Muhammad Maftuh Basyuni

LahirRembang, Jawa Tengah, Indonesia, 11 April 1939
Profesi
Karier
  • Sekretaris Negara Sekretaris Negara pada Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
  • Sekretaris Sekretaris Pribadi Dubes Ri di Jeddah
  • Menteri Menteri Agama RI (2004-2009)
  • Kepala Rumat Tangga Kepala Rumah Tangga Kepresidenan saat Presiden Suharto
  • Duta Besar Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman (2002)
Pendidikan
  • Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur
  • S-1, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi (1969)

Muhammad Maftuh Basyuni adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968. Pada periode 1976-1979, dia diangkat sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Sekretaris negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Muhammad Maftuh Basyuni lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939. Ia merupakan anak kedua dari pasangan KH. Basyuni Masykur dan Hj. Siti Mardiyah. Ayahnya pernah menjabat sebagai Kabag Kesra Pemerintah Daerah Rembang. Setelah lulus dari SMP 1 Rembang, ia melanjutkan pendidikan Pondok Modern Gontor, Ponorogo, kemudian ke Ponpes Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Usai dari pesantren, Maftuh melanjutkan kuliahnya di Madinah, Saudi Arabia.

Sebelum berangkat ke Arab Saudi, ia pernah bekerja sebagai guru di Departeman Agama sejak 1960. Setelah dua tahun mengajar, Maftuh mendapat beasiswa belajar di Universitas Madinah, Arab Saudi, dengan status cuti di luar tanggungan. Setelah lulus dari Madinah pada tahun 1968, ia menjadi staf Kedutaan Besar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Arab Saudi. Selain itu, Ia juga pernah bekerja di KBRI Jordania dan KBRI Maroko. Karier diplomatiknya mulai terlihat saat dipercaya menjadi Wakil Komandan Garuda VIII pada 1969. Saat itu, ia terlibat program wajib militer dengan pangkat letnan satu.

Sekembalinya ke tanah air dari Arab Saudi pada tahun 1972, ia sempat terkejut setelah melihat Nama dan NIP-nya dihapus dari Departemen Agama. Padahal, kepergiannya waktu itu masih sebagai pegawai Depag dengan status cuti belajar. Namun, ketika Wakil Presiden Irak, Saddam Husein (waktu itu masih Wakil Presiden) berkunjung ke Indonesia Maftuh ditunjuk menjadi penerjemah karena kepiawaiannya dalam bahasa Arab dan Inggris. Dari situ ia memperoleh informasi tentang pendaftaran Departemen Luar Negeri. Akhirnya ia mendaftar dan diterima. Maftuh mulai meniti karier diplomatiknya. Pos diplomatik terakhir yang diembannya adalah sebagai Duta Besar Indonesia di Arab Saudi.

Karier diplomasi Maftuh cukup cemerlang. Hal tersebut yang membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya menjadi Menteri Sekretaris Negara. Saat Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur, Maftuh diserahi tugas baru sebagai Duta Besar di Arab Saudi.

Pada tahun 2004 Maftuh diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menteri Agama. Berbagai gebrakan mulai dilakukannya. Maftuh mengatakan, Departemen Agama sangat lekat dengan kata “agama”, oleh karena itu, Depag harus jadi contoh bagi departemen lainnya. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi pemberitaan media massa yang memberitakan tentang adanya korupsi di departemen tersebut. Maftuh sadar, untuk merapikan berbagai permasalahan di Departemen Agama memang bukan perkara gampang, maka dari itu, tidak boleh terburu-buru dalam menyelesaikannya.

Maftuh mulai menghapus fasilitas haji bagi para menteri, pejabat, dan anggota DPR. Tidak hanya itu, ia juga membuat aturan baru mengenai ONH-Plus yang selama ini kurang terkontrol. Ia kemudian mengumpulkan 400 operator dan menetapkan standar biaya ONH-Plus. Sebagai Menag, Maftuh ingin memastikan pelaksanaan haji betul-betul berjalan dengan baik.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode 2004-2009, Maftuh aktif mengurusi umat di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, dan mengurus pondok pesantrennya di Desa Cigelis, Pandenglang, Banten. Pada tahun 2011, Maftuh Basyuni kembali dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan WNI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati melalui Keppres pada Juli 2011 (dimana salah seorang anggotanya adalah KH. Anang Rikza Masyhadi, MA). Bersama Tim Anggota Satgas, Maftuh bekerja selama kurang lebih enam bulan. Dia didampingi mantan Kapolri (Purn) Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan mantan Utusan Khusus Presiden di Timur Tengah, Prof. Dr. Alwi Sihab. Di akhir masa tugasnya sebagai Satgas, Maftuh dipuji oleh Presiden karena berhasil membebaskan WNI dari masalah hukum di Luar Negeri. Oleh banyak kalangan di negeri ini, Maftuh diakui sebagai kenal sebagai diplomat ulung dan ahli lobi.