Martodharsono & Berbagai Polemiknya di Awal Zaman Bergerak

Kontributor: Andika Yudhistira Pratama, tirto.id - 4 Des 2022 00:05 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Martodharsono berguru jurnalistik kepada Tirto Adhi Suryo dan dikenal sebagai redaktur Djawi Hiswara. Aktivismenya dilambari serentetan kontroversi.
tirto.id - Surakarta pada masa Kolonial adalah wilayah penting dalam sektor ekonomi, politik, juga pergerakan rakyat. Selain itu, Surakarta menjadi gelanggang beberapa tokoh yang menentang kebijakan kolonialis Belanda dan kaum feodal lokal, seperti Mas Marco Kartodikromo, Haji Misbach, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi Sarekat Islam pun tumbuh besar di Surakarta.

Di balik dinamika kota dan pergerakan politik itulah, Martodharsono memulai kiprahnya. Dia adalah murid dari Tirto Adhi Suryo. Dia pula yang memperkenalkan H. Samanhudi kepada Bapak Pers Bumiputra itu.

Lain itu, Martodharsono merupakan jurnalis yang berpengaruh di Surakarta. Dia juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial.


Mengenai tanggal dan tahun lahir dari Martodharsono belum ada kepastian. Dia kemungkinan berasal dari kalangan ningrat rendahan Surakarta.

Ketika persuratkabaran sedang tumbuh di Jawa, Martodharsono ikut ambil bagian dalam arus zaman tersebut. Meski begitu, pernah pula Martodharsono kena kontroversi. Dia dituduh melakukan pemalsuan dan kemudian dihukum buang ke Lombok pada 1894 dan kemudian Sumatra.

Selepas masa pembuangan, Martodharsono pergi ke Bandung. Dia belajar jurnalistik kepada Tirto Adhi Suryo sang penggerak Medan Prijaji. Martodharsono bersama Mas Marco Kartodikromo merupakan murid langsung dari Tirto Adhi Suryo sang Perintis Pers Bumiputera.

Pada 1909, Martodharsono kembali ke Surakarta untuk mengelola surat kabar Djawi Hiswara dan Dharmo Kondo yang berbahasa Jawa dan Melayu. Surat kabar Djawi Hiswara mendapat dana dari para pedagang batik yang berpusat di Lawean. Salah satunya Haji Samanhudi.

Hingga 1912, Martodharsono mendapat tugas baru mengelola surat kabar Saroetomo. Dia dapat posisi sebagai redaktur pembantu bersama dengan kawannya Mas Marco Kartodikromo. Namun, Saroetomo kehabisan dana sejak 1914.

Setelah itu, Martodharsono memilih kembali fokus bersama Djawi Hiswara.


Pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta

Selain disibukan dengan aktivitas jurnalistik, Martodharsono juga turut dalam pergerakan politik yang waktu baru tumbuh. Dia dekat dengan Haji Samanhudi, pendiri Rekso Roemekso (semacam laskar yang melindungi pedagang-pedagang batik pribumi).

Sejak berdiri pada 1911, organisasi ini sering terlibat konflik dengan pedagang Tionghoa. Dalam perkembangan selanjutnya, Rekso Roemekso berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam Cabang Surakarta.

Ihwal pembentukan Sarekat Dagang Islam Cabang Surakarta, sosok Martodharsono memiliki peran vital. Tak lama setelah berdiri, Rekso Roemekso sudah terancam dibubarkan oleh pemerintah kolonial karena belum berbadan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, Haji Samanhudi lantas meminta bantuan kepada R. Djojomargoso.

Djojomargoso merupakan orang Kasunanan dan karena itu dirasa bisa dimintai tolong untuk mengurusi perkara status hukum Rekso Roemekso. Djojomargoso menyanggupi dan lantas menemui Martodharsono untuk membantu mempertahankan Rekso Roemekso.

Adhytiawan Suharto dalam Sarekat Islam Surakarta 1912-1923 (2022, hlm. 36) menyebut Martodharsono kemudian mempertemukan Haji Samanhudi dengan Tirto Adhi Suryo. Solusi pun didapat. Rekso Roemekso lalu menggunakan status hukum Sarekat Dagang Islam—berdiri di Buitenzorg pada 1909—sebagai cabang di Surakarta.



Konflik Pribumi-Tionghoa di Surakarta

Sosok Martodharsono tidak bisa dipisahkan dari geger yang terjadi di Surakarta pada dekade kedua abad ke-20. Dalam kisaran waktu tersebut, Martodharsono menjadi sosok yang kontroversial. Dugaan pemalsuan yang menyebabkan dirinya dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda hanya satu hal.

Itu belum menghitung polemiknya dengan Cokroaminoto dan Cipto Mangunkusumo. Pun kita masih pula harus mengingat keterlibatannya dalam konflik antargolongan di Surakarta.

Di Surakarta, terdapat firma Kong-Sing milik komunitas Tionghoa yang diketuai oleh Sie Dhian Ho. Kong-Sing sering terlibat persaingan dengan para pedagang pribumi, khususnya pedagang batik yang bernaung di Rekso Roemekso—kemudian Sarekat Dagang Islam.

Sentimen ekonomi di antara kedua kelompok ini makin memanas kala gaung Revolusi Tiongkok mulai menyebar ke Jawa sejak 1912.

Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997, hlm. 62) menulis, “Sie Dhian Ho bersama firma Tionghoa lainnya mencoba menekan harga kain batik yang mereka beli dari pembuat batik bumiputra di Lawean.”

Menanggapi hal tersebut, para pedagang batik di Lawean melakukan aksi boikot terhadap Sie Dhian Ho. Konflik semakin membesar ketika kedua kelompok mulai terlibat perkelahian. Bukan hanya sebatas perkelahian kecil, konflik dua golongan ini bahkan sampai melibatkan 90 tentara Legiun Mangkunegaran.

Martodharsono merupakan salah satu sosok sentral dalam pusaran keributan tersebut. Dia ikut merancang aksi-aksi boikot terhadap perusahaan dan produk bikinan orang-orang Tionghoa. Tak hanya itu, Martodharsono juga dikenal sebagai guru ilmu kebal di kelompoknya.

Infografik Mozaik Martodharsono
Infografik Mozaik Martodharsono. tirto.id/Ecun



Polemik Surat Kabar di Surakarta

Kontroversi Martodharsono pun tak berhenti di konflik antargolongan di Surakarta. Pada medio 1918, dia terlibat dalam sebuah polemik pers yang cukup dikenal hingga kini.

Polemik itu disulut oleh pemuatan artikel berjudul “Pertjakapan antara Marto dan Djojo” di surat kabar Djawi Hiswara edisi 11 Januari 1918. Taufik Rahzen dkk. dalam Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia (2007, hlm. 16) menyebut artikel itu jadi kontroversi lantaran satu kalimat sensitif.

Lengkapnya kalimat itu berbunyi, “Sebab Goesti Kandjeng Nabi Rasoel itu minoem tjioe A.V.H. dan minoem madat, kadang kle’let djoega soeka.”

Di akhir artikel yang ditulis oleh Djojodikoro itu, Martodharsono membubuhkan catatan kaki, “Toelisan ini tidak pantas diterbitkan dalam soerat kabar, sebab akan memboeat sakit hati kepada jang tak bisa menerima.”

Namun, faktanya artikel itu terbit juga dan segera menuai reaksi negatif. Salah satu tokoh yang amat sengit menentang artikel itu adalah Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam. Surat kabar Oetoesan Hindia yang merupakan organ Sarekat Islam lantas melancarkan kritik dan tidak lama kemudian, Cokroaminoto mendirikan Tentara Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM).

Tidak tanggung-tanggung, langkah itu mendapat dukungan dari Haji Misbach dengan SATV (Sidiq Amanah Tabligh Fathonah). Namun, polemik dengan tensi tinggi ini akhirnya berhenti dengan kekecewaan dari para donatur TNKM dan Haji Misbach. Pasalnya, polemik ini juga dilambari kepentingan politik yang dibawa Cokroaminoto.

TKNM yang semula diharapkan berani menyuarakan perlawanan dan menegakan kebenaran Islam tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Buku Seabad Pers Kebangsaan (2008) menyebut hubungan Cokroaminoto dan Haji Misbach pun retak sejak itu.

Setahun berselang, Martodharsono kembali terlibat dalam polemik lain. Kali ini, api polemik disulut oleh Cipto Mangunkusumo yang saat itu merupakan anggota organisasi Insulinde. Cipto juga merintis surat kabar Penggugah serta menjadi perwakilan pribumi di Volksraad.

Cipto melancarkan serangan kepada Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran yang oleh Takashi Shiraishi disebut kampanye antiraja. Serangan-serangan itu dilancarkan melalui Volksraad dan tentu saja Penggugah.

Dalam Penggugah edisi 9 Juni, 16 Juni, dan Oktober 1919, Cipto menuntut agar Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran dipensiunkan saja dan diberi dana pesangon 2000 Gulden. Menurut Cipto, kedua keraton itu tidak lebih dari budaknya kolonialis Belanda yang menyebabkan rakyat sengsara akibat kewajiban membayar pajak dalam kondisi yang sedang sulit.

Publik Surakarta pun bergolak oleh kampanye Cipto yang radikal itu. Kali ini, Martodharsono berada dipihak yang pro-Kasunanan Surakarta dan menggabungkan diri dalam Gerakan Anti-Cipto.


Uniknya, dia sekubu dengan orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam TKNM.

Konflik terbuka tersebut mereda setelah pemerintah kolonial melalui wakilnya W. Muurling bersuara di Volksraad, “Siapapun yang mencoba mengguncangkan kekuasaan dan posisi kerajaan Jawa yang berpemerintahan sendiri, pemerintah akan melawannya.”

Seturut Shiraishi (hlm. 246), Cipto tak kapok juga, meski pemerintah kolonial sudah turun tangan. Cipto justru memulai gaya serangan baru kepada Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran melalui seni ketoprak.

Baca juga artikel terkait PERGERAKAN NASIONAL atau tulisan menarik lainnya Andika Yudhistira Pratama
(tirto.id - Politik)

Kontributor: Andika Yudhistira Pratama
Penulis: Andika Yudhistira Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi

DarkLight