Menguji Lagi Keyakinan Jokowi Soal Pola Konsumsi yang Berubah

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri Pembukaan Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, Rabu (29/11/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Oleh: Ringkang Gumiwang - 4 Desember 2017
Dibaca Normal 3 menit
Presiden Jokowi menegaskan daya beli masyarakat tidak menurun, tapi yang terjadi perubahan pola konsumsi yang bergeser pada pengalaman.
tirto.id - Taruli, 30 tahun, baru saja pulang dari liburan mengunjungi Wae Rebo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia belum puas, dan merencanakan perjalanannya ke Raja Ampat, Papua Barat.

“Sekarang mulai menabung lagi nih buat liburan selanjutnya. Rencananya, pertengahan tahun depan ke Raja Ampat. Sudah janjian juga dengan kawan-kawan di grup whatsapp,” kata Taruli yang berprofesi sebagai guru swasta di Surabaya kepada Tirto.

Perempuan lajang ini mengaku jalan-jalan keliling Indonesia kini jadi pilihan di tengah kebosanan yang disuguhkan dalam kehidupan kota seperti melepas penat ke mal. Imbasnya, pengeluaran untuk pakaian, tas dan lainnya, ia mulai kurangi untuk memenuhi target tabungan dari penghasilannya yang di bawah Rp10 juta/bulan.

Taruli hanya satu dari jutaan generasi milenial Indonesia yang doyan berwisata. Hasil penelitian lembaga riset industri pariwisata Phocuswright mencatat generasi milenial akan menjadi generasi yang paling sering melakukan perjalanan di antara kelompok umur yang lainnya.

Fenomena semacam ini rupanya ditangkap oleh pemerintah sebagai sinyal soal dugaan perubahan pola konsumsi, termasuk menjadi keyakinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pergeseran pola konsumsi dari barang ke pengalaman karena ditopang maraknya media sosial.

“Bukan lagi barang-barang mewah atau bermerek. Yang membuat orang bergengsi adalah pengalaman yang diunggah, petualangan dan kenang-kenangan,” kata Jokowi di hadapan CEO Forum Pekan lalu.

Baca juga: Hobi Melancong Generasi Milenial

Apakah benar pola konsumsi masyarakat bergeser dari mengonsumsi barang ke jasa pariwisata?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), asumsi adanya pergeseran pola konsumsi dari barang ke berwisata agaknya terlalu dini. Pertumbuhan pengeluaran untuk konsumsi barang dan pariwisata pada Januari-September 2017 justru sama-sama melambat ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Untuk melihat pengeluaran konsumsi barang, data yang digunakan adalah konsumsi pakaian, alas kaki dan jasa perawatan. Dari data BPS, konsumsi pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya ini tumbuh 2,91 persen, lebih lambat dari pertumbuhan Januari-September 2016 sebesar 2,92 persen.

Selain konsumsi pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, kinerja konsumsi barang juga tercermin dari pengeluaran konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Pada Januari-September 2017, konsumsi perumahan tumbuh 4,14 persen, lebih lambat dari periode yang sama tahun lalu 4,48 persen.

Sementara itu, untuk melihat pengeluaran konsumsi pariwisata, data yang digunakan adalah data konsumsi transportasi dan komunikasi. Untuk konsumsi jenis ini, pengeluarannya hanya tumbuh 5,52 persen, melambat dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu 5,62 persen.

Berbeda dengan konsumsi transportasi dan komunikasi, pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel justru naik menjadi 5,61 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari-September 2016 sebesar 5,32 persen. Namun, naiknya pengeluaran konsumsi di restoran dan hotel tersebut dinilai bukan karena disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi tapi diperkirakan karena banyaknya hari libur di 2017.

Adanya asumsi pergeseran konsumsi dari belanja barang ke pengalaman makin tak kuat, apabila melihat perkembangan data penumpang angkutan udara domestik. BPS mencatat pertumbuhan penumpang udara pada Januari-September 2017 tumbuh 11 persen (yoy) menjadi 66 juta penumpang. Pertumbuhan ini lebih lambat ketimbang laju pertumbuhan jumlah penumpang udara pada Januari-September 2017 yang tumbuh 18 persen dari periode yang sama di 2015.


Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengakui bahwa pertumbuhan jumlah penumpang udara domestik saat ini tidak lagi seperti tahun lalu. Meski begitu, pertumbuhan 11 persen dianggap masih cukup baik. “Baik turis domestik maupun asing, trennya itu masih terus meningkat jumlahnya, terutama ke daerah-daerah yang destinasi wisatanya menarik selain Bali,” kata Bayu Sutanto, Ketua Penerbangan Berjadwal INACA kepada Tirto.



Persoalan Daya Beli

Keyakinan pemerintah soal pergeseran pola konsumsi ini memang tak terpisahkan dari upaya menolak anggapan daya beli masyarakat yang melemah. Namun, bila melihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga periode Januari-September 2017 hanya tumbuh 4,94 persen (yoy), lebih rendah dari Januari-September 2016 yang tumbuh 5,02 persen (yoy), memang sulit bila menganggap tak terjadi penurunan daya beli.


Melambatnya pengeluaran konsumsi ini di antaranya karena kemampuan beli buruh petani dan buruh bangunan yang kian rendah. Data BPS menyebutkan rata-rata upah riil buruh petani pada September 2017 sebesar Rp37.711 per hari, naik 2 persen dari Januari 2017.

Untuk buruh bangunan, kondisinya malah lebih memprihatinkan. Rata-rata upah mereka pada September 2017 mencapai Rp64.867 per hari, turun 1 persen dari Januari 2017. Padahal, rata-rata kenaikan inflasi sudah mencapai 2,66 persen.

Selain upah, daya beli masyarakat yang menurun juga didorong dari bertambahnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran pada Agustus 2017 bertambah sekitar 10.000 orang, sehingga total jumlah orang yang menganggur mencapai 7,04 juta orang.

Catatan-catatan BPS ini memang tak seluruhnya merekam kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan petinggi Bank Dunia ini termasuk yang menganggap tidak ada persoalan daya beli yang diduga menjadi penyebab konsumsi rumah tangga melambat.

"Sebetulnya masyarakat atas yang memiliki daya beli, menyimpan uangnya di bank. Ini berarti masalah, apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS? Itu yang kami mau pahami," ujar Sri Mulyani pada medio November lalu.


Namun, apapun alasannya, adanya perlambatan konsumsi rumah tangga, dan persoalan pendapatan golongan masyarakat tertentu harus menjadi perhatian pemerintah, tak cukup dengan asumsi-asumsi atau keyakinan.

“Pendapatan nasional kita, terutama kelas menengah bawah tidak naik signifikan. Jadi, tidak salah kalau toko ritel banyak yang tutup. Saya kira ini harus diakui pemerintah, dan segera diantisipasi,” kata Bhima Yudhistira, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kepada Tirto.

Baca juga: Rontoknya Bisnis Department Store

Silang pendapat mengenai daya beli ini sudah menjadi pembahasan sejak medio 2017 hingga jelang tutup tahun. Presiden Jokowi boleh saja meyakini soal pergeseran pola konsumsi masyarakat jadi penyebabnya. Namun, pastinya ada kenyataan bahwa pelaku usaha seperti ritel di dalam negeri mulai berjatuhan.

Persoalan semacam ini harus segera direspons karena perlahan akan menambah masalah seperti kehilangan lapangan pekerjaan, yang berujung pada kemampuan daya beli barang, apalagi untuk urusan jalan-jalan yang banyak mengeluarkan uang.

Baca juga artikel terkait DAYA BELI MELEMAH atau tulisan menarik lainnya Ringkang Gumiwang
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Ringkang Gumiwang
Penulis: Ringkang Gumiwang
Editor: Suhendra
DarkLight