tirto.id - Republik Islam Iran, yang berdiri pada 1979, hanya punya satu keinginan terhadap Israel: mengenyahkannya dari muka bumi. Iran menganggap Israel adalah penjajah Palestina sekaligus perpanjangan tangan imperialis Amerika Serikat.
Ulama Syiah pendiri republik sekaligus pemimpin tertingginya, Ayatollah Ruhollah Khomeini, menjuluki Israel “Setan Kecil”, sedangkan AS tidak lain “Setan Besar”. Penerus Khomeini sejak 1989 sampai sekarang, Ayatollah Ali Khamenei, juga gemar menyerukan kebencian serupa.
Pada 2015 lalu, dia mengatakan “tidak akan ada lagi yang namanya ‘negara Zionis’ dalam 25 tahun lagi.” Sementara di Twitter pada 2018, Khamenei menyebut Israel sebagai “kanker ganas di kawasan Asia Tengah yang perlu diangkat dan dibasmi.”
Israel, tentu saja, merespons dengan gaya yang tak kalah keras, terutama sejak dekade 1990-an. Ketika itu Iran telah dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Sebelumnya Israel belum menganggap signifikan Iran, bahkan pernah bekerja sama untuk menghalau Irak satu dekade sebelumnya.
Meskipun mengatakan aktivitas nuklir sebatas untuk kepentingan energi, tidak tanduk Iran pada akhirnya tetap membuat banyak negara selain Israel menegok, termasuk AS. Selama era kepresidenan Barack Obama (2009-2017), 655 sanksi dijatuhkan kepada individu atau entitas yang ada di Iran. Di era Donald Trump (2017-2021) jumlahnya mencapai lebih dari 960.
Sanksi-sanksi ini membuat Iran kian kesulitan dapat keuntungan maksimal dari hasil penjualan minyak.
Bukan hanya tentang nuklir, Israel juga mengkhawatirkan Iran karena mereka membiayai, melatih, dan mempersenjatai grup-grup militan Islamis anti-Zionis, seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas dan Palestinian Islamic Jihad di Palestina, sampai kelompok klan Houthi di Yaman yang baru-baru ini menentang normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Masih Belum Bisa Akur
Pada 2015 lalu, Iran menyepakati perjanjian bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam perjanjian yang juga melibatkan AS, Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Jerman itu Iran setuju mengurangi aktivitas nuklirnya dan mengizinkan akses lebih bagi badan inspeksi.
Sebagai gantinya, sanksi ekonomi oleh komunitas internasional—yang sempat mendorong Iran jatuh ke lubang resesi bertahun-tahun—diringankan.
Washington memuji JCPOA sebagai “kesepakatan historis” yang bisa mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, tapi elite Israel tidak setuju. PM Israel kala itu, Benjamin Netanyahu, menganggap JCPOA terlalu lembek dan menyindirnya sebagai “kesalahan historis.”
Netanyahu curiga Iran masih bisa mengembangkan bom nuklir setelah masa berlaku JCPOA berakhir dalam 10-15 tahun, atau malah melanggarnya di tengah jalan.
Netanyahu juga menganggap miliaran dolar uang yang kelak Iran peroleh dari keringanan sanksi ekonomi justru “akan menyokong aksi terorisme Iran di seluruh dunia, agresinya di kawasan sekitar, dan upayanya untuk menghancurkan Israel, yang sekarang masih berlangsung.”
Terlepas dari ketidaksenangan dan paranoia Israel, JCPOA akhirnya remuk juga setelah Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut pada 2018. AS juga membunuhi petinggi militer Iran pada 2020.
Semenjak itu, Israel kembali menggencarkan program nuklir di luar batasan yang disepakati dalam JCPOA.
Sampai sekarang JCPOA masih dicoba untuk dibangkitkan. Kali ini situasinya terkesan lebih mendesak karena Iran dan AS—serta Uni Eropa—saling berbagi kepentingan besar di dalamnya. Tehran ingin segera terbebas dari sanksi ekonomi yang menghambat pemasaran industri minyak, sementara Washington dan Brussels gatal untuk segera membuka kran aliran minyak Iran ke pasar dunia demi menekan harga komoditas energi yang meroket sejak invasi Rusia ke Ukraina.
Sampai pertengahan Agustus kemarin, negosiasi nuklir yang prosesnya difasilitasi oleh Uni Eropa ini disambut dengan optimisme para pejabat. Sebabnya adalah, tidak ada penolakan berarti dari Iran dalam draf akhir kesepakatan (Iran hanya minta klarifikasi tentang pencabutan sanksi ekonomi dari AS dan jaminan bahwa sanksi akan tetap dicabut setelah masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir).
Menariknya, terlepas kesepakatan nuklir terwujud atau tidak, kalangan pengamat tetap sangsi konflik puluhan tahun Iran-Israel bakal mereda.
Peneliti kebijakan Timur Tengah, Sean Durns, dalam artikel di National Interest menganggap perang Iran-Israel tetap berpeluang meletus. Sebab, kesepakatan nuklir seperti JCPOA pada dasarnya tidak akan menghapus ambisi Iran jadi kekuatan nuklir atau mengakhiri kegiatan nuklir—sesuatu yang sangat Israel dambakan.
Durns juga menyorot bahwa ancaman selalu ada di dekat Israel, terbukti dengan semakin kuatnya grup-grup Islam militan bekingan Iran yang mengelilingi seperti ular. Artinya, Israel selalu punya alasan untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk belakangan ini kian rutin melakukan pelatihan tentara atau simulasi militer untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.
Komentator politik Thomas O Falk dalam analisis di Al Jazeera akhir Juli silam juga menilai ketegangan regional akibat konflik Iran-Israel akan terus berlangsung meskipun kesepakatan nuklir tercapai. Alasannya sederhana: konfrontasi sudah terlanjur kerap terjadi dan jumlahnya semakin banyak. Yang terbaru meliputi aksi saling tangkap agen rahasia dan serangan siber oleh Israel terhadap infrastruktur layanan publik pemerintah Iran.
Bersamaan dengan itu, elite pejabat Israel pun kian gigih menolak ambisi senjata nuklir Iran dan lebih blak-blakan menyerukan komitmennya untuk menyerang Iran. Pada 14 Juli kemarin, Israel dan AS menandatangani Deklarasi Yerusalem yang isinya berupa janji untuk melakukan segala cara demi menghalau Iran punya senjata nuklir.
Sebulan sebelumnya, PM Israel Naftali Bennett mengumumkan strategi pertahanan baru Israel yang dinamai “Octopus Doctrine”. Intinya menegaskan bahwa Israel tidak akan membatasi serangannya pada “tentakel” Iran seperti Hezbollah atau Hamas, namun juga akan mulai menyasar “kepala” alias langsung dalang utamanya: tokoh-tokoh dalam pemerintahan.
Editor: Rio Apinino
