Yohana Susana Yambise

Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014 - 2016)
LahirManokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Indonesia, 1 Oktober 1958
ProfesiMenteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014 - 2016)
Karier
  • Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih (1986-2016)
  • Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014-2016)
Pendidikan
  • Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih (1980-1985)
  • Fakultas Pendidikan Simom Fraser University British Colombia, Canada (1992-1994)
  • Fakultas Pendidikan Newcastle University, Inggris (2001-2006)

Yohana Susana Yambise dilantik sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja pada 2014. Dia adalah guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih. Yohanes juga mengoordinasikan kerjasama antara Polwan (Polisi Wanita) di seluruh Indonesia untuk mengawasi kasus kekerasan terhadap anak dan segera melapor jika memang menemuinya di lapangan.

Kerjasama tersebut dinamainya Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak dan diluncurkan pada 19 Oktober 2015 di Jayapura, Papua.
Papua adalah tempat kelahiran dan tumbuh Yohana. Tak pelak, ia adalah menteri perempuan pertama dari tanah Papua. Yohana lahir di Manokwari tanggal 1 Oktober 1958, tahun-tahun dimana Papua masih menjadi teritori Hindia Belanda sebelum diintegrasikan ke Indonesia di tahun 1960-an. Di masa-masa Papua bergabung ke Indonesia, Yohana juga sedang tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan memiliki prestasi bagus di sekolah.


Pendidikan dasar ia selesaikan di SD Padang Bulan di Jayapura. Lalu ia pindah ke Nabire untuk melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Nabire dan sekolah menengah atas di SMA N Persiapan Nabire. Ia lalu kulian di Jurusan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cendrawasih. Cita-cita Yohana saat itu adalah ingin menjadi seorang pendidik. Terkabul dengan statusnya sebelum diangkat menjadi menteri, yaitu sebagai Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris di almamaternya sendiri. Posisi tersebut menuntut Yohana untuk meneruskan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka ia kemudian menempuh pendidikan S2 di Fakultas Pendidikan Simon Canada Fraser University, British Columbia di Kanada. Lulus tahun 1994. Sedangkan jenjang S3 ia tempuh di School of Language and Australia Media Universitas Newcastle, New South Wales, lulus di tahun 2007.


Saat kembali ke Indonesia, ia langsung mendapat pekerjaan di bidang pendidikan di tanah Papua, yaitu dengan menjadi ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, dan SMA kabupaten Merauke. Tim ini disiapkan untuk nanti dikirim sebagai guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University, Australia.


Kemampuannya yang mumpuni di bidang bahasa serta jenjang pendidikannya yang tinggi memang menjadi spesial sebab sangat sedikit orang Papua asli yang mampu melakoninya. Untuk itu, Yohana di tahun 1991 dipercaya untuk menjadi Kepala Laboratorium Bahasa Unversitas Cendrawasih. Di Uncen sendiri, dari posisi sebelumnya sebagai asisten dosen Bahasa dan Seni di tahun 1983 dan dosen tetap sejak tahun 1987, Yohana kemudian diangkat sebagai Porfesor Doktor di tahun 2012.


Ketertarikan Yohana di dunia politik sebenarnya sudah muncul di akhir awal tahun 2014. Ia sempat berencana dan tak jadi maju sebagai calon independen dalam pemilihan Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk periode 2014-2019. Beberapa hari sebelum dipanggil ke Istana Negara, beberapa hari sebelumnya Yohana sempat mengobrol tentang kampus di Uncen dengan Jokowi dan Jusuf Kalla. Yohana terkejut dengan permintaan tersebut sebab diantara orang Papua lain ia menganggap dirinya termasuk yang tak pernah disebut-sebut.


Setelah resmi menjadi menteri, maka ia memfokuskan tanggung jawab berat dan amat serius kepada dua entitas yang selama ini rentan mendapat tindak kekerasan: perempuan dan anak-anak. Apalagi beberapa kasus menyangkut kekerasan terhadap anak cukup marak terjadi di masa pasca pelantikan para menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.  Yohana tak hanya berfikir secara sempit dalam menghadai isu perempuan dan anak. Ia juga berfikir secara integral, bahwa masalah di sektor lain juga menyumbang tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misal, kemiskinan. Kesejahteraan perempuan dan anak tak bisa diwujudkan jika bangsa Indonesia masih dirudung kemiskinan tingkat tinggi.


Yohana berharap dalam lima tahun masa pengabdiannya sebagai menteri, lewat kerjasamanya dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemiskinan di Indonesia bisa secara bertahap berkurang. Efek positif yang juga akan dituai tak hanya soal ekonomi, namun juga berdampak pada kualitas hidup perempuan dan anak di Indonesia.