Jelang Debat IV Pilpres 2019

Masalah Pertahanan-Keamanan yang Perlu Dibahas Jokowi dan Prabowo

Oleh: Andrian Pratama Taher - 27 Maret 2019
Dibaca Normal 2 menit
Salah satu isu yang akan dibahas dalam debat nanti adalah pertahanan dan keamanan. Beberapa isu spesifik yang mungkin diangkat adalah soal alutsista dan restrukturisasi TNI.
tirto.id - Debat keempat Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan digelar Sabtu (30/3/2019) nanti di Jakarta. Selain ideologi, pemerintahan, dan hubungan internasional, isu lain yang dibahas adalah pertahanan dan keamanan.

Untuk isu terakhir, apa yang akan dikemukakan keduanya?

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade mengatakan jagoannya akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia bilang, TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

Perkara reorganisasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu--termasuk usul menempatkan tentara di kementerian--, Andre bilang kalau mereka akan menyelesaikan itu.

"Tinggal dikembangkan divisi tempur. Jadi dibiayai anggarannya. Dikasih anggarannya. Juga ditambah anggaran pertahanan serta peralatan senjata. TNI bisa fokus latihan," Kata Andre kepada reporter Tirto, Selasa (26/3/2019).

Dia pun berjanji Prabowo-Sandiaga memperkuat industri pertahanan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga agar bisa diekspor.

"Pemerintahan Prabowo-Sandiaga full support. Bukan hanya menyediakan peralatan di dalam negeri, tetapi juga bisa ekspor," tambahnya.

Perhatian tidak hanya kepada TNI. Andre juga bilang Prabowo akan bicara soal kesejahteraan Polri.

"Pak Prabowo memastikan kesejahteraan polisi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan kesejahteraan [di era] Pak Jokowi. Lalu yang kedua anggaran Polri akan kami tingkatkan sehingga mereka semakin profesional dalam melayani masyarakat," kata Andre.


Pada sisi lain, tim sukses pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf enggan membeberkan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan-keamanan. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga hanya mengatakan kalau Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman.

"Pak Jokowi akan menghasilkan sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, teknologi yang sekarang," kata Arya Sinulingga saat dihubungi reporter Tirto. Dia juga mengatakan kalau program dalam bidang ini tak akan jauh melenceng dari visi misi Jokowi-Ma'ruf.

Segudang Masalah


Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang masih banyak persoalan pertahanan-keamanan di era Jokowi. Ini akan jadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dalam debat nanti, sekaligus mungkin jadi 'amunisi' Prabowo dalam menyerang Jokowi.

Pekerjaan rumah ini termasuk janji tahun 2014 yang belum tuntas. Ketika pertama kali maju sebagai capres, Jokowi berjanji setidaknya empat hal dalam bidang pertahanan dan keamanan, kata Fahmi.

Pertama, pemenuhan kebutuhan pertahanan seperti kesejahteraan prajurit maupun kelengkapan alutsista; kedua, penyediaan alutsista dari dalam negeri; ketiga, membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani; dan terakhir, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara secara komprehensif.

"Pada empat hal tadi, sebagian besar belum bisa direalisasikan. Jangankan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani, memenuhi kebutuhan minimum saja belum selesai sampai hari ini," Kata Fahmi kepada reporter Tirto.

Fahmi sadar kalau pemerintah sedang berupaya ke arah sana. Mereka, misalnya, menjalin kerja sama dengan Korea Selatan lewat proyek pesawat tempur KFX/IFX dan pengadaan alutsista dengan standar Minimum Essential Force (MEF). Tapi itu belum cukup, seperti yang diungkapkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada 19 Februari lalu. Pun dengan komitmen membangun industri pertahanan di dalam negeri.

Situasi ini diperburuk dengan pendekatan kekerasan dari aparat kepada warganya sendiri, alih-alih persuasif dan dialogis. Catatan LBH Pers mempertegas pernyataan ini. Sepanjang tahun lalu di 22 provinsi, terjadi 71 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dan yang paling sering melakukan itu adalah polisi (30 persen). Sementara TNI 7 persen.

"Jadi kesan represifnya masih lebih tampak daripada kesan partisipatif masyarakat," kata Fahmi.


Jadi, alih-alih menawarkan hal lain, menurut Fahmi dalam debat nanti Jokowi sebaiknya bicara saja apa evaluasinya terhadap empat program pertahanan yang telah digagas sejak lima tahun lalu itu. Dari evaluasi itulah Jokowi bisa menawarkan program-program perbaikan.

Di sisi lain, Prabowo juga perlu bekerja keras membuktikan komitmennya di sektor pertahanan, termasuk soal reorganisasi TNI. Prabowo--seorang bekas tentara yang besar di era dwi-fungsi--perlu meyakinkan publik bahwa dia memang benar-benar akan menjunjung tinggi supremasi sipil.

"Problemnya seberapa serius nanti Pak prabowo mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan-gagasannya?" tanya Fahmi.

Pada akhirnya Fahmi berharap kalau dalam debat nanti Jokowi dan Prabowo mendiskusikan empat aspek: soal kekuatan pertahanan dan keamanan, modernisasi alutsista, pengembangan satuan, dan anggaran. Selain itu, Fahmi juga berharap isu reformasi peradilan militer dapat dibicarakan dalam debat.

"Saya ingin melihat bagaimana kedua pasangan calon mereformasi peradilan militer karena sebenarnya hal ini juga tidak terlepas dari upaya membangun kekuatan pertahanan yang ideal, termasuk juga bagaimana komitmen kedua paslon dalam membatasi kiprah TNI di luar tugas pokoknya. Itu juga penting," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino