Nusron Wahid

LahirKudus, 12 Oktober 1973
Profesi
Karier
  • Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (2016-2016)
  • Anggota DPR RI (2009-2014)

Pada 27 November 2014 Nusron Wahid dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron yang merupakan Ketua Umum GP Ansor, sebelumnya memang dikenal cukup aktif dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meyakini masuknya Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI dalam jajaran pengurus PBNU akan lebih mensinergikan visi NU dalam ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan TKI.

Nusron Wahid yang lahir di Kabupaten Kudus, 12 Oktober 1973, sebelum ditunjuk menjadi Kepala BNP2TKI, Nusron merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi Golkar mewakili Jawa Tengah terutama Kudus . Nusron memperoleh dukungan dari 13.157 suara rakyat Kudus dan ditempatkan di Komisi VI di DPR RI. Di komisi ini ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional.

Nusron adalah politikus Golkar asal Kudus, namun pada Pemilu 2014, Nusron "membelot" dengan memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukannya pada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung partainya. Meski sudah dipecat dari DPP Partai Golkar, Nusron hingga sekarang masih menjadi kader Golkar. Diduga, kedekatannya dengan Kalla-lah yang akhirnya menjadikannya kepala BNP2TKI. Nusron adalah satu-satunya anggota aktif Partai Golkar di kabinet Jokowi.

Nusron Wahid memulai karirnya di Senayan sebagai politikus setelah berhasil memenangkan Dapil Kudus. Dengan dukungan dari 13.157 suara, Nusron menjabat sebagai anggota komisi VI di DPR RI untuk periode 2009-2014. Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional. Semasa di Komisi VI, Nusron dikenal kerap mengkritik kebijakan privatisasi dan restrukturisasi BUMN.

Pada Bulan Januari 2011 namanya dikenal karena terpilihnya ia sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berafiliasi dengan organisasi agama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Pada saat pemilihan ketua organisasi pemuda NU tersebut, dilangsungkan sebanyak dua putaran. Putaran pertama terdapat sepuluh kandidat yang maju. Hasilnya, Nusron memperoleh 257 suara, Marwan Ja’far 183 suara, Khatibul Umam Wiranu 40 suara, Syaifullah Tamliha 24 suara, Anwar 1 suara, Choirul Sholeh 1 suara, Malik Haroemen 1 suara, Munawar Fuad 3 suara, dan Yoyo Arifianto 1 suara. Dari hasil itu hanya Nusron dan Marwan yang layak lolos melanjutkan putaran kedua.

Di putaran selanjutnya, Nusron Wahid akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PP GP Ansor setelah mengalahkan Marwan Jafar, seorang politisi dari PKB yang kemudian pada 2014 ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nusron Wahid mengungguli Marwan Jafar dengan 345 dari jumlah total suara 506 suara. Kemenangannya ini sempat menimbulkan polemik setelah sebelumnya terjadi perdebatan tentang aturan batasan usia calon ketua umum yang maksimal 40 tahun. Namun masalah tersebut dapat ditangani ketika Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj, turun tangan.

Keterpilihan Nusron ini tidak serta merta membuatnya bersantai-santai. Setelah resmi terpilih, ia mencoba untuk mengembangkan unit usaha sebagai pondasi ekonomi dalam menjalankan organisasi. Oleh karena itu, semua unit usaha yang dilakukan oleh kader Ansor digalakkan untuk membangun organisasi yang maksimal. Selain ranah ekonomi, Nusron juga memperkuat kaderisasi anggotanya untuk mempersiapkan kader-kader penerus di organisasinya tersebut. Selain itu, Majelis Dzikir juga ditingkatkan keberadaannya oleh politisi muda dari partai Golkar ini.

Pada 2015 Nusron terpilih menjadi salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Terkait jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron mengatakan sudah memohon izin kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.