Tempat & Tanggal Lahir
1 Januari 1970
Karir
- Direktur Eksekutif LBH Pers (2012)
Pendidikan
- Sarjana Hukum Universitas Pancasila (1996 - 2001)
Detail Tokoh
Sejak November 2012, Nawawi Baharudin mulai menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Hingga saat ini, ia terlibat dalam aktivitas pelayanan hukum yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalisme. Bersama LBH Pers, Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila ini giat melakukan advokasi yang membela hak-hak dan kebebasan pers dan para jurnalis.
Februari 2016 lalu, Nawawi meminta Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar bersikap tegas dalam menyikapi regulasi kepemilikan media, khususnya lembaga penyiaran swasta. Pasalnya saat ini menurutnya satu orang dan perusahaan mempunyai banyak media siar. Nawawi mengemukakan, satu orang bahkan bisa memiliki tiga sampai empat stasiun televisi. Hal itu seharusnya tidak terjadi sebab dalam UU Penyiaran telah diatur batasannya.
Dari gugatannya ke Kemenkominfo itu, Nawawi mencontohkan MNC Group sebagai salah satu media yang menyalahi undang-undang. Sebagai perwakilan dari LBH Pers, Nawawi melihat bahwa pelanggaran undang-undang itu tidak hanya karena perusahaan itu memiliki empat stasiun televisi. Saham keseluruhan stasiun televisi miliki MNC Group tersebut sebanyak seratus persen juga menjadi milik mereka. Berdasarkan undang-undang, hanya hak televisi pertama yang dapat dikuasai seratus persen, sedangkan hak televisi kedua dan ketiga sebanyak 75 persen dan 40 persen.
Dalam kesempatan itu pula Nawawi mengkritisi pemberitaan di media milik Hary Tanoesoedibjo. Menurutnya, pemberitaan di media tersebut cenderung tidak independen dan dan ditopangi kepentingan sang pemilik. Meskipun dalam media massa sarat akan konflik kepentingan, Nawawi menegaskan bahwa prinsip jurnalisme yang meliputi dua sisi harus diterapkan dalam memberitakan suatu peristiwa.
Di bawah lembaga yang menaunginya, Nawawi tidak saja mengkritisi para pemilik media dalam menjalankan kerja jurnalisme. Ia juga kerap melakukan pembelaan hukum bagi para pegiat media. Akhir tahun 2015 lalu dalam sebuah diskusi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nawawi menyatakan bahwa draf revisi UU itu masih memuat pemidanaan yang lebih berat dibandingkan UU KUHP. Meski sudah diserahkan ke DPR, Nawawi berharap agar lembag legislatif tersebut berhati-hati dalam membahas pasal yang dianggap dapat mengekang kebebasan masyarakat.
