Masalah Impor Pangan Era Jokowi yang Bisa Dimanfaatkan Prabowo

tirto.id - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat jilid II akan banyak mengkritisi kebijakan calon petahana Joko Widodo. Debat antar-capres yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam akan membahas seputar energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur.

Tim ahli energi dan pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirgo Purbo memastikan jagoannya akan bermain ofensif. Hal ini dapat mereka lakukan karena menurutnya kebijakan Jokowi banyak gagalnya.

Prediksi yang sama diungkapkan pakar media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi. Ia memperkirakan Prabowo akan menyerang Jokowi dengan tema infrastruktur dan pangan dalam debat kedua nanti.

Hal itu Ismail ketahui dari hasil analisis percakapan di media sosial menggunakan metode machine learning yang dikombinasikan dengan pemeriksaan manual.

“Isu infrastruktur dan pangan adalah yang paling banyak diserang oleh kubu 02 [Prabowo]. Sekaligus banyak juga dipercakapkan oleh kedua kubu,” kata Ismail dalam konferensi pers bertajuk “Jelang Debat Capres II: Menakar Isu Pangan, Energi dan Infrastruktur” di Hongkong Cafe, pada 15 Februari.

Ismail menjelaskan, kubu Prabowo tergolong sering memainkan isu pangan. Hal itu terlihat dari berbagai kunjungan di daerah yang kerap kali menyatakan mahalnya harga pangan dan impor di kepemimpinan Presiden Jokowi.

Analisis dan prediksi Ismail Fahmi cukup beralasan bila melihat sejumlah fakta terkait impor pangan di era Jokowi. Padahal sebelum terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan mewujudkan swasembada pangan.

“Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kami harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," kata Jokowi, saat kampanye Pilpres di Cianjur, Jawa Barat, awal Juli 2014.

Namun, janji tinggal janji. Di penghujung periode lima tahun kepemimpinan Jokowi, ternyata impor pangan masih berlanjut. Beras, jagung, daging, gula dan sejumlah komoditas pangan lainnya masih saja dipenuhi dari impor.

Misalnya beras yang setiap tahun selalu impor. Pada 2014, impor beras Indonesia tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya, impor beras naik tipis menjadi 861.601 ton.

Impor beras mengalami lonjakan 49 persen menjadi 1,28 juta ton pada 2016. Sementara pada 2017 masih impor beras meski volumenya menyusut drastis sebesar 76 persen.

Hobi impor beras belum juga reda jelang pemilu tahun ini. Pada 2018 misalnya, jumlah izin impor beras yang diberikan ke Bulog cukup besar bila dibandingkan realisasi impor beras beberapa tahun sebelumnya.

Hal yang sama terjadi pada komoditas jagung. Memasuki akhir 2018, publik dihebohkan dengan keputusan pemerintah melakukan impor 100.000 ton jagung.

Berdasarkan keputusan tersebut, sudah masuk 70 ribu ton jagung impor sampai Desember 2018. Sisanya bakal ada 30 ribu ton jagung impor yang akan masuk tahun ini.

Serta tambahan jagung impor yang baru dilakukan pemerintah sebanyak 30 ribu ton. Sehingga jika di total, maka bakal ada 60 ribu ton jagung impor yang akan masuk ke Indonesia pada Maret 2019.

Alasannya tak jauh dari jumlah produksi lokal yang disebut-sebut belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, Kementerian Pertanian sudah berkali-kali mengklaim produksi jagung nasional surplus.

“Pemerintah berupaya hadir menyelesaikan masalah yang ada dengan opsi impor jagung 50-100 ribu ton [pada 2018] bagi peternak kecil sebagai tindakan jaga-jaga. Jumlah impor ini sangat kecil dibandingkan ekspor jagung 372 ribu ton dan setop impor 3,5 juta ton setiap tahun,” kata Amran dalam keterangan resminya, pada 7 November 2018.

Dalih Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, persoalan data masih menjadi sumber masalah dalam menetapkan kebijakan terkait impor pangan, khususnya jagung.

“Ada hal-hal yang tidak terukur, pendataan kami belum tersistem dengan baik,” kata dia dalam acara Roundtable Stabilitas Harga Pangan, di Ruang Training, Menara Kamar Dagang Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis, (14/2/2019).

Menurut Musdhalifah, data yang paling bermasalah adalah, metode pengukuran kebutuhan konsumsi dalam negeri yang masih berfokus pada perusahaan pakan besar. Sementara, pendataan yang dilakukan belum menyentuh kebutuhan konsumsi peternak di level bawah.

“Kami lihat menyerap potensi jagung dalam negeri, kami kurang dalam mengukur kebutuhan industri menengah ke bawah," kata dia.

Ia mengatakan, akibat masalah data, pemerintah sering terkesan tidak kompak dalam menetapkan kebijakan impor pangan. Di satu sisi ditetapkan kebijakan impor, tapi di sisi lain ada klaim produksi dalam negeri cukup.

Tak hanya impor beras dan jagung. Pemerintah juga masih “hobi” impor gula. Alasannya sama: untuk mencukupi kebutuhan nasional dan harga stabil.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengungkapkan, konsumsi gula di Indonesia, baik untuk industri dan masyarakat, mencapai 6 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi gula nasional sekitar 2 juta ton atau hanya sepertiga dari kebutuhan konsumsi.

Lagi-lagi, minimnya produksi dalam negeri jadi alasan pemerintah melakukan impor. Berdasar data trademap.org, selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia mengalami defisit perdagangan akibat impor gula yang terus membesar pada 2015-2017. Nilai defisit perdagangan gula dalam tiga tahun itu ialah 1.254 juta dolar AS (2015), 2.087 juta dolar AS (2016), dan 2.346 juta dolar AS (2017).

“Kalau memang produksi gula nasional mencukupi, kenapa harus impor. Kenyataannya, produksi nasional tidak mencukupi. Apakah konsumsi gula [harus] berhenti? enggak kan,” kata Nurwan saat dihubungi reporter Tirto, pada Selasa (15/1/2019).

Rendahnya produksi gula nasional dipicu tak efisiennya produksi pabrik-pabrik gula di Indonesia. Maklum, pabrik-pabrik gula di Indonesia didominasi pabrik tua peninggalan Belanda.

Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, dengan kondisi saat ini, produktivitas pabrik gula nasional tak efisien dan produktifitasnya rendah. Bahkan lebih rendah dari produktivitas gula di negara tetangga seperti Thailand.

Ia mencontohkan, untuk 100 ton tebu misalnya, penggilingan di dalam negeri hanya bisa menghasilkan 7 ton gula. Dengan volume tebu yang sama, penggilingan di Thailand bisa menghasilkan 14 ton gula.

“Ini rendemen kita itu hanya 7 persen rata-rata. Sedangkan di Thailand 14 persen. Dari situ saja orang awam sudah lihat. Rendemen itu adalah keluarnya gula yang berasal dari tebu yang digiling,” jelas dia.

Soemitro mengatakan kemampuan produksi gula konsumsi di Indonesia 2,2 juta ton sementara itu kebutuhan konsumsi RI 2,7 juta ton.

Deretan catatan impor pangan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi sebagai capres petahana pada Pilpres 2019. Apalagi, tim Prabowo menyatakan akan memanfaatkan kebijakan impor pangan di era Jokowi-JK sebagai “senjata” pada debat jilid II nanti.

Hal ini tentu sudah diprediksi oleh TKN Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan, timnya sudah menyiapkan jawaban khusus.

Menurut Ace, jawaban yang mereka siapkan berkaitan dengan beberapa hal yang dianggap kelemahan Jokowi dalam 4,5 tahun terakhir ini.

“Semuanya akan menjadi titik krusial misalnya kebijakan infrastruktur salah satunya yang dinilai tidak efisien kami sudah mempersiapkan jawabannya,” kata Ace di daerah Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

Ace menegaskan Jokowi siap menghadapi ragam pertanyaan yang diangkat dalam debat, seperti masalah impor, energi, sumber daya alam, lingkungan, pangan, dan infrastruktur.