Menghapus Dendam Kepada Soeharto Tak Segampang Permintaan Megawati

Oleh: Felix Nathaniel - 8 Januari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Megawati Soekarnoputri tak ingin ada lagi kader PDIP yang menghujat Soeharto. Tapi itu tak mudah karena ada faktor sejarah.
tirto.id - Megawati Soekarnoputri berharap masyarakat menghentikan segala hujatan kepada Soeharto. Putri presiden Sukarno ini menilai pemimpin negara seharusnya dihormati masyarakat, bahkan ketika telah meninggal sekalipun.

"Waktu ayah saya dijatuhkan dengan cara, yang menurut saya tidak beretika, saya bilang jangan hujat Pak Harto," kata Megawati di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1/2019). Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan selama 25 tahun terakhir.

Permintaan Megawati ini bertolak belakang dengan sikap banyak kader PDIP. Apabila enggan disebut menghujat, kader PDIP setidaknya kerap melontarkan kritik ke Soeharto selama ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kritik makin kerap kita dengar terutama ketika masa-masa kampanye pilpres seperti sekarang.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah misalnya, menyatakan Soeharto—bekas mertua Prabowo Subianto—adalah mahaguru korupsi. "Guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor XI tahun ’98 itu mantan presiden Soeharto," kata Basarah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Dia enggan menarik ucapannya meski dikritik kubu oposisi. Dia bahkan telah dilaporkan ke polisi, meski belum dijadikan tersangka hingga saat ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga tak jauh beda. Dia membela Basarah. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini mengatakan merindukan Soeharto sama saja dengan rindu kepada korupsi dan nepotisme.

"Merindukan zaman Pak Harto itu berarti merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi, dan nepotisme," ujar Hasto di bilangan Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (23/11/2018).


Hasto bahkan mengatakan kebijakan pada zaman Orde Baru hanya dinikmati segelintir orang saja. Segelintir orang tersebut, tuding Hasto, adalah keluarga Soeharto itu sendiri. "Lihat saja hartanya. Wajar kalau kroni Pak Harto mengkampanyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati privilege luar biasa."

Hasto merasa keluarga Soeharto harusnya bertanggung jawab atas persoalan yang muncul sejak 1998 hingga sekarang. "Ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemerintahan Soeharto," tegasnya.

Megawati sendiri bukannya tak mengkritik Soeharto. Pada kesempatan yang sama ketika bicara kalau masyarakat tak perlu lagi menghujat Soeharto, ia mengatakan bahwa faktanya era Soeharto—yang dikenal dengan sebutan Orde Baru—kehidupan sosial politik lebih buruk daripada era reformasi.

Pada era itu, misalnya, orang tak bebas berpendapat. "Itu, kan [Orde Baru], enggak bisa seperti sekarang. Zaman segitu kita tahu seperti apa. Pembungkaman orang itu," katanya.

Tak Mudah

Sejarawan sekaligus Editor Pelaksana Jurnal Masyarakat Sejarawan Indonesia, Andi Achdian menilai wajar belaka Megawati menganjurkan Soeharto tak lagi dihujat. Bagi Andi, Megawati memang harus begitu agar berkontribusi menciptakan situasi pemilu dan pemerintahan yang tenang.

Masalahnya, apa yang diinginkan Megawati belum tentu ditaati bawahannya.

"Megawati hanya bisa mengeluarkan komentar yang sifatnya netral sebagai elite politik," kata Andi kepada reporter Tirto, Selasa (8/1/2019). "Tapi yang masalah adalah meredam kebencian di akar rumput ini."


Andi mengatakan, wajar jika pendukung Sukarno benci Soeharto. Ini berdasarkan keyakinan bahwa Sukarno digantikan secara inkonstitusional oleh Soeharto. Faktor sejarah ini yang membuat permintaan Megawati sulit terlaksana.

"Sentimen itu tetap bertahan lama. Jadi kalau para Sukarnois, pasti mereka tetap punya sentimen anti-Soeharto dengan klaim-klaim historis bahwa dia [Soeharto] mengambil alih kekuasaan dengan cara tidak wajar dan perlakuan terhadap Sukarno yang tidak baik," terangnya.

Soeharto mulai menggantikan peran Sukarno sejak memegang Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Dengan dasar surat itu, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sesuatu yang tak dikehendaki Sukarno.

"Padahal, kan, ada dalam pidato Sukarno itu bahwa Supersemar bukan surat untuk pergantian kekuasaan, tapi surat perintah," kata Andi.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino