Mempersoalkan Penerima Nobel Perdamaian

Infografik Para Penerima Nobel
Aktivis pro-demokrasi melanjutkan aksi mereka menuntut pembebasan pemenang penghargaan Nobel Liu Xiaobo, diluar Kantor Perhubungan China di Hong Kong, China, Rabu (12/7). ANTARA FOTO/REUTERS/Bobby Yip
Oleh: Yulaika Ramadhani - 5 September 2017
Dibaca Normal 3 menit
Bagi para kritikus, Nobel Perdamaian dianggap telah menjadi senjata berbagai kepentingan dan keluar dari tujuan awal.
tirto.id - Nobel masih melekat sebagai sebuah penghargaan internasional bergengsi. Sang penggagas, Alfred Nobel awalnya menyumbang 35 juta kronor Swedia sebelum kematiannya pada 1896. Uang tersebut berasal dari bunga tahunan tabungan miliknya dari berbagai bisnis termasuk penemuan dinamit. Nominal uang itu terus bertambah, hingga 2006 setiap pemenang Nobel akan mendapat uang sebesar 1,4 juta dolar atau sekitar Rp18,7 miliar dan medali emas.

“Hadiah Nobel adalah penghargaan tahunan pertama yang mengikutsertakan tidak hanya seni dan sains, namun juga politik dalam bentuk ‘penghargaan perdamaian’. Hadiah Nobel adalah penghargaan internasional,” tulis Burton Feldman dalam bukunya, The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige.

Berbeda dengan penghargaan Nobel lainnya, penghargaan Nobel Perdamaian dapat diberikan kepada individu atau organisasi yang masih berlangsung menyelesaikan sebuah masalah. Prosesnya ditangani oleh Komite Nobel Norwegia yang terdiri dari lima orang anggota yang diangkat oleh Parlemen Norwegia.

Komite Nobel membagikan formulir nominasi ke sejumlah pihak yang telah ditentukan, bisa seorang pemenang Nobel di tahun sebelumnya, institusi terkemuka, atau institusi yang diizinkan untuk memilih sebanyak calon yang mereka inginkan. Untuk Nobel Perdamaian, pendaftaran pencalonan untuk sendiri tidak diperkenankan. Penetapan pemenangnya diputuskan dengan suara mayoritas.

Komite Nobel Perdamaian telah memberikan 97 penghargaan untuk 130 orang, dan sejumlah 66 penghargaan yang diberikan untuk perseorangan. Dari jumlah tersebut, 16 di antaranya adalah perempuan.

Nobel Perdamaian beberapa kali menimbulkan polemik. Alasannya mulai dari anggapan bahwa Nobel Perdamaian tidak sesuai dengan tujuan awal Alfred Nobel, para pemenangnya di kemudian hari sama sekali tidak menciptakan kedamaian. Ada yang menilai pemberian Nobel sebagai senjata politik untuk mencampuri urusan internal negara-negara lain.




Tujuan Penghargaan Nobel



Para kritikus Nobel Perdamaian mengungkapkan bahwa Komite Nobel harus lebih membuka pandangan terhadap tujuan awal Alfred Nobel mewasiatkan penghargaan Nobel sebelum kematiannya. Jay Nordlinger, penulis buku Peace, They Say: A History of the Nobel Peace Prize, the Most Famous and Controversial Prize in the World berpendapat bahwa kriteria utama Alfred Nobel adalah "persaudaraan antarbangsa".

Para pengritik berargumentasi, Alfred Nobel ingin penghargaan tersebut dijadikan sebagai pengakuan bagi kerja keras pemimpin atau tokoh yang terlibat dalam upaya perlucutan senjata dan perdamaian global, dan bukan diplomat, pejuang lingkungan dan HAM, yang merupakan penerima penghargaan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini turut diungkapkan oleh Fredrik Heffermehl, seorang pengritik penghargaan Nobel yang menulis buku The Nobel Peace Prize. What Nobel Really Wanted. Heffermehl meneliti sejarah surat wasiat Alfred Nobel dari tahun 1895 dan mengevaluasi keinginannya. Menurut temuan itu, penghargaan perdamaian tersebut erat kaitannya dengan visi interaksi antarbangsa.

"Hanya sedikit penghargaan yang benar-benar menghormati ide ini," kata Heffermehl.

Sementara itu, Nordlinger menambahkan bahwa mengacu pada prinsip dasar itu, harusnya komite Nobel tidak bisa memberikan penghargaan kepada pihak yang berjuang di negaranya sendiri, termasuk soal urusan HAM. "Penghargaan tidak bisa diberikan kepada Andrei Sakharov di Rusia, Aung San Suu Kyi di Myanmar atau Liu Xiaobo di Cina,” ujar Nordlinger dilansir dari Deutsche Welle.

Aung San Suu Kyi menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di Myanmar tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan militer. Ironi, setelah di bawah kepemimpinan Suu Kyi, militer Myanmar melakukan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

Baca juga:

Biksu Myanmar Dijadikan Alat Politik oleh Militer
Membunuh Rohingya Diam-diam

Selain itu, ada kecenderungan penghargaan Nobel digunakan sebagai senjata politik untuk mencampuri urusan internal negara-negara lain, khususnya negara-negara yang relatif mandiri dari kontrol imperium. Dalam laporan Mail and Guardian mengulas salah satu contoh adalah Liu Xiaobo, peraih Nobel Perdamaian pada 2010 merupakan seorang intelektual dan aktivis HAM di Cina.

Di Cina, Liu dianggap sebagai seorang pembangkang karena menerima dana dari NED dan CIA. The Guardian menyebutkan bahwa Liu dikritik banyak orang karena mendukung kebijakan AS menginvasi Vietnam, Korea, Afghanistan, dan Irak. Liu memuji perang Vietnam dan Korea secara retrospektif pada esai 2001. Namun, dalam artikelnya Lessons from the Cold War, Liu berpendapat bahwa “Perang besar yang melibatkan AS sepenuhnya dapat dipertahankan secara etis." Selain itu, selama pemilihan presiden AS pada 2004, Liu dengan hangat memuji George Bush atas usaha perang melawan Irak.

Aung San Suu Kyi dan Liu Xiaobo hanya dua contoh penerima Nobel perdamaian yang dianggap mengkhianati pencapaiannya. Semua konflik yang mereka dukung tersebut melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran. Suara-suara kritik untuk menarik soal Nobel Perdamaian tak bisa dihindari termasuk di Indonesia. Sayangnya, Komite Nobel memiliki ketentuan bahwa hadiah nobel yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Baca juga: Perlukah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut?

Dari beberapa kasus tersebut, kritikus Nobel menganggap Nobel Perdamaian gagal memberikan dukungannya, terutama di bidang perlindungan lingkungan dan urusan HAM. Oleh karena itu, beberapa pihak mengadakan penghargaan ‘alternatif’ sebagai satu kritik atas hadiah Nobel Foundation. Penghargaan ini dikenal sebagai Right Livelihood Award.

Right Livelihood Award didirikan pada 1980 oleh filantropis Jerman-Swedia Jakob von Uexkull. Ini merupakan penghargaan internasional untuk menghormati dan mendukung orang-orang pemberani dan organisasi yang menawarkan solusi visioner dan teladan untuk akar permasalahan global.

Ajang penghargaan yang dilakukan di Stockholm ini setiap tahunnya memilih empat pemenang dan masing-masing dibagikan hadiah uang sejumlah 3 juta kronor, atau sekitar Rp5 miliat. Uang tunai yang diberikan tersebut digunakan untuk mendukung program yang tengah berlangsung dan bukan digunakan untuk keperluan pribadi pemenang.

"Pemenang Right Livelihood Award adalah mereka yang menghadapi beberapa isu global yang paling mendesak saat ini, baik itu perang, kebebasan berbicara, hak perempuan atau juga nasib migran," jelas Ole von Uexkull, Direktur Eksekutif Livelihood Award Foundation.

Right Livelihood Award bukanlah penghargaan untuk elit politik, ilmiah atau ekonomi dunia, tapi merupakan penghargaan bagi masyarakat dan mereka yang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Pemenang berasal dari semua lapisan masyarakat, bisa seorang petani, guru, dokter, atau sekadar warga yang peduli pada dunianya. Hingga saat ini telah terdapat 166 Laureates dari 68 negara. Berbeda dengan Hadiah Nobel dan sebagian besar hadiah internasional lainnya, Right Livelihood Award tidak memiliki kategori.

“Dalam usaha untuk memenuhi tantangan manusia di dunia sekarang ini, karya yang paling inspiratif dan luar biasa sering kali bertentangan dengan klasifikasi standar apapun,” kata komite Right Livelihood Award.

Baca juga artikel terkait NOBEL PERDAMAIAN atau tulisan menarik lainnya Yulaika Ramadhani
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Yulaika Ramadhani
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Suhendra
DarkLight