tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyerahkan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) secara simbolis kepada dua pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ekspor di Jawa Timur.
Program KURBE berasal dari Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai lembaga khusus di bawah Kementerian Keuangan yang menerbitkan fasilitas pembiayaan baru membantu UMKM berorientasi ekspor.
“LPEI telah relatif berhasil membantu mempromosikan ekspor Indonesia, khususnya untuk jenis produk yang relatif baru, dengan destinasi ekspor yang relatif baru pula,” ujar Bambang usai memimpin pelepasan ekspor 150 gerbong kereta ke Bangladesh di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis, (31/3/2016).
Kedua pelaku usaha yang menerima KURBE adalah PT Samudera Kencana Mina dan PT Perwira Multijaya Kencana.
PT Samudera Kencana Mina merupakan industri pengolahan dan perdagangan hasil laut di Sidoarjo. Perusahaan ini memperoleh kredit modal kerja sebesar Rp3 miliar untuk mendorong hasil laut ke Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Tiongkok.
Sementara PT Perwira Multijaya Kencana, selaku industri pendukung PT INKA merupakan pemroduksi elektronik dan mekanik di Surabaya memperoleh kredit modal kerja untuk mendukung ekspor produk PT INKA sebesar Rp4 miliar.
Sementara itu dari laman Kemenkeu.go.id disebutkan melalui skema Penugasan Khusus/National Interest Account (NIA), Indonesia Eximbank juga telah memberikan pembiayaan kepada PT INKA dengan nilai maksimum sebesar Rp300 miliar untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2016.
“Tahun lalu kita berjuang karena pertumbuhan ekspor negatif, ekspor kita negatif salah satunya karena kita bergantung pada komoditas. Kita harus mulai memperbaiki keadaan, kita harus kenalkan produk baru, produk-produk yang berupa olahan dan manufaktur, dan salah satu contoh yang kita banggakan adalah gerbong kereta yang dibuat PT INKA," jelas Bambang.
Turut hadir dalam acara pemberian KURBE antara lain Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo serta sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (ANT)
