tirto.id - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpukul sejak pandemi COVID-19 menerjang Indonesia. Sektor ini terdampak kebijakan pemerintah untuk menutup perbatasan serta membatasi mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap bahwa jumlah turis domestik maupun internasional yang berwisata di Indonesia “terjun bebas”, meskipun sektor ini saat ini sedang berjuang untuk proses pemulihan, mengutip siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Turis asing terjun bebas, turis domestik juga mengalami penurunan, tenaga kerja terkikis, dan devisa drop secara signifikan,” ucap Sandiaga dalam konferensi daring pada 9 Desember 2021.
Terlebih, varian baru virus penyebab COVID-19, Omicron, sudah menyebar di 57 negara. Akibatnya, banyak negara yang memperketat perbatasan mereka agar tidak “kecolongan”, termasuk Indonesia, ungkap siaran pers tersebut.
Bagaimana sebenarnya perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) maupun nusantara (wisnus) hingga saat ini? Apa saja upaya pemerintah untuk membantu pemulihan sektor pariwisata? Lalu apa harapan pelaku usaha ke depannya terkait pemulihan pariwisata?
Jumlah Wisman Anjlok?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan hantaman pandemi COVID-19 terhadap pariwisata. Indonesia menerima 1,29 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2020 dan menurun secara drastis di bulan-bulan berikutnya hingga mencapai sekitar 158 ribu pada bulan April. Angka sejak April pun stagnan di antara angka 115 ribu dan 161 ribu hingga Oktober 2021.
Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dari Januari hingga Oktober 2021 pun turun signifikan menjadi 1,33 juta kunjungan dari 3,74 juta kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2020. Perbedaan ini terjadi karena mayoritas wisman pada 2020 tiba pada 3 bulan pertama 2020 ketika perbatasan masih belum ditutup.
Perlu dicatat pula bahwa per Oktober 2021, jumlah wisatawan yang tercatat masuk lewat jalur udara ke destinasi wisata terbesar Indonesia, Bali, yakni lewat bandara internasional I Gusti Ngurah Rai, hanya ada 2 orang.
Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah membuka pintu bagi wisman dari 19 negara ke Bali dan Kepulauan Riau per 14 Oktober 2021, seperti yang tertulis di laman Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri. Khusus untuk Bali, hal ini didukung tingginya tingkat vaksinasi di Bali yang mencapai 98 persen untuk dosis pertama di awal Oktober 2021.
Negara-negara yang diizinkan masuk di antaranya China, India, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, Italia, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.
Di luar penambahan jumlah negara yang bisa memasuki Bali, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan kepada Tirto, Rabu (22/12/2021), bahwa wisman yang masuk ke Indonesia selama pandemi pada umumnya berasal dari negara koridor perjalanan (travel corridor) dengan hubungan bisnis atau diplomasi.BPS mencatat, wisman yang datang pada periode Januari-Oktober 2021 mayoritas berkebangsaan Timor Leste, Malaysia, Tiongkok, Papua Nugini, dan Amerika Serikat.
Ini sedikit berbeda dengan tren asal negara wisman sebelum pandemi, misalnya dari Januari-Desember 2019, ketika kunjungan wisman ke Indonesia didominasi oleh wisatawan dari Malaysia (18,51 persen), diikuti Tiongkok (12,86 persen), Singapura (12,01 persen), Australia (8,61 persen), dan Timor Leste (7,32 persen).
Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) masih berlangsung, kendati lebih sedikit dari sebelum pandemi. Sebagian besar wisatawan domestik pada 2020 berwisata ke pulau Jawa, diikuti dengan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali, menurut data BPS.
Wisatawan domestik pun masih menyokong tingkat okupansi hotel yang disebut BPS sebagai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang. TPK memang ikut turun drastis ke sekitar 12 persen pada April 2020, namun angkanya naik-turun hingga mencapai 45,62 persen pada Oktober 2021.
Maulana menjelaskan, pembatasan pergerakan telah menurunkan okupansi hotel pada awal pandemi. Namun, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Juli 2020 sempat menyokong kenaikan okupansi hotel untuk wisatawan domestik, tetapi hanya pada saat ada libur panjang pada akhir pekan ketika ada cuti bersama.
Okupansi hotel baru bergeliat di kuartal kedua 2021 seiring pelonggaran kegiatan PSBB yang kini bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan anjlok kembali pada saat PPKM Darurat diterapkan pada Juli 2021. Peningkatan okupansi pun mulai naik sejak September 2021 hingga saat ini seiring perayaan Natal dan Tahun Baru.
Ia memperkirakan okupansi hotel akan berada di kisaran 50 persen pada akhir 2021, naik dari 40,79 persen pada Desember 2020. Pelonggaran PPKM, berlangsungnya acara-acara pemerintah secara luar daring (offline) dan kebijakan karantina yang mendorong wisatawan untuk berpergian di dalam negeri menjadi beberapa faktor penyebab peningkatan ini.
Namun, ia menegaskan bahwa pelarangan Aparatur Sipil Negara untuk cuti akhir tahun dan penghapusan cuti bersama akan mempengaruhi pertumbuhan ini. “Tahun ini memang tidak terlalu besar ya kita ekspektasinya. Kenapa? Karena memang kan masih ada segmen market yang tidak bisa melakukan liburan pada tahun ini,” jelasnya.
Namun, ia memperkirakan bahwa orang-orang yang tidak bisa bepergian pada Desember 2021 justru akan berwisata pada Januari 2022 selama PPKM akan tetap berada di level 1 dan 2. Imlek pada Februari 2022 dan acara-acara offline pemerintah juga akan mendukung pertumbuhan okupansi hotel sebesar 5 persen di kuartal pertama 2022 secara year-to-date, menurut Maulana.
Namun sejauh ini, siaran pers Kemenparekraf menyebutkan bahwa menurut data dari pengelola bandara Angkasa Pura (AP) II per hari Minggu (19/12/201), terdapat 800 pergerakan pesawat (take off dan landing) di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta atau 65 persen dimana saat situasi normal terdapat 1.200 pergerakan pesawat. Di Bali sendiri tercatat sudah ada 25 ribu orang yang datang baik dari darat maupun udara.
Langkah Pemulihan Pariwisata?
Seiring berkembangnya jumlah orang yang terdampak varian Omicron, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan agar para wisatawan domestik untuk berwisata di Indonesia untuk tetap menghidupkan kembali pariwisata Tanah Air melalui program yang dinamakan #DiIndonesiaAja”, mengutip siaran pers.
Untuk mendukung program ini, Kemenparekraf memadukannya dengan program Destinasi Super Prioritas sebagai destinasi alternatif liburan turis domestik selain Bali. Destinasi tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
“#DiIndonesiaAja jadi mantra kita sekarang, karena ada Omicron dan apa potensi kita sikapi dari apa yang terjadi dari beberapa minggu terakhir,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam konferensi daring pada 9 Desember 2021.
Indonesia mengandalkan pula acara-acara skala besar seperti kejuaraan dunia balap motor World Superbike untuk menghidupkan pariwisata lokal. Sandiaga mengklaim dalam siaran pers terpisah bahwa menjelaskan kejuaraan ini meningkatkan tingkat okupansi hotel hingga mencapai 95 persen di Nusa Tenggara Barat, selain juga menyerap 1.475 tenaga kerja dari provinsi tersebut.
Mandalika pun akan kembali menyambut kejuaraan balap motor MotoGP dan World Superbike pada 2022. Sementara Bali juga telah ditetapkan sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022 dan pertemuan presidensi G20 pada 2022.
Namun, dengan usaha-usaha tersebut, pemerintah masih berusaha untuk memberlakukan persyaratan untuk menjaga agar pandemi tetap terkendali. Untuk warga negara asing (WNA) dari 19 negara yang hendak mengunjungi Indonesia, ada beberapa syarat yang perlu diikuti, di antaranya melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali, melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif, mengantongi asuransi perjalanan dengan klaim COVID-19, serta menjalani karantina, yang sejak 3 Desember 2021 diperpanjang hingga 10 hari.
WNA tersebut juga harus memiliki visa yang berlaku serta menggunakan penerbangan langsung (direct flight) dari negaranya. Artinya, wisman tersebut tidak boleh transit di negara lain terlebih dahulu.
Sandiaga pada 20 Desember 2021 menjelaskan dalam keterangan tertulis bahwa pemerintah tetap memberlakukan karantina selama 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk mengantisipasi adanya Omicron. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan jumlah karantina terpusat selama 14 hari, ungkap Sandiaga.
Untuk mencegah penyebaran Omicron, pemerintah juga telah menutup pintu masuk bagi WNA dari 11 negara, seperti Afrika Selatan dan Malawi, ditambah beberapa negara lain seperti Inggris dan Denmark.
Untuk pergerakan wisnus, pemerintah pun akan memperpanjang PPKM di luar Jawa-Bali hingga 3 Januari 2022 guna mengendalikan pandemi saat libur Natal dan Tahun Baru, seperti dilansir dari situs resmi pemerintah terkait COVID-19, covid19.go.id.
Harapan Pelaku Usaha?
Ke depannya, Maulana dari PHRI berharap pemerintah mampu mencegah masuknya kasus COVID-19 ke Indonesia di tengah Omicron dan menjaga PPKM di level 2 atau lebih rendah agar pariwisata domestik mampu bergeliat pada 2022. Ia juga menegaskan perlunya vaksinasi untuk memulihkan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata.
Ia mendorong pengadaan acara-acara MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) bagi daerah yang bergantung pada wisman. Ia mengatakan bahwa MICE berdampak signifikan untuk mempromosikan pariwisata dan menyerap tenaga kerja lokal.
Maulana menambahkan bahwa daya saing Indonesia dibandingkan negara lain menjadi hal penting saat ingin menarik wisatawan mancanegara. Hal serupa juga diungkap Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali Putu Winastra.
Putu mencontohkan, Thailand dan Kamboja memiliki sejumlah kebijakan untuk membebaskan karantina untuk wisman. Meskipun Indonesia sudah membuka akses penerbangan langsung ke Bali sejak Oktober 2021, rumitnya syarat visa, karantina dan penerbangan tanpa transit masih menyulitkan wisman untuk datang ke Bali. Akibatnya, belum ada satupun penerbangan yang datang ke Bali sejak Oktober 2021, jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah untuk membuka visa on arrival (bebas visa kunjungan) bagi negara berisiko rendah dan memperbolehkan transit pada 19 negara yang penduduknya baru-baru ini diperbolehkan masuk ke Indonesia. Selain itu, ia mengusulkan adanya karantina wilayah untuk menggantikan karantina di kamar hotel saat ini.
Perubahan regulasi harus dilakukan pada awal 2022, jelasnya, untuk memberikan kepastian kepada wisman yang biasanya mulai melakukan pemesanan perjalanannya sekitar awal tahun. Jika tidak ada perubahan, maka wisman-wisman tersebut akan beralih ke negara lain untuk melakukan perjalanan wisatanya.
“Apabila regulasi ini tidak berubah sampai awal tahun, maka bye-bye 2022,” tegas Putu.
Editor: Farida Susanty
