Eric Stover, Investigator HAM:

Masalah Menanti jika Kita Enggan Membahas Pelanggaran HAM Masa Lalu

Oleh: M Faisal Reza Irfan - 19 Desember 2017
Dibaca Normal 7 menit
Memang agak mustahil untuk mengadili pemerintah atas kesalahan pelanggaran HAM masa lalu, tapi Anda harus terus berupaya atas nama humanisme.
tirto.id - Nama besarnya tak dibangun dalam semalam. Eric Stover adalah penggiat hak asasi manusia yang dikenal karena totalitas kerjanya mengungkap pelanggaran HAM di sejumlah negara. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ia menginvestigasi pembantaian serius di antaranya di Bosnia, Kroasia, Argentina, Yugoslavia, Rwanda, dan Guatemala. Di Asia, ia memantau Kamboja, Filipina, dan Myanmar.

Dalam dunia HAM, Stover dikenal atas sumbangsihnya lewat keahlian di bidang forensik dan psikologi. Selain fokus mengungkap kejahatan HAM di banyak negara, secara personal, ia juga punya ketertarikan personal untuk membantu keluarga korban melewati beban. Riset-risetnya membantu International Campaign to Ban Landmines mendapat Anugerah Nobel Perdamaian 1997.

Senin pertama Desember ini, Aulia Adam dan M. Faisal Reza Irfan dari Tirto bertemu dengan Stover. Profesor kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, ini berbagi pengalamannya merawat HAM. Terutama bagaimana kita harus bersikap di era selentingan berita palsu dan hoaks yang memecah belah semua kelompok.

Well, sedang apa di Indonesia? Ada yang sedang diteliti?

Oh, enggak, enggak. Kebetulan ada undangan jadi pembicara di sini. Besok saya bakal bicara di salah satu kampus di Aceh. Ya, tentang hak asasi manusia. Tapi tidak spesifik tentang yang terjadi sini.

Anda lahir di sini, di Palembang, tepatnya. Bisa ceritakan bagaimana orangtua Anda bisa sampai ke Indonesia?

Saya lahir di sini September 1952. Ayah saya bekerja sebagai ahli mesin untuk perusahaan minyak di Palembang. Yang menarik, waktu ibu saya hamil, ia sakit parah dan hampir mati. Tapi saya lahir dan ibu saya bertahan. Jadi, cerita tentang Indonesia selalu punya ruang sendiri di keluarga kami. Tapi, saya pindah ketika umur dua tahun. Jadi, bahasa Indonesia saya sama sekali enggak bagus. Tapi seenggaknya, saya sudah tiga kali kembali ke sini. Kerjaan paling banyak saya di Asia sebenarnya di Kamboja, Filipina, dan Myanmar.

Anda telah lama bekerja untuk isu hak asasi manusia. Berkunjung dan melihat keadaan banyak sekali negara, seperti yang Anda sebut: Filipina, Kamboja, Myanmar, bahkan Rwanda, Yugoslavia, dan lainnya. Adakah syarat tertentu yang Anda lihat ketika memutuskan mendatangi negara-negara itu?

Pada dasarnya, pekerjaan saya adalah investigator kasus-kasus HAM. Kadang saya memang meneliti. Tapi saya lebih sering bekerja sebagai investigator. Sudah bekerja di bidang ini selama kurang lebih 40 tahun karena bermula ketika saya bergabung dengan Amnesty International di London pada pengujung 1970-an.

Dari dulu yang paling membantu saya adalah organisasi-organisasi lokal. Mereka yang paling penting. Karena mereka yang merekam pertama kali kasus-kasus HAM di negara-negara itu. Misalnya, mereka dengar sesuatu, dan kau bisa datang membantu mereka. Jadi, biasanya saya datang dengan bantuan profesional untuk bantu mereka. Misalnya forensik. Itu area yang paling saya kuasai.

Saya kasih contoh. Di New York, di penjara-penjara pada awal 1990-an, disebut holding station di Amerika Serikat—ketika orang-orang diangkut dari jalanan pada malam hari untuk dibawa ke holding station, lalu keesokan harinya mereka dikenakan sanksi. Holding station adalah tempat yang buruk karena isinya orang-orang mabuk, dan di sana mereka dirantai sampai pergelangan tangannya luka-luka, tubuh mereka jadi sasaran pukulan.

Jadi, suatu ketika, ada seorang pendeta datang ke sana, dan dia melihat luka-luka itu. Dia melapor ke organisasi HAM lokal waktu itu, dan aku membawa ahli saraf ke sana. Kami melihat apa yang bisa dilakukan di sana, dan memeriksa orang-orang yang sudah dibebaskan untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Kami menerbitkan laporannya, yang menyatakan bahwa praktik ini harus segera dihentikan. Sebulan kemudian, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menutup praktik itu.

Kebanyakan pekerjaan saya bermula di Argentina. Kalian mungkin tahu, cerita tentang orang-orang hilang di sana, diculik militer. Ada pembantaian besar-besaran di sana. Jadi, ketika pemerintah sivpil berkuasa pada 1983, aku diminta untuk datang membawa tim forensik untuk melatih mahasiswa di universitas untuk melakukan pemeriksaan, arkeologi, dan lainnya. Sehingga kau jadi punya bukti untuk dibawa ke pengadilan.

Jadi itu yang saya lakukan di Argentina, Chili, Peru, Guatemala, dan lainnya—bekerja sama dengan organisasi lokal dan membawa ahli-ahli sains untuk menemukan bukti.

Bagaimana Anda mendapat informasi tentang kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM?

Kebanyakan saya mendapatkan informasi dari organisasi lokal, yang adalah korban langsung. Dan harus memperoleh rekomendasi dari hakim untuk masuk dan mengusut kasus pelanggaran HAM. Karena kau tidak bisa masuk ketika pemerintahan militer berkuasa. Kau harus menunggu mereka tumbang. Tapi, pembantaian itu sudah jadi cerita rakyat. Dan investigasimu bisa mulai dari sana. Kau bakal menemukan peluru, bisa mengecek tengkorak-tengkorak. Dan ambil DNA dari tulang, lalu cocokkan dengan DNA keluarga.

Bagi saya, yang menarik dari pekerjaan ini adalah bekerja sama dengan para keluarga. Yang kau lihat adalah: mereka sebenarnya tak pernah tahu apa yang terjadi pada putri atau putranya. Dan mereka hidup di dimensi penyangkalan, sebab mereka tak tahu apakah keluarganya memang benar-benar mati atau hanya hilang.

Ketika tim masuk ke Guatemala, para penduduk desa membantu mereka menurunkan barang-barang, menyediakan makanan, dan berinteraksi dengan para mahasiswa ini. Mereka merasa lebih dekat dan terbantu karena sebelumnya militer lebih seram dan tak tersentuh. Dari keluarga ini, para mahasiswa juga bisa meminta rekaman kesehatan dari para korban, atau bahkan menanyakan kamarnya, dan menemukan sisir. Minta izin mengambil rambutnya dan melakukan tes DNA. Karena kini keluarga juga terlibat dalam proses ini, saya pikir pada akhirnya mereka juga terbantu melewati masa dukanya—masa untuk menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada anak-anak mereka, suami-istrinya.

Apakah reaksi yang sama ditunjukkan semua negara-negara itu?

Ya, di semua negara, keluarga-keluarga ini sama. Mereka ingin di sana, terlibat prosesnya, berpartisipasi.

Menarik, Anda menyebut bagaimana teknologi membantu pekerjaan Anda—bagaimana tes DNA menyuguhkan bukti baru. Selama 40 tahun ini, teknologi juga terus berkembang. Bagaimana Anda melihat perkembangan ini?

Saat ini, Amnesty International sudah punya digital verification court—pengadilan verifikasi digital. Isinya tim dalam kantor internasional mereka. Mereka punya enam universitas yang berkolaborasi dengan mereka.

Di Universitas Berkeley di California, kita punya laboratorium investigasi hak asasi manusia; isinya enam puluh mahasiswa dari 20 negara—16 hingga 17 bahasa yang berbeda. Kami melatih mereka, (salah satunya) melihat video klip. Sebut saja di Suriah, sebuah rumah sakit yang diserang, seseorang merekam dan mengunggahnya di Facebook. Lalu, kami memverifikasi kota itu, dengan gambar dari video tersebut. Kau bisa meng-geolokasi objeknya, membandingkannya dengan foto-foto lama untuk menemukan kesamaan, lalu bisa pakai google maps pro, dan—whuzzz—memperbesarnya dan menemukan lokasi aslinya.

Kami juga punya proyek Rohingya di Myanmar. Untuk memverifikasi foto-foto orang Rohingya yang mereka ambil dari ponsel mereka, dan kemudian menjadikannya bukti-bukti untuk pelanggaran yang terjadi di sana.

Para mahasiswa ini sangat terlibat. Mereka jelas lebih canggih dari saya, karena saya sudah tua (Ha-ha-ha). Mereka sangat terlibat sebab merasa ingin melakukan sesuatu, khususnya karena iklim politik saat ini. Misalnya, mereka mencoba membuat linimasa dengan melacak ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan para biksu radikal sejak 2012 dan mencoba mencari koneksinya dengan demonstrasi-demonstrasi besar yang terjadi di sana.

Jadi, teknologi pada dasarnya sangat membantu?

Teknologi, seperti sains, bagi saya—karena saya bekerja sejak 1980-an—pasti sekarang sangat berbeda.

Tapi, di saat bersamaan, teknologi juga bisa jadi masalah. Jika melihat Myanmar, kembali ke 1994-1995, ponsel belum jadi barang lazim seperti sekarang, hanya 40-45 persen yang punya. Sekarang, hampir 90 persen manusia zaman ini punya ponsel. Dan mereka punya Facebook di ponselnya. Di sana, pikiran-pikiran radikal tersebar mudah, dan orang-orang kini tidak lebih kritis tentang hal itu. Dan itu membuat penyebaran berita-berita palsu gampang dan tersebar cepat.

Hal itu juga terjadi di seluruh dunia, saat ini. Gelombang sayap kanan cenderung bangkit sekarang? Bukan cuma di Myanmar, di Indonesia pun terjadi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Kupikir itu terjadi karena ketakutan, dan tentu saja berita-berita palsu. Lihat saja Inggris dan Brexit. Dulu orang-orang ketakutan, dan lihat apa yang akan terjadi pada Inggris sekarang? Yang paling penting sekarang menurut saya adalah organisasi-organisasi lokal harus lebih gencar menyebar kesadaran bahwa fakta itu penting dan mengecek ulang fakta juga penting. Harus diperjuangkan, sekuat tenaga mungkin. Karena hal ini sangat bahaya sebenarnya. Sosial media membuat kita tidak melihat ini.

Ini sebenarnya yang terjadi di Myanmar. Untuk memahaminya, perlu diketahui bahwa mereka mengalami pergantian pemerintahan beberapa kali—dari kolonial ke militer selama 40 tahun. Jadi, orang-orang tidak terdidik. Saat saya pertama kali ke Burma, dan bicara tentang kondisi Afrika Selatan waktu itu, tidak ada yang mengerti. Jadi mereka semacam terinkubasi dan tertutup dari dunia luar. Saat mereka mulai terbuka, masuklah ujaran kebencian. Dan itulah kenapa organisasi lokal sangat penting, karena mereka bisa bilang: "Tidak, yang itu bukan fakta."

Kembali ke berbahayanya teknologi. Anda bekerja di banyak sekali negara, dan itu sangat berbahaya karena perbedaan hukum di setiap daerah. Dengan teknologi, pemerintah juga bisa memata-matai Anda dan pekerjaan Anda. Bagaimana menjaga diri tetap aman?

Well, para mahasiswa bekerja dari Berkeley jadi mereka sangat, sangat aman. Tapi kami punya program fellowship yag mengirim mahasiswa-mahasiswa ini ke seluruh dunia, dan kami sudah mengirim lebih dari 300 orang selama 22 tahun terakhir. Bagi saya sendiri, tahulah, kau akan belajar dengan sendirinya, karena ini bagian dari pekerjaanmu.

Pelanggaran HAM juga banyak terjadi di Indonesia. Hilangnya Wiji Thukul, pembunuhan aktivis Munir, kekerasan di Papua, pembantaian 1965, dan kelompok-kelompok minoritas yang disingkirkan secara paksa. Anda lahir di sini, bagaimana Anda memandang pelanggaran HAM di Indonesia?

Sejujurnya, saya tak banyak tahu tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia. Maksud saya, saya memang membacanya di koran, tapi jelas, saya butuh tahu lebih banyak dari itu. Berkaca dari fokus saya, misalnya selama 3-4 tahun di Guatemala, 4-5 tahun di Kamboja, untuk mendokumentasikan pelanggaran di sana, saya sebenarnya punya tunnel vision tentang hal ini. Tapi saya memang tidak kapabel untuk bicara tentang Indonesia. Saya cuma tahu ada pembantaian masal di sini pada 1965. Tapi yang jelas, suatu hari, hal itu harus bisa dibicarakan secara damai di muka publik.

Dalam pengalaman saya, hal ini memang terjadi di setiap negara, dan kalau kita tak berani melihat ke belakang, dan membahas hal yang memang tak mau kita bahas sebagai sebuah bangsa, akan ada masalah lebih besar di masa mendatang.

Ini juga terjadi di AS untuk bertahun-tahun lamanya. Mereka tak mengakui apa yang terjadi pada suku asli Amerika, pembantaian terencana. Dan itu tidak diajarkan di sekolahan. Di Rwanda juga, misalnya dalam genosida pada 1994, pemerintah baru tak memperbolehkan hal itu didiskusikan di sekolah. Tapi itu berubah sekarang. Dan itu penting.

Dengan meningkatnya gerakan sayap kanan di seluruh dunia, ada isu-isu yang akhirnya jadi sensitif dan bahkan sangat mungkin menuai reaksi represif dari kelompok tersebut. Di Indonesia, misalnya isu komunisme dan LGBT. Dan hal ini bisa memicu pelanggaran HAM jika negara membiarkan. Adakah cara mencegah sebuah pelanggaran HAM sebelum hal ini terjadi?

[Menghela napas] Ini pertanyaan yang susah. Ha-ha-ha. Tapi tetap bisa dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain mengajarkan pluralisme. Interaksi jadi penting, menurut saya. Hal itu yang penting ditunjukkan pemerintah—sekalian menunjukkan imparsialitas pada kelompok manapun.

Butuh banyak hal memang, tapi yang paling pertama dilakukan, menurut saya, adalah memecah gelembung-gelembung itu. Karena dari yang saya lihat di Amerika, sejak terpilihnya Donald Trump: yang konservatif tak lagi membuka diskusi dengan demokrat; dan sebaliknya. Karena sangat gampang untuk menghindar dari kelompok yang berbeda pandangan—itu psikologi sosial. Padahal, diskusi itu penting, agar tidak ada pihak yang merasa lebih benar dari pihak lainnya.

Itu yang coba saya lakukan pada murid-murid saya. Ada suatu waktu kami harus mewawancara polisi, sebagian dari mereka langsung bilang, “Entahlah, kayaknya saya enggak mau ngomong sama polisi.” Tapi saya bilang, “Enggak boleh. Kamu harus. Dan kamu bakal belajar dari sana.” Mereka melakukannya, dan mereka bisa lihat bahwa polisi-polisi ini juga manusia biasa.

Sangat penting untuk menembus gelembung-gelembung itu.

Akhir November lalu, Justin Trudeau menangis saat meminta maaf pada masyarakat LGBT Kanada karena penindasan yang dilakukan Kanada pada masa lalu. Tapi, tak banyak negara melakukan hal sama terhadap kasus HAM di tanahnya. Kira-kira apa yang membuat para pemimpin negara itu tak seberani Trudeau?

Kekuasaan itu korup, kekuasaan itu menyeramkan. Sekali kau dapat kekuasaan, maka kau akan [sekeras mungkin] mempertahankannya. Tak peduli apa yang terjadi. Dari sini, tak heran apabila di Afrika banyak diktator yang muncul, menguasai pemerintah selama puluhan tahun, berperilaku korup, sampai menindas rakyatnya di samping memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kolega-koleganya. Ini hal yang sangat mengerikan.

Lantas, kenapa pemerintah terkesan enggan mengakui kesalahan pelanggaran HAM di masa lalu? Ya, karena mereka tak mau diadili. Mereka tak ingin disalahkan atas apa yang dilakukannya. Mereka seolah suci walaupun rakyat sebenarnya tahu bahwa di tangan mereka, ratusan sampai ribuan orang merenggang nyawa, diperlakukan tidak adil, serta ditindas tanpa ampun. Mereka seolah suci meskipun rakyat paham siapa yang menghilangkan anggota keluarga mereka.

Untuk itu, agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan merasa suci atas perbuatan yang dilakukan, diperlukan pengadilan. Kasus semacam ini sudah terjadi di Argentina ketika pengadilan membawa harapan saat rezim militer jatuh. Atau di Bosnia ketika si jagal Ratko Mladic diputus bertanggungjawab atas pembantaiannya kepada etnis muslim Bosnia. Memang terlihat sulit—jika tak ingin disebut mustahil—untuk menyeret pemerintah ke pengadilan. Tapi Anda harus terus berupaya atas nama humanisme.

Apakah pengadilan internasional hak asasi manusia benar-benar efektif?

Saya pikir jawabannya: iya. Tapi, susah memang punya pengadilan demikian. Rwanda dan Yugoslavia pernah menghadapinya. Dan pengadilan ini dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi mereka punya kuasa cukup besar. Tapi sistemnya, kan, harus mendaftar—negara harus mendaftar. Dan mereka juga tak bisa menangkap (tersangka pelanggaran HAM), negaralah yang bisa. Tapi kebanyakan tak mau melakukannya. Jadi itu hambatannya. Menurut saya, dalam jangka panjang, pengadilan ini masih akan dibutuhkan, tapi memang perlu bantuan dari masyarakat pembela HAM.

Beberapa masyarakat kadang tak percaya apa itu HAM. Bagaimana pandangan Anda?

Saya tidak bisa menyalahkan atas kondisi semacam itu. Tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk menyampaikan pentingnya HAM kepada masyarakat. Kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada untuk mengedukasi masyarakat bahwa HAM bukan hal yang remeh. HAM adalah hal yang penting.

Baca juga artikel terkait PELANGGARAN HAM atau tulisan menarik lainnya M Faisal Reza Irfan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Aulia Adam
Penulis: M Faisal Reza Irfan
Editor: Fahri Salam
DarkLight