tirto.id - Asian Games 2018 bukan sekadar musim persabungan multi cabang olahraga, tetapi juga mega bisnis yang ambisius. Rute dan struktur aliran dana negara yang dikelola Inasgoc, komite panitia pelaksana Asian Games ke-18, masih minim transparansi sejak disiapkan pemerintahan Joko Widodo pada 2015.
Selama tiga tahun terakhir pemerintah kita membelanjakan anggaran untuk menyiapkan diri sebagai tuan rumah ajang olahraga empat tahunan se-Asia tersebut. Tetapi—mungkin karena dikejar tenggat yang mepet, mungkin karena skema perencanaannya kurang solid, atau gabungan keduanya—segala proses yang serba tergesa-gesa ini menutupi pengawasan publik atas pengelolaan keuangan negara.
Proses pekerjaan serba cepat demi Asian Games ke-18 ini melibatkan Musafi, buruh spanduk berusia 36 tahun, yang berperawakan ceking dan berjalan doyong.
Bekerja serabutan alias buruh harian lepas yang dikontrak selama lima hari, Musafi dan rekannya harus menuntaskan pemasangan pelbagai ukuran spanduk yang jika dijajarkan sepanjang 1,5 meter. Untuk itu ia perlu mengisi perutnya dengan makan dua kali sehari dan membutuhkan doping kopi lebih dari lima gelas sehari.
“Kami dikejar target. Kerjanya susah dan enggak ada asuransi,” ungkap pria asal Wonosobo, Jawa Tengah, ini sambil menguliti lem yang mengering di kedua telapak lengannya.
Musafi bekerja dengan memakai sepatu boot dan helm proyek tapi tanpa sarung tangan dan masker udara. Udara yang terembus dari mulutnya berbau busuk. Ia belum mandi. Sesekali ia hanya numpang kencing atau buang air besar di toilet buruh Mass Rapid Transit Jakarta.
Sudah tiga hari ia dan rekan-rekannya bekerja 24 jam. Di sela jam kerja, para buruh itu bergantian tidur 30 menit hingga satu jam beralaskan sisa potongan spanduk. Lalu mereka kerja lagi. Para buruh itu bekerja dan bermalam di bawah jembatan layang Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
“Kemarin sehari dibayar Rp250 ribu. Kadang Rp200 ribu,” tuturnya saat saya menemuinya pada akhir Juli lalu atau tiga pekan sebelum pembukaan Asian Games ke-18.
Musafi dan rekannya berbagi pekerjaan antara mengelas, memasang tripleks, menempel spanduk ke rangka besi, dan memasang spanduk di pinggir jalan. Tugas mereka menyembunyikan proyek infrastruktur yang belum tuntas dengan membentangkan spanduk sebelum gelaran Asian Games 2018 dibuka pada 18 Agustus atau akhir pekan nanti.
Usai pekerjaan ini, sementara para pejabat bersiap menyambut sekitar 16 ribu atlet dan ofisial dari 45 negara peserta Asian Games ke-18, Musafi akan kembali ke rutinitas awal menjadi pengangguran sembari mencari kerja serabutan lain.
Merombak Susunan Anggota Inasgoc
Jakarta menjadi kota utama yang merias diri. Jalan-jalan utama diperlebar. Sungai yang bau diitutupi waring. Arena utama di Stadion Bung Karno dipermak dan dibikin kinclong. Wisma atlet dibangun. Di areal Bundaran Hotel Indonesia, tempat Patung Selamat Datang berdiri yang jadi warisan proyek mercusuar Sukarno demi Asian Games 1962, sebentang jembatan penyeberangan dibongkar lalu diganti pelican crossing.
Di Palembang, rekanan Jakarta sebagai kota tuan rumah, pemerintah provinsinya memperluas Jakabaring sebagai pusat arena menggelar 13 dari total 58 cabang olahraga Asian Games 2018. Mereka juga membangun light rail transit (LRT) sepanjang 25 km yang menghubungkan bandara dan Jakabaring.
Pengerjaan terburu-buru ini berawal dari Vietnam yang memilih mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 pada 18 April 2014. Sikap itu justru membuat warga Vietnam bahagia. Tapi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal sebaliknya. Asian Games ke-18 diambil alih oleh Indonesia dan pelaksanaannya diajukan setahun.
Sebulan setelah keputusan itu, tepatnya pada 20 Oktober 2014, Jokowi resmi berkantor di Istana Negara. Enam bulan kemudian, Jokowi mengeluarkan keputusan yang menetapkan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir, seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group, menjadi ketua penyelenggara Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc).
Thohir dibantu oleh sejumlah staf, termasuk dari pejabat Kemenpora sebagai wakil ketua Inasgoc serta Sekjen KOI Dodi Iswandi sebagai sekretaris Inasgoc. Anggotanya adalah Gita Wirjawan, seorang pengusaha dan mantan menteri perdagangan era SBY (2011-2014) plus Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (2012-2016); Sandiaga Uno, juga pengusaha; serta dua mantan atlet Richard Sambera dan Taufik Hidayat.
Pada 2016, Jokowi mengubah susunan panitia Inasgoc. Perubahan yang terlihat dari Keppres ini adalah anggota Inasgoc, yang mayoritas diisi pengusaha: Erwin Aksa, Emirsyah Satar, Arsjad Rasjid Mangkuningrat, dan Bayu Priawan Djoko Soetono. Setahun berikutnya Jokowi mengubahnya lagi dengan sebuah tim yang bercokol sampai sekarang.
Thohir tetap sebagai ketua Inasgoc, yang didampingi Letjen (Purn) Sjafrie Samsoeddin sebagai wakil ketua. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diplot sebagai ketua sarana & prasarana yang dibantu satgas infrastruktur. Adapun Menpora Imam Nahrawi mengisi ketua bidang prestasi olahraga, dibantu oleh Achmad Soetjipto, mantan Kepala Staf TNI AL, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Program Indonesia Emas atau biasa disingkat Satlak Prima.
Pengarah Inasgoc sejak 2015 sampai 2016 adalah Jokowi sendiri, dengan wakil ketua Puan Maharani, putri Megawati yang menjabat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebuah pos kementerian baru di kabinet Jokowi yang bertugas mengembangkan program yang sangat abstrak bernama "revolusi mental." Pada 2017, perubahannya adalah ketua pengarah Inasgoc dipegang oleh Jusuf Kalla, dengan wakil ketua tetap di pundak Puan Maharani.
Beberapa nama pengurus panitia Inasgoc itu kelak dalam sorotan.
Dodi Iswandi terjerat kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games pada 2016 yang divonis 4 tahun penjara; Emirsyah Satar terjerat suap saat menjabat Dirut PT Garuda Indonesia yang kasusnya mencuat pada awal Januari 2017; Achmad Soetjipto dikritik karena prestasi kontingen Indonesia jeblok di SEA Games 2017; serta Sajfrie Samsoeddin yang pernah kena cekal karena tudingan terlibat pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kerusuhan Mei 1998.
Namun, Indonesia tak bisa mundur. Bagaimanapun, hari puncak Asian Games ke-18 perlahan semakin dekat.
Sejak meneken keppres pertama tahun 2015, Jokowi telah mengatur pendanaan Asian Games 2018 dibebankan pada APBN melalui anggaran Kemenpora, APBD, dan "sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat". Panitia pelaksana harus bertanggung jawab pada Presiden Jokowi atas pengelolaan keuangan itu.
Pada 2017, Jokowi menetapkan peraturan presiden yang salah satu poinnya bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan Asian Games tahun itu, yang dikelola oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, dilimpahkan kepada "satuan kerja sementara" panitia nasional Inasgoc. Tentu sumber dana negara ini harus diusulkan melalui DPR dan disepakati Kementerian Keuangan.
Inasgoc diizinkan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung alias tanpa proses tender. Sedangkan pertanggungjawaban seluruh pendanaan harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
Akan tetapi ada penegasan: pengelolaan dana Asian Games harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Selain itu harus melewati proses pemantauan, bimbingan, evaluasi, dan pembinaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Proyek Menggebu Minim Keterbukaan
Inasgoc mulai membuat situs resmi pada 17 Januari 2017. Dalam laman resmi itu setidaknya ada lima dokumen lelang (berformat .pdf) yang dijerang lalu dihapus. Pengadaan barang dan jasa Asian Games yang belum bisa dipastikan rasional dan efektif tersebut atas kesepakatan Ketua Tim Pokja Inasgoc Agus Kurniawan.
Selain itu dalam satu hari, pada 24 Juli 2018, Inasgoc mengumumkan tiga lelang yang baru selesai. Beberapa di antaranya pengadaan Venue Athlete Village kawasan C2 dan Bandara Soekarno-Hatta, Pengadaan perlengkapan Venue Medical Centre di Gelora Bung Karno dan JIEXPO Kemayoran, serta pengadaan sewa perlengkapan arena untuk tenda kebutuhan transport dan security di Athlete Village Kawasan C3, C4 dan B8. Artinya, semua pengadaan ini harus selesai dalam jangka waktu kurang dari sekitar 20 hari.
Sisanya hanya ada dua pengumuman lelang yang dipublikasikan melalui situs web resmi Inasgoc.
"Enggak perlu sampai di-upload,” ujar Sekjen Inasgoc Marsdya (Purn) Eris Herryanto kepada reporter Tirto pada awal Agustus lalu. Jawaban itu muncul saat kami bertanya apa memang keengganan mempublikasikan dokumen tender barang dan jasa adalah kesepakatan internal Inasgoc.
Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Sekjen Inasgoc Dendi Danianto berpendapat berbeda. Menurutnya, dokumen lelang mesti dipublikasi sebagai data publik. Kecuali lelang penunjukan langsung yang jumlahnya sekitar 30 persen dari seluruh pengadaan barang dan jasa.
Keganjilan keterbukaan ini berpotensi meragukan integritas kerja Inasgoc. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada kesalahan penganggaran atau peruntukan belanja barang yang dilakukan Inasgoc. Pada laporan keuangan tahun 2017, BPK mendapati ada ketidaksesuaian antara penganggaran dan realisasinya sebesar Rp712.168.940.654.
Pada 2016 juga ramai kasus dugaan korupsi dana sosialisasi bertajuk "Carnaval Road to Asian Games 2018" yang bikin berang Jusuf Kalla. Kasus yang menjerat Dodi Iswandi, anak buah Erick Thohir di Komite Olimpiade Indonesia, ini diduga merugikan negara Rp5 miliar dari total anggaran Rp61 miliar.
Saat kami mengungkit soal perkara ini, Herryanto bersuara keras: “Anda jangan mencampurkan dengan [kasus] yang 2016. Itu 2016 yang tadi dibilang ada tersangka dan segala macam."
Herryanto menjelaskan bahwa keputusan lelang barang dan jasa melalui sebuah proses bernama "clearing house", sebuah forum internal yang dipimpin Ketua Pelaksana Inasgoc Erick Thohir. Selain itu Herryanto mengklaim prosesnya telah melibatkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Agung (TP4), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Termasuk bulan Juli 2017, ketua Inasgoc menghadap ke KPK. Terus KPK menunjuk salah satu deputinya, Pak Laode Syarif, untuk memberikan penataran kepada kami,” ujarnya.
Namun, saat kami mengonfirmasi pernyataan Herryanto, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membantahnya. "Saya dan KPK belum pernah memberikan penataran soal pengadaan barang atau jasa pada Inasgoc,” kata Laode, Senin pertama Agustus lalu.
Dari cerita Syarif, pimpinan Inasgoc memang menyambangi kantor KPK sebanyak dua kali. Pada kunjungan pertama, seluruh pimpinan KPK kompak menasihati agar Inasgoc berkonsultasi dan minta pendampingan pada LKPP untuk pengadaan barang atau jasa. Pada kunjungan kedua, Inasgoc menyampaikan bahwa pengadaan yang mereka lakukan atas pendampingan dari LKPP dan TP4.
“Kami di KPK meminta kepada mereka agar proses pengadaan dilakukan transparan dan akuntabel. KPK tidak mendampingi pengadaan barang dan jasa yg dilakukan oleh Inasgoc,” ujarnya.
Syarif menegaskan bahwa sebaiknya seluruh dokumen lelang Inasgoc "dibuat transparan".
Komisi X DPR: Tender Proyek Asian Games Harus Transparan
Pada 25 Juli 2018, dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR yang menangani urusan olahraga, muncul pembahasan mengenai anggaran Asian Games dan Asian Para Games. Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta klarifikasi mengenai realisasi anggaran. Mereka juga minta transparansi anggaran dimasukkan dalam kesimpulan rapat.
“Agar administrasi dirancang dan dilaksanakan secara akuntabel, memperlihatkan kebenaran prosedur, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi X Fraksi Partai Demokrat Djoko Udjianto membacakan hasil rapat.
Udjianto juga memaparkan nominal anggaran yang telah mengalir ke Inasgoc. Beberapa di antaranya: tahun 2015 sebesar Rp381 miliar; tahun 2016 sebesar Rp406 miliar; tahun 2017 sebesar Rp2 triliun; dan tahun 2018 sebesar Rp3,6 triliun.
Erick Thohir dalam rapat itu beralasan bahwa ketika ada vendor yang gagal bekerja sesuai target, Inasgoc akan langsung mengambil alih. Namun, ia meyakinkan anggota Komisi X bahwa proses itu telah melalui pengawasan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Agung. Menurutnya hanya lelang senilai di atas Rp20 miliar yang diputuskan melalui mekanisme clearing house.
“Total anggaran (Asian Games) Rp6,5 triliun termasuk Rp1 triliun berupa pajak dari rancangan Rp8 triliun tidak termasuk pajak,” kata komisaris utama Mahaka Grup itu menyebut nilai anggaran Inasgoc sebelum dipotong pajak.
Menanggapi problem proses belanja anggaran Asian Games yang tertutup itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Soetjipto berpendapat serupa dengan KPK. Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa sejak awal saat pengumuman pembukaan, proses, hingga siapa pemenangnya harus mudah diakses publik.
"Saya enggak tahu kenapa untuk kegiatan ini ada keistimewaan tertentu. Inasgoc pakai aturan mana? Kita bicara soal pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel agar masyarakat bisa terlibat untuk melakukan pengawalan,” ujarnya kepada reporter Tirto, Senin pertama Agustus lalu.
Soetjipto juga menegaskan tenggat yang mepet tak bisa dijadikan alasan klasik sehingga proses tertib administrasi itu diabaikan. Dalam pengalaman praktik korupsi di Indonesia, umumnya modus kongkalikong dan pemberian fee biasa dimainkan seputar proses lelang barang atau jasa. Salah satu cara mencegahnya lewat prosedur transparansi dan akuntabel.
“Pengerjaan baik cepat atau lambat tidak bisa seperti ini. Sistem harus ditegakkan karena berkaitan dengan keuangan negara,” ujar Soetjipto.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam
