Menuju konten utama

Mahfud MD dan As'ad Said Ali Dinilai Layak Jadi Cawapres Jokowi

Selain Mahfud MD dan As'ad Ali, Din Syamsudin dan TGB Abdul Majdi juga layak menjadi cawapres Jokowi. 

Mahfud MD dan As'ad Said Ali Dinilai Layak Jadi Cawapres Jokowi
Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD (kedua kanan) memberi keterangan pers dengan didampingi anggota KAHMI lainnya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/11/2017). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

tirto.id - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali layak menjadi cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Selain Romahurmuzy dan Muhaimin, maka Mahfud & As'ad Said Ali [mantan Waketum PBNU & Waka BIN] merupakan cawapres potensial dari kalangan nahdliyin," kata Arsul saat dihubungi Tirto, Kamis (15/3/2018).

Selain empat nama tersebut, Arsul juga menyebut mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin dan TGB Abdul Majdi (Gubernur NTB) layak menjadi cawapres Jokowi.

"Namun sebelum sampai kepada pembahasan nama-nama, PPP berpendapat sebaiknya bicara kriteria dulu, baru kemudian menyampaikan nama-nama," kata Arsul.

Karena, menurut Arsul, cawapres bukan sekadar mengusulkan nama, melainkan mencari sosok yang paling cocok menjadi pendamping Jokowi.

"Lebih penting yakni kebutuhan pendamping bagi Pak Jokowi yang bisa meningkatkan kinerja beliau dan punya kemampuan mewujudkan visi dan misi kepresidenannya," kata Arsul.

PPP menjadi salah satu dari lima partai yang telah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi sebagai capres 2019. Partai berlambang ka'bah ini sebelumnya juga telah menyatakan tiga kriteria cawapres bagi mantan wali kota Solo tersebut.

Kriteria pertama, adalah sosok yang berlatar belakang santri atau dari kelompok Islam. Sebab, kata dia, selama ini Jokowi kerap diidentifikasikan publik tidak akrab dengan golongan Islam. Meskipun, menurutnya, Jokowi termasuk orang yang saleh.

"Jadi, tokoh Islam yang harus digandeng Pak Jokowi. Kalau bahasa sekarang itu kan dari kalangan santrilah, bukan dari kalangan abangan. Stigma publik kan tidak bisa dihindari," kata Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi di DPR, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Kriteria kedua, lanjut Baidowi, adalah sosok yang mampu menampik stigma bahwa Jokowi sangat pro terhadap Cina.

"Politik di Indonesia ini kan tidak rasional. Kalau rasional sebenarnya itu biasa saja. Lagi pula, negara mana yang tidak ketergantungan dengan Tiongkok," kata Baidowi.

Menurutnya, irasionalitas politik di Indonesia itu berkaitan dengan sejumlah kelompok yang tidak setara dalam membandingkan kerja sama Indonesia dengan Cina. Mereka menganggap kerja sama itu sebagai pro aseng. Tapi, di sisi lain ketika Raja Salman berkunjung ke Arab Saudi mereka memujinya sebagai terobosan.

Menurut Baidowi, kelompok-kelompok itu memiliki basis massa yang besar di Indonesia dan berpengaruh pada jumlah pemilih Jokowi di 2019.

Ketiga, kata Baidowi, PPP berpendapat sosok Cawapres Jokowi harus mampu menggaet suara generasi milenial. Sebab, kata dia, Pilpres 2019 akan menjadi ajang pertarungan merebut hati generasi milenial. Terutama melalui sosial media.

"Meskipun Pak Jokowi di dunia maya sekarang cukup kuat tapi harus tetap di-back up. Pak Jokowi belum terlalu maksimal lah menggarap segmentasi di media sosial," kata Baidowi.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra