tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan utang pemerintah dalam dua tahun terakhir telah berdampak pada belanja negara yang sifatnya lebih produktif serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, utang negara banyak digunakan untuk membiayai kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan, begitu pun infrastruktur.
“Belanja perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat. Dari yang tadinya sebesar Rp35 triliun di 2013-2014, menjadi hampir Rp300 triliun,” ungkap Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (4/9/2017) siang.
Secara spesifik, Menkeu menyebutkan kalau anggaran pendidikan naik hingga mencapai Rp427 triliun dari yang tadinya berkisar Rp200-300 triliun. Sementara untuk anggaran kesehatan diklaim naik sebesar 81 persen.
Lebih lanjut, kenaikan anggaran juga dikatakan terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa yang melonjak hingga 35 kali lipat.
Baca juga:
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun lantas menceritakan pengalamannya saat pergi ke Ponggok, Klaten. Sri Mulyani mengklaim penggunaan dana desa di daerah tersebut sukses, karena berhasil dipakai untuk merehabilitasi sawah, embung, kelas, jalan, perumahan, hingga saluran air minum.
“(Pemaparan) ini untuk menjawab yang selama ini media atau dalam hal ini kadang-kadang hoax, seolah-olah pemerintah tidak tahu ke mana utang itu pergi. Kami tahu baik secara agregat maupun komponen,” ujar Sri Mulyani.
Adapun Menkeu tidak menampik apabila pemerintah jor-joran dalam menggunakan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sri Mulyani pun lantas mencontohkan penggunaan utang negara yang menyokong pembiayaan konstruksi moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) Jakarta.
“Untuk MRT pinjamannya sebesar Rp24 triliun. Tapi itu bisa mengangkut 148 juta penumpang per tahunnya. Total emisi kendaraan yang macet bisa diturunkan. Ini adalah dampak positif dari investasi,” jelas Menkeu.
Tak hanya itu, Menkeu juga mencontohkan utang negara yang diperuntukkan bagi pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Menkeu beranggapan utang negara senilai Rp4 triliun yang diinvestasikan dalam proyek tersebut dapat mengairi 9 ribu hektar jaringan irigasi, serta pengamanan banjir untuk 14 ribu hektar. “Maka masyarakat bisa menanam padi dalam dua kali dalam semusim tanam,” ujar Sri Mulyani.
Seusai pemaparannya itu, anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji justru mempertanyakan tingkat keberhasilan dari utang yang digunakan sebagai belanja negara.
“Seharusnya rasio tidak bertambah apabila utang memiliki produktivitas. Belanja yang begitu besar, tapi outcome-nya tidak besar, ini yang saya khawatirkan,” ucap Sarmuji.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
