Menuju konten utama
Debat Capres 2019

Masyarakat Berharap Debat Capres Menjawab Persoalan Energi Bersih

Aryanto Nugroho meminta, Presiden terpilih bisa mengurangi atau mengganti penggunaan batu bara yang bisa mencemari lingkungan.

Masyarakat Berharap Debat Capres Menjawab Persoalan Energi Bersih
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjalan bersama capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto/foc.

tirto.id - Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia berharap capres Jokowi dan Prabowo dapat menjawab masalah penggunaan energi bersih dalam debat kedua capres pada 17 Februari 2019 mendatang.

Juru bicara Gerakan Bersihkan Indonesia, Aryanto Nugroho meminta, Presiden terpilih bisa mengurangi atau mengganti penggunaan batu bara yang bisa mencemari lingkungan.

“Kita tahu juga, batu bara tidak hanya energi kotor, tapi juga politik kotor,” kata Aryanto di Menteng, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Sebagian masyarakat yang tergabung adalah mereka yang terdampak dari proyek PLTU Teluk Sepang, Bengkulu, proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, dan proyek PLTU II Indramayu, Jawa Barat. Mereka berharap masalah energi ini akan dibahas tuntas pada debat kedua.

"Kita berharap agar capres ini di debat kedua concern terhadap isu-isu transisi energi kotor menuju energi terbarukan. Karena kalau kita masih bertahan dengan energi kotor khususnya batu bara terlalu banyak persoalan mulai dari dampak lingkungan," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN), Usman Kansong menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan langkah untuk memulai peralihan energi kotor ke energi bersih. Caranya adalah dengan program pemakaian Biodiesel 20, Biodiesel 30, dan Biodiesel 50.

“Itu juga upaya untuk mengurangi energi juga mengurangi penggunaan panas bumi,” kata Usman.

Namun beberapa masalah dari upaya penerapan kebijakan itu adalah biaya produksi yang mahal. Sehingga, Usman berharap, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan aturan perundangan dan peraturan tentang analisis manfaat dan dampak lingkungan (AMDAL).

“Dalam beberapa hal itu sudah kita buktikan misalnya dengan PLTB, kemudian PLTS, itu juga sudah banyak kita bikin. Bahkan pembaruan energi yang sudah kita capai sekarang itu sekitar 12-13 persen dari 23 persen pada tahun 2025. Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan dalam 4 tahun terakhir," ucapnya lagi.

Baca juga artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto