tirto.id - Superannuation atau dana manfaat pensiun, saat ini telah digunakan oleh Australia untuk para pekerja di negaranya. Skema pensiun ini rencananya akan diperkenalkan ke pemerintah Indonesia untuk membantu menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui pihaknya sudah menerima masukan dari Australia mengenai skema pensiunan dilakukan di negaranya. Skema sudah dijalankan puluhan tahun tersebut berhasil mengelola lebih dari 1 triliun dolar AS.
"Ini merupakan suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian yang luar biasa," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, dikutip Kamis (25/8/2022).
Lantas bagaimana skema superannuation atau dana manfaat pensiun selama ini dilakukan Australia?
Superannuation atau hanya super yaitu istilah untuk dana manfaat pensiun pensiun. Kebanyakan pekerja Australia menyetorkan potongan dari pendapatan mereka (sebagai upah atau gaji) ke dalam dana ini, dan pemberi kerja memberikan kontribusi reguler yang serupa.
Sebagian besar karyawan berkontribusi pada dana besar baik dana industri (reksa dana nirlaba, dikelola oleh dewan yang terdiri dari pemangku kepentingan industri), atau dana ritel (dana komersial nirlaba, terutama dikelola oleh lembaga keuangan).
Namun, beberapa pekerja Australia menyetorkan potongan pendapatan mereka ke dalam dana pensiun yang dikelola sendiri. Pensiun wajib bagi semua orang yang bekerja dan tinggal di Australia.
Saldo rekening pensiun seseorang atau bagi banyak orang, rekening kemudian digunakan untuk menyediakan aliran pendapatan saat pensiun. Undang-undang federal menentukan jumlah minimum yang harus disumbangkan oleh pemberi kerja ke akun super karyawan mereka, di atas upah atau gaji standar.
Pemerintah Australia menguraikan persentase tertentu dari pendapatan karyawan yang harus dibayarkan ke rekening super. Sejak Juli 2002, tarif ini telah meningkat dari 9 persen menjadi 10 persen pada Juli 2021, dan akan berhenti meningkat pada 12 persen pada Juli 2025.
Karyawan juga didorong untuk menambah iuran pensiun wajib dengan iuran sukarela, termasuk mengalihkan upah atau pendapatan gaji mereka ke kontribusi dana pensiun di bawah apa yang disebut pengaturan pengorbanan gaji.
Masalah yang dapat dihindari dengan sistem superannuation di Australia adalah karyawan gagal untuk mengkonsolidasikan banyak akun, sehingga dikenakan biaya beberapa akun. Dari 15 juta anggota dana pensiun Australia, 40 persen memiliki banyak akun, yang secara kolektif membebani mereka 2,6 miliar dolar AS dalam biaya tambahan setiap tahun.
Perkiraan anggaran federal menempatkan jumlah akun duplikat yang tidak perlu pada 10 juta. Ada rencana untuk memfasilitasi konsolidasi akun-akun ini.
Seorang individu dapat menarik dana dari dana pensiun ketika orang tersebut memenuhi salah satu kondisi pembebasan, seperti pensiun, kondisi medis terminal, atau ketidakmampuan permanen, yang terkandung dalam Jadwal 1 Peraturan Industri (Pengawasan) Superannuation 1994. Mulai 1 Juli 2018, anggota juga dapat menarik kontribusi sukarela yang dibuat sebagai bagian dari First Home Super Saver Scheme (FHSS).
Per 30 Maret 2022, Australia bahkan sudah memiliki 3,5 triliun dolar AS yang diinvestasikan sebagai aset dana pensiun, menjadikan Australia pemegang aset dana pensiun terbesar ke-4 di dunia.
Skema Pensiun Digunakan Indonesia
Di Indonesia sendiri, dana pensiun untuk ASN, TNI dan Polri selama ini diserahkan setiap bulan ke rekening masing-masing. Untuk ASN, dana pensiun selama ini dikelola oleh PT Taspen (Persero). Sementara untuk TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri.
Dalam skema yang berlaku saat ini, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN.
Mengutip skema perhitungan dalam laman taspen.co.id, rumus perhitungan dana pensiun PNS adalah 2,5 persen dikalikan masa kerja (dalam tahun) x gaji pokok terakhir. Nilai akhir dari perhitungan itu kemudian ditambah dengan tunjangan.
"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI dan Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri. Namun, untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," kata Sri Mulyani.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
