Tempat & Tanggal Lahir
Siak, Riau, Indonesia, 10 November 1943
Karir
- Komandan Batalyon Infanteri Badak Putih, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1980 - 1983)
- Assospol Kassospol ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1995 - 1996)
- Kassospol ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1996 - 1997)
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (1997 - 1998)
- Menteri Departemen Dalam Negeri (1998 - 1999)
Pendidikan
- Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang (1963 - 1966)
- Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (1980 - 1980)
Detail Tokoh
Syarwan Hamid adalah purnwirawan Letnan Jenderal TNI yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri di masa kepemimpinan BJ Habibie. Belakangan ia juga dituding terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996.
Pada 9 Oktober 2015, Syarwan Hamid yang masuk ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Yang dipimpin Harry Tanoesoedibjo, bos MNC Group. Masuknya Syarwan ke Perindo, harusnya bisa menjadi tambahan kekuatan baru bagi Perindo. Namun baru 41 hari di Perindo, Syarwan mengundurkan diri. Syarwan punya pengalaman cukup dalam bidang politik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI sebelum Presiden Soeharto lengser.
Syarwan Hamid, bersama Panglima ABRI Faisal Tanjung, dan Kepala Staf Angkatan Darat R Hartono, menjadi think tank militer Indonesia di kancah politik nasional pada era 1996-1997.
Menurut George Junus Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, Dan Partai Penguasa (2006), di era Soeharto, Syarwan dituding pernah berupaya menggagalkan Gus Dur dalam kepemimpinan Nahdatul Ulama. Selain itu, Syarwan juga dituding terlibat dalam penggulingan Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996. Syarwan ada dibalik kasus penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Syarwan mengaku bahwa ide penggulingan bukan berasal darinya tapi secara tidak langsung merupakan perintah presiden Soeharto. Hingga kini kasus yang dinilai melanggar Hak Asai Manusia oleh Kontras itu tak lagi dibuka. Syarwan juga tak pernah terbukti secara hukum terlibat dalam peristiwa itu.
Catatan karir Syarwan di TNI menunjukkan bahwa ia ahli politik. Terutama untuk meredam gerakan-gerakan politik penentang Orde Baru. Seperti diketahui sebelum menjabat Kassospol ABRI, lebih dulu ia mengawali sebagai Asisten Sosial Politik Kepala Sosial Politik ABRI (Assospol Kassospol) pada 1995. Seblumnya lagi, Syarwan pernah bertugas di Aceh sebagai Komandan Korem Lilawangsa, Lhokseumawe, Aceh.
Tiga tahun Syarwan di Aceh dan dinilai berhasi meredam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu strategi Syarwan untuk meredam GAM adalah dengan melakukan pendekatan kepada pengasuh pesantren-pesantren di Aceh. Karenanya GAM tak lagi galak.
Penempatan Syarwan di Aceh ini lebih mirip semacam uji coba kepada dirinya sebelum masuk elit ABRI. Sebelum di Aceh Syarwan lebih banyak ditempatkan di Kodam.
Sebelum masuk Akademi Militer, Syarwan aktif dalam gerakan Pelajar Islam Indonesia (PII). Bermodal pengalaman di PII, Syarwan memiliki jaringan dengan tokoh-tokoh intelektual di kampus dan pesantren di masanya. Elemen-elemen inilah yang belakangan menjadi penopang politik Syarwan di militer. Setelah lulus dari Akademi Militer Nasional pada 1966 karir militer Syarwan mulai menanjak setelah dirinya terlibat dalam Operasi di Timur Timur pada 1976 dengan pangkat Mayor. Di sana Syarwan bertugas sebagai intelijen. Pada 1976-1978 Syarwan merupakan Komandan Intelijen Kodam Udayana Bali.
Keluar dari Timor-Timur Syarwan menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Ia lulus di rangking 15 pada tahun 1980. Dari Seskoad karir Syarwan menanjak menjadi Komandan Batalion Infanteri Badak Putih lalu menjadi Dandim di Lebak, Serang, dan Cimahi. Dari Kodim Syarwan kemudian melenggang ke Jakarta di Dinas Penerangan Angkatan Darat.
Di Jakarta inilah Syarwan dekat dengan Feisal Tanjung sang the rising star di era 1990an. Karir Syarwan terus menanjak seiring dengan naiknya karir Feisal Tanjung. Ketika Feisal Tanjung dilantik sebagai Panglima ABRI, Syarwan Hamid ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan ABRI. Keduanya pula yang kemudian disebut-sebut sebagai “ABRI Hijau”, karena dekat dengan sejumlah tokoh-tokoh politik dan intelektual Islam.
Dunia intelektual merupakan bagian dari hidup Syarwan. Ia salah satu tentara yang pro terhadap ide-ide desentralisasi dan otonomi daerah, berbeda dengan pandangan umum TNI bahwa NKRI harga mati. Ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Syarwan membuka keran terbentuknya pemekaran-pemekaran wilayah dan undang-undang otonomi daerah.
Syarwan, dalam buku Teori & Praktik Pemerintahan & Otonomi Daerah, menulis, Sistam otonomi daerah merupakan penyempurnaan dari sistem sentralistis yang diterapkan sebelum era reformasi, Andai dalam penerapannya, masih terdapat berbagai kekurangan, tidak layak dijadikan alasan untuk mementahkanya dan kembali ke lama. Sebagai sistem yang relatif baru, ia perlu dievaluasi dan disempurnakan terus, baik dalam taran perundangan, peraturan pelaksanaan, maupun implementasinya.
