tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pembangunan Papua masih penuh tantangan. Namun, Tito berharap pembangunan Papua berjalan dengan dukungan stabilitas politik dan keamanan di bumi Cenderawasih.
“Dinamika masih terjadi, tapi jangan sampai terjadi mengganggu, jangan mengganggu roda pemerintahan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
Dalam menangani masalah keamanan, Tito menilai, pemerintah daerah perlu menerapkan cara-cara pendekatan pembangunan yang menyejahterakan. Hal ini tetap diikuti dengan membangun komunikasi pada aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI.
Oleh karenanya, rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu betul-betul diaktifkan. "Rapat paling tidak, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, itu penting sekali untuk saling (bekerja sama)," ujar eks Kapolri ini.
Pemda, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan tanpa didukung oleh pihak terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum. Namun sekali lagi, hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan pendekatan kesejahteraan melalui berbagai program.
"Jadi, bangun sekali lagi dengan semua pihak, sehingga politik dan keamanan bisa terjaga," ujarnya.
Dia menegaskan, keamanan merupakan kondisi yang harus diciptakan dan dirawat. Ia mengakui, kesadaran untuk menjaga keamanan kerap muncul setelah terjadi gangguan. Padahal gangguan tersebut akan berdampak terhadap jalannya program yang sudah dicanangkan.
Selain itu, pemda jangan sampai jarang menyerap aspirasi masyarakat dan sibuk dengan urusannya sendiri. Sikap seperti itu seolah menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada pihak aparat. Padahal, pemda dapat melakukan langkah intervensi melalui upaya pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
“Jadi bersama-sama dengan komponen lain jaga stabilitas keamanan, khusus pemda genjot dengan pembangunan," kata mantan Kapolda Papua itu.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah menjaga iklim usaha di Papua. Ia meminta agar pengusaha dan investor, termasuk orang asli Papua, diberikan kemudahan dalam berusaha demi meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
Tito meminta agar daerah di Papua memperhatikan penanganan inflasi daerah. Hal itu mempengaruhi kondisi dan stabilitas keamanan masyarakat.
Di saat yang sama, Tito kembali mengingatkan bahwa pemekaran Provinsi Papua adalah aspirasi rakyat Papua. Selain itu, pemekaran adalah upaya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat asli Papua. Langkah tersebut untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
Ia menyinggung bahwa Papua adalah wilayah yang sangat luas sehingga rentang kendali pemerintah setempat terlalu jauh dan membuat proses pembangunan menjadi tak optimal. Langkah pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, dengan dimekarkannya wilayah tersebut membuat pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat menjadi semakin dekat dan fokus.
Mantan Kepala BNPT ini juga berpesan kepada empat Penjabat Gubernur di provinsi baru agar dapat menyusun roadmap mengenai arah pembangunan di daerah yang dipimpinnya, baik meliputi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jangan sampai mereka pasif dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsi baru.
Sementara itu, Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, Rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah di wilayah Papua tersebut bertujuan untuk menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah di Papua. Terlebih saat ini masih dalam proses masa transisi politik dengan dibentuknya empat provinsi baru.
“Sekarang kan dalam proses masa transisi politik ini kan supaya tidak terpengaruh dengan proses politik yang sedang terjadi, tetapi bagaimana kepala daerah bisa tegak lurus (misalnya) untuk proses mengawal proses pelaksanaan pemilu serentak maupun apa yang akan dikerjakan oleh para kepala-kepala daerah,” terangnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
