Menjelang Referendum Kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis

Infografik Referendum Kaledonia Baru
Ilustrasi Referendum Kaledonia Baru. Getty Images/iStockphoto
Oleh: Tony Firman - 23 Mei 2018
Dibaca Normal 3 menit
Emmanuel Macron ingin agar Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Perancis.
tirto.id - Tak banyak yang tahu bahwa Kaledonia Baru, sebuah wilayah kepulauan di Samudra Pasifik yang berjarak 16 jam penerbangan dari Jakarta, secara administratif masuk dalam wilayah Perancis.

Pada Kamis (3/5) awal Mei, Presiden Perancis Emmanuel Macron melawat ke Kaledonia Baru yang tengah bersiap mengadakan referendum kemerdekaan dari Perancis pada 4 November mendatang.

Dilansir dari France 24, kehadiran Macron memberikan sinyal kuat bahwa pihak Perancis masih menghendaki kepemilikan atas pulau yang kaya nikel tersebut. Ia mendesak warga Kaledonia Baru, khususnya pemukim Perancis, agar tidak memisahkan diri. Salah satu cara Macron untuk menegaskan posisi Perancis adalah menyerahkan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Kaledonia Baru telah menjadi milik Perancis sejak 1853.

Lawatan Macron selama tiga hari itu juga bertepatan dengan beberapa peristiwa bersejarah. Macron menghadiri peringatan peristiwa Pembantaian Gua Gossanah pada 5 Mei 1998. Ketika itu, dua puluh tahun silam, selama minggu dua Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak menyandera polisi dan militer Perancis di Gua Gossanah, Pulau Ouvea. Dua polisi dan 19 sandera tewas. Di hari yang sama, Perjanjian Noumea yang menandai masa perpanjang kekuasaan Perancis di Kaledonia Baru diteken. Salah satu klausulnya adalah pelaksanaan referendum 20 tahun kemudian, yang jatuh pada tahun ini.

Dalam referendum untuk penentuan nasib sendiri November mendatang, pertanyaan yang disodorkan kepada penduduk setempat adalah "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru memperoleh kedaulatan penuh dan merdeka?"


Sentimen pro-kemerdekaan bukan barang baru. Ketegangan antara penduduk asli Kaledonia Baru dan para pemukim Perancis terus terjadi selama beberapa dekade. Perancis sendiri terus melobi para tokoh setempat untuk memundurkan tenggat waktu pelaksanaan referendum.

Dalam pidato pamungkasnya di Noumea, ibukota Kaledonia Baru, Macron mengatakan bahwa Perancis tidak akan sama lagi tanpa Kaledonia Baru. Dilansir dari Radio NZ, selain mengakui masa lalu yang diwarnai kekerasan dan penyingkiran penduduk asli Kanak, Macron menyatakan keinginannya agar Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari zona Indo-Pasifik Perancis.

Tuntutan Kemerdekaan

Kaledonia Baru tergolong sebagai peninggalan kolonialisme Eropa. Posisinya mirip dengan Timor Leste, sebuah koloni Portugal yang berjarak ribuan kilometer dari negeri induk.

Wilayah Kaledonia Baru terdiri dari beberapa kepulauan. Ibukota Noumea terletak di pulau terbesar Kaledonia Baru, Grand Terre. Kepulauan-kepulauan lainnya adalah Loyalty, Belep, dan Île des Pins. Beberapa pulau sisanya yang tak berpenghuni terletak agak jauh dari pusat.

Suku Kanak adalah bagian dari kelompok besar suku bangsa Melanesia yang sudah ribuan tahun menetap di kepulauan tersebut. Encyclopaedia Britannica mencatat, orang Eropa datang ke Kaledonia Baru pada 1774, persisnya ketika penjelajah Inggris bernama James Cook mendarat di Balade, pantai timur Kaledonia Baru.


Sejak itulah terjalin kontak antara penduduk lokal dan orang Eropa. Perancis resmi menguasai teritori Kaledonia Baru dan disahkan lewat upacara di Balade dan Île des Pins pada 1853.

Dalam analisisnya di The Sydney Morning Herald, Denise Fisher, penulis buku France in the South Pacific: power and politics (2013), menyebutkan bahwa pada 1980-an ketegangan antara penduduk asli suku Kanak dengan para pendatang menguat. Antara 1984 sampai 1985, sekitar 30 orang tewas akibat bentrokan antara kubu pro-kemerdekaan dan pro-Perancis Penduduk asli menyerukan kemerdekaan. Puncaknya, terjadilah Pembantaian Gua Gossanah, sebuah titik balik yang kelak memaksa Perancis mendengarkan aspirasi kelompok pro-kemerdekaan.

Di tengah ketegangan itu, pada 13 September 1987 Perancis mengadakan referendum sepihak. The New York Times mencatat, keputusan Perancis diboikot oleh Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak, aktor utama gerakan kemerdekaan Kaledonia Baru. Namun, hasil referendum buatan PM Perancis Jacques Chirac akhirnya menguntungkan Perancis. Sebesar 98,3 persen dari 50.257 pencoblos memilih untuk tetap bersama Perancis.

Kelompok pro-kemerdekaan yang mayoritas beranggotakan orang-orang Kanak menolak hasil referendum dan mengecamnya sebagai penipuan.


Lewat Persetujuan Matignon 1988, Perancis mengakomodir tuntutan kemerdekaan lewat janji referendum ulang pada 1998. Namun, Kesepakatan Noumea pada 5 Mei 1998 justru menunda pelaksanaan referendum sampai 20 tahun, atau hingga November 2018. Di bawah kesepakatan tersebut, Kaledonia Baru punya otonomi terbatas dalam sistem hukum Perancis. Tiga perwakilan Kaledonia Baru pun diutus ke parlemen Perancis. Dengan format seperti ini, pemerintah Perancis mempertahankan otoritas atas pertahanan, keamanan dalam negeri, dan sejumlah urusan vital lainnya.


Mengamankan Pasifik

Dalam konteks geopolitik hari ini, penentuan nasib sendiri (self-determination) berkaitan langsung dengan masa depan stabilitas politik di Kawasan Pasifik Selatan. Perancis jelas diuntungkan dengan keberadaan Kaledonia Baru sebagai perwakilannya di kawasan yang sama.

Paris khawatir Cina akan menggerus pengaruh Perancis di Kaledonia Baru. Hal ini diungkapkan langsung oleh Philippe Gomes, politikus Kaledonia Baru berdarah Perancis dan pendiri Partai Caledonia Together.

"Jika merdeka, Kaledonia Baru terlalu kecil untuk disebut aman ... Tempat ini akan jadi koloni Cina," ujar Gomes dikutip dari The Telegraph.

Cina sendiri sedang memperluas pengaruh di kawasan Pasifik melalui bantuan luar negeri. Vanuatu, negara jiran Kaledonia Baru, telah disuntik dana segar lebih dari 60 juta poundsterling untuk membangun dermaga kapal perangnya. Bahkan Cina diprediksi akan membangun tangsi militer di Vanuatu, seperti yang telah dibangun Beijing di Djibouti, Afrika Timur.


Kabar merapatnya Beijing ke Vanuatu disangkal oleh Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu. "Tak seorang pun di pemerintahan ini yang pernah membahas pangkalan militer China di Vanuatu," tegas Regenvanu sebagaimana dilansir dari BBC.

Cina pun belum mau mengomentari isu pendirian pangkalan militer luar negerinya di kawasan Pasifik.

Enam bulan menjelang referendum, hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga Kantar TNS menunjukkan bahwa 58 persen penduduk Kaledonia Baru menolak kemerdekaan. Hanya 12 persen yang mendukung. Adapun survey I-Scope memasang angka 66 persen penduduk yang ingin tetap bersama Perancis. Dua survey tersebut juga menunjukkan bahwa aspirasi kemerdekaan hanya besar di pemukiman warga Kanak.

Mengutip data dari CIA World Factbook (2017), sekitar 39,1 persen dari 279.070 penduduk Kaledonia Baru adalah orang Kanak, 27 persen berdarah Eropa, dan sisanya adalah orang-orang Wallis, Futuna, Tahiti, Indonesia, dan Vietnam. Kaledonia Baru menyimpan seperempat cadangan nikel dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduknya termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Pasifik.

Baca juga artikel terkait REFERENDUM KALEDONIA BARU atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Reporter: Tony Firman
Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf
DarkLight