pada 1997, saat mulai bekerja sebagai Menlu di kabinet Bill Clinton, dia mengatakan, “Kami tidak sepakat dengan negara-negara lain yang menganggap sanksi harus diangkat apabila Irak memenuhi kewajibannya sehubungan dengan senjata pemusnah massal.”

Pada satu waktu, koran-koran di Bagdad menyindir Albright lewat puisi dengan sebutan unparalleled serpent atau ‘ular yang tak tertandingi’. Albright menanggapinya santai lalu memulai kebiasaan menyematkan bros emas berbentuk ular di pakaiannya setiap menemui elite diplomat Irak.

Bros tersebut menjadi medium pernyataan diplomatik. Ada bros berbentuk burung atau kupu-kupu yang mencerminkan harapan; kura-kura yang maksudnya adalah fokus pada tujuan; singa yang melambangkan kekuasaan (pernah dikenakan saat menemui Presiden Suriah Hafez al-Assad untuk membahas rencana dialog damai Suriah-Israel); sampai laba-laba (dipakai saat sedang ingin “licik”).


Selain sanksi ekonomi, Albright juga kukuh membela berbagai aksi militer AS, termasuk membombardir markas tentara Irak dari udara dalam misi empat hari Operation Desert Fox—bersama pasukan Inggris—pada Desember 1998. Alasannya, rezim Saddam menolak bekerja sama dengan PBB yang ingin mengirimkan pengawas untuk memeriksa keberadaan senjata pemusnah massal. “Saddam Hussein membuat kami tak punya pilihan lain,” katanya kala itu.

Target jangka pendek operasi tersebut sekadar untuk “melemahkan kemampuan” Saddam dalam mengembangkan senjata pemusnah massal. Tujuan jangka menengahnya adalah memaksa rezim agar mematuhi aturan PBB. Sementara tujuan akhirnya tidak lain demi membantu mewujudkan pemerintahan di Irak yang betul-betul mewakili warga (baca: asal bukan Saddam Hussein).

Ketika administrasi Presiden George W. Bush memutuskan untuk menginvasi Irak pada 2003, Albright—yang sudah bukan lagi menteri—juga turut memberikan dukungan. “Saya rasa perang dapat dijustifikasi atas dasar penolakan Saddam selama sekian dekade untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait senjata pemusnah massal.”

Ekspansi Nato

Sebagai Menlu, Albright vokal mengampanyekan ekspansi NATO sampai kawasan timur Eropa. Dalam pidato 1997, Albright mengatakan ekspansi tersebut bertujuan “membangun komunitas transatlantik yang damai, demokratis, dan bersatu untuk pertama kalinya” serta “menyebarluaskan kemakmuran dan perdamaian ke arah timur, yang selama 50 tahun terakhir sudah dinikmati masyarakat Eropa Barat.”

Albright berharap ekspansi NATO dapat menambah “mitra-mitra baru yang kuat di bidang keamanan dan perdagangan” bagi pemerintah AS. Keinginan tersebut terjadi pada 1999. Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko menjadi negara eks-Soviet pertama yang bergabung dalam aliansi pertahanan pimpinan AS tersebut.

Kala itu mungkin Albright belum terpikir bahwa ambisinya untuk memperluas NATO kelak dimaknai sebagai ancaman oleh negara terbesar pecahan Soviet, Rusia. Ekspansi NATO-lah yang jadi dalih Rusia menginvasi Ukraina baru-baru ini. Sebelum diserang, negara yang dimpimpin mantan komedian tersebut berusaha keras agar menjadi anggota NATO.

Albright termasuk yang mengecam pengerahan tentara Rusia ke perbatasan Ukraina. Hal ini ia publikasikan dalam artikel opini yang diterbitkan di New York Times pada Februari silam.

Di sana Albright juga mengenang pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sekitar dua dekade silam. “[Berbadan] kecil dan pucat… sangat dingin hingga hampir seperti reptil,” katanya. Menurutnya, Putin sulit menerima fakta bahwa Soviet sudah runtuh, sehingga ia “merasa malu atas yang terjadi pada negaranya dan berkemauan kuat untuk mengembalikan kebesarannya.”


Peran di Balkan

Meski mengecam invasi Rusia di masa kini, Albright sebetulnya berperan penting dalam ikut campurnya militer AS melawan pemerintahan etnis Serbia di bawah Presiden Yugoslavia, Slobodan Milošević—yang kelak didakwa sebagai penjahat perang—yang membantai dan merepresi warga etnis Albania di Kosovo. Bahkan di mata para pengkritik Albright, konflik di wilayah Balkan ini disebut Madeleine’s War.

Ketegasan Albright menyerukan intervensi di Balkan dipandang berkaitan dengan latar belakangnya sebagai pengungsi dari Eropa Timur.

Ketika itu gelombang pengungsi yang tak terhindarkan dikhawatirkan menimbulkan ketidakstabilan regional. Hal tersebut yang menjadi alasan utama Albright merongrong AS dan Sekutu perlu campur tangan. Akan tetapi, Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi yang bisa dijadikan basis legal untuk melakukan intervensi.

Akhirnya, tanpa dibekali izin dari PBB, pilot-pilot NATO tetap dikerahkan dalam misi pengeboman dari udara selama 78 hari. Akibatnya, diperkirakan sampai 500 warga sipil meninggal dunia, sementara rumah sakit dan bangunan bersejarah luluh lantak.

Albright kelak disanjung orang-orang Albania sebagai pahlawan. Pun oleh etnis Bosnia atas perannya saat masih jadi diplomat di PBB pada 1995. Kala itu Albright menyodorkan bukti-bukti tentang pembantaian ribuan etnis Bosnia muslim oleh tentara Serbia dalam konflik sipil sepanjang 1992-1995. Ia dipandang ikut berperan mendorong AS dan komunitas internasional agar lebih proaktif mencari solusi untuk konflik internal di Bosnia, mulai dari diplomasi sampai intervensi NATO.

Di sisi lain, Albright kerap dituding sebagai hater orang Serbia”. Bahkan, untuk mengekspresikan ketidaksenangan terhadap Albright, warga Serbia menamai seekor ular piton di kebun binatang Belgrade dengan namanya.

Menurut kolumnis Middle East Eye Jonathan Cook, apa yang dilakukan Albright dalam kasus ini menciptakan preseden yang mendahului berbagai agresi, termasuk invasi AS ke Irak bahkan serangan Rusia terhadap Ukraina.

Menurut Cook, rasionalisasi Albright untuk mengebom Yugoslavia sudah jadi semacam contoh, inspirasi, atau dalih bagi Putin untuk melancarkan serangan ke Chechnya pada 1999 dan ke Ukraina baru-baru ini. Langkah yang sama juga ditiru oleh administrasi Bush dalam invasi Irak 2003.


Infografik Madeleine Albright
Infografik Madeleine Albright. tirto.id/Fuad


Setelah selesai mengabdi di Washington, Albright berkecimpung di dunia manajemen investasi, mengajar di kampus, dan menulis artikel, memoar, serta buku. Salah satu bukunya, Fascism: A Warning (2018), menceritakan bagaimana fasisme dapat muncul dari kepemimpinan populis dan otoriter belakangan ini di Eropa Timur, Rusia, Turki, sampai Korea Utara.

Di buku itu pula Albright menyebut Donald Trump sebagai “presiden anti-demokratis pertama di sejarah modern AS.” Sebaliknya, ia dikenal sebagai pendukung garis keras Hillary Clinton, lawan Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2016 silam. Saking berapi-apinya ingin menarik minat pemilih untuk Clinton, Albright sampai berseru: “ada tempat khusus di neraka bagi perempuan yang tak mau membantu satu sama lain.”

Tentu Albright terutama tidak dikenang sebagai mantan pejabat memberikan dukungan maksimal kepada kandidat presiden, tapi pendobrak politik luar negeri yang didominasi laki-laki di Washington pada dekade 1990-an. Obituari tentangnya dipenuhi berbagai pujian karena kiprahnya semasa itu.

Ia misalnya dianggap sebagai seorang pemberani yang menginspirasi perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Ada pula kesan positif lain seperti perintis, pejuang demokrasi, pembebas, dan lain sebagainya.

Namun, bagi kolumnis Middle East Eye Jonathan Cook, atas segala sepak terjang di kancah konflik, Albright adalah juga penjahat perang.

Baca juga artikel terkait AMERIKA SERIKAT atau tulisan menarik lainnya Sekar Kinasih
(tirto.id - Politik)

Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Rio Apinino

DarkLight