Menuju konten utama

Menkumham: Pastikan Kapasitas Lapas Tetap Proporsional

Menkumham Yasonna Laoly meminta kepada seluruh Kanwil di Indonesia untuk memastikan kapasitas lapas di Indonesia, baik dari segi daya tampung maupun perbandingan antara jumlah tahanan dan sipir.

Menkumham: Pastikan Kapasitas Lapas Tetap Proporsional
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Antara foto/Muhammad Adimaja.

tirto.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengimbau agar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia untuk memastikan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia tetap proporsional, baik dari segi daya tampung maupun perbandingan antara jumlah tahanan dan sipir.

"Kakanwil agar memetakan kondisi lapas over capacity dan under capacity di daerah untuk kemudian Kakanwil agar redistribusi dari tempat padat ke tempat lain di wilayah kanwil," tegas Yasonna dalam telekonferensi dengan 33 kanwil di Ruang Kontrol Kemenkumham, Jakarta, Kamis, (14/4/2016).

Yasonna juga meminta kepada Kakanwil agar melaporkan apabila ada kekurangan pegawai di lapas dan rutan.

"Kalau ada kekurangan pegawai segera meminta. Untuk memeriksa pintu jaga bisa gunakan pegawai outsourcing," ujar Yasonna.

Terkait hal tersebut, Kepala Kanwil Kemkumham DKI Jakarta Dahlan Pasaribu mengaku bahwa Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, mengalami kelebihan kapasitas yang sangat tinggi.

Lapas Salemba memiliki kapasitas untuk menampung 1.000 warga binaan, namun saat ini lapas tersebut dihuni oleh sekitar 3.700 warga binaan. Kepadatan ini menyebabkan beberapa warga binaan harus mendekam di selasar dan gang.

Dahlan mengatakan pihaknya tengah melakukan pemetaan untuk pemindahan warga binaan sehingga mengurangi kapasitas di Lapas Salemba dan lapas-lapas lain di Jakarta.

Yasonna mengimbau agar kelebihan kapasitas lapas-lapas di Jakarta perlu diatasi guna memudahkan dalam mengontrol warga binaan.

"Lapas (Gunung) Sindur masih kosong, pindahin. Lapas depok masih kosong, pindahin," kata dia.

Sebelumnya, Kemenkumham meminta tambahan anggaran sebanyak Rp1,6 triliun untuk pembangunan lapas baru dan penambahan blok rehabilitasi narkoba.

Setelah mendapatkan anggaran tambahan, Yasonna meminta masing-masing kantor wilayah untuk memetakan kebutuhan pembangunan dengan anggaran.

"Kanwil menghitung proyeksi ke depan. Rata rata kenaikan kriminal berapa per tahun, angka masuk, net masuk lapas berapa, sehingga membangun dengan hitungan statistik yang benar. Proyeksi penempatan pegawai juga," pungkas Yasonna Laoly.

Baca juga artikel terkait KAPASITAS LAPAS

tirto.id - Hukum
Sumber: Antara
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra