Tempat & Tanggal Lahir
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 29 Mei 1968
Karir
- Duta Besar Indonesia untuk Ukraina (2017)
Pendidikan
- SD Negeri Panitran III Cirebon (1974 - 1980)
- SMP Negeri I Cirebon (1980 - 1983)
- SMA Negeri I Cirebon (1983 - 1986)
- Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1991)
- Fakultas Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (1997)
- Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (2004)
Detail Tokoh
Pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 ini adalah salah satu menteri muda dalam Kabinet Kerja. Yuddy Krisnandi menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI periode 2009 – 2014. Sebagai politisi, Yuddy pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2004 – 2009 dari Partai Golkar dan periode 2009 – 2014 dari Partai Hanura.
Yuddy mengawali karier politiknya bersama Partai Golkar. Pada 2004, Yuddy dipercaya memegang posisi Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Golkar hingga 2009. Setelahnya di tahun yang sama, ia bahkan sempat dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Tak berhasil meraih kursi sebagai ketua umum, Yuddy memutuskan berlabuh ke Partai Hanura. Di partai baru besutan Wiranto ini, ia masuk ke dalam jajaran pimpinan teratas dengan terpilihnya Yuddy sebagai Ketua DPP Partai Hanura. Selain itu, ia juga dipercaya memangku jabatan strategis sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu untuk periode 2010 – 2015.
Sebelum terjun ke dunia politik, peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universtas Indonesia ini lebih dikenal sebagai seorang akademisi. Ia pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya STIE Satya Darma Singaraja, STIE Latifah Al Mubarokah Suryalaya, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dan FISIP Universitas Indonesia. Hingga kini ia tercatat sebagai pengajar tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Jakarta.
Sebagai Menteri PAN-RB, pada awal tahun 2016 Yuddy merilis kinerja akuntabilitas kementerian dan lembaga-lembaga negara. Hasil evaluasi mengungkapkan, Kejaksaan Agung mendapat nilai paling buruk. Namun menurut sejumlah pengamat, Yuddy telah melakukan kegaduhan politik karena merilis penilaian kerja tersebut. Kerja Menteri PAN-RB seharusnya hanya mengevaluasi kerja-kerja birokrasi di kementrian-kementrian yang ada, bukan menilai kinerja kementerian lain.
