Menuju konten utama

Mantan Menteri KKP Sesalkan Susi Gagal Kelola Sektor Perikanan

Kinerja Menteri KKP Susi Pudjiastuti disorot mantan Menteri Perikanan Rokhmin Dahuri karena dianggap gagal mengelola sektor perikanan di Indonesia.

Mantan Menteri KKP Sesalkan Susi Gagal Kelola Sektor Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers terkait penggagalan upaya penyelundupan benih lobster di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/7/2019). ANTARA FOTO/M N Kanwa/wsj.

tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Periode 2001-2004 Rohkmin Danuri menilai, selama 5 tahun terakhir, sektor perikanan tidak banyak mengalami kemajuan karena kebijakan Menteri KKP saat ini, yaitu Susi Pudjiastuti dinilai tak memberikan dampak yang positif bagi perekonomian.

Kinerja Susi pun mendapat sorotan karena sumbangsih perekonomian dari sektor ini tercatat mengalami penurunan.

“Kita bisa sesalkan 5 tahun kemarin aspek ekonomi dibunuh oleh Ibu Susi. Aqua culture itu enggak dilirik,” ucap Rokhmin kepada reporter Tirto saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Selasa (6/8/2019).

Dalam paparannya, Rokhmin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan berada dalam tren turun sejak angka tertinggi di tahun 2015 yaitu 7,89 persen menjadi 5,20 persen di tahun 2018. Posisi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia pada 2018 terakhir berkisar pada Rp150-200 triliun.

Rokhmin mengatakan, sebenarnya potensi ekonomi dari sebelas sektor kelautan mencapai 1,338 triliun dolar AS per tahun dan nilai itu setara dengan 1,3 PDB nasional saat ini atau 5 kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menurut Rokhmin, masalah ini terlihat dari bagaimana penanganan Susi yang lebih peduli meledakkan kapal ketimbang mendorong nelayan lokal untuk bersaing dengan nelayan asing.

Padahal, lanjut Rokhmin, kapasitas nelayan dalam negeri juga perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan sumber daya kelautan dengan maksimal.

“KKP kerjanya hanya rem saja mematikan usaha. Illegal fishing betul (perlu ditangani), tapi apakah caranya dengan pembakaran. Harusnya dengan economic approach. Jadi meningkatkan kapasitas nelayan supaya bisa bersaing,” jelas Rokhmin.

Rohkmin juga menyinggung lemahnya perekonomian Indonesia yang saat ini tidak banyak didukung oleh sektor kelautan. Menurutnya, kendala ini menyebabkan Indonesia kerap gagal unjuk gigi di dunia internasional sebagai negara maritim.

Ia menyebutkan, pendapatan per kapita untuk masuk sebagai golongan tinggi atau kaya memerlukan minimal 12.166 dolar AS. Sementara Indonesia berada di kisaran 3.927 dolar AS per tahun 2018 yang berarti masuk golongan menengah ke bawah.

“Kita enggak percaya diri karena ekonomi kita masih lemah, militer kita masih lemah,” tukas Rohkmin.

Baca juga artikel terkait SEKTOR PERIKANAN atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno