Tempat & Tanggal Lahir
1 Januari 1970
Karir
- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2012)
- Pengajar Sekolah Tinggi Hukum
Detail Tokoh
Miko Susan Ginting adalah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia menjadi peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mempunyai visi untuk pembentukan hukum di Indonesia yang bertanggung jawab secara sosial. PSHK didirikan pada 1998. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan. Berdasarkan visi yang ingin dituju oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), maka Miko Susanto Ginting, pada 2012 memutuskan untuk ambil bagian sebagai peneliti di lembaga tersebut.
Miko Susanto Ginting sangat menyenangi bidang hukum, terutama tentang acara pidana, Hak Asasi Manusia (HAM), dan kajian hukum pidana. Banyak sekali koalisi dan aliansi yang Miko Susanto Ginting ikuti. Dua diantaranya adalah Koalisi Reformasi Hukum Acara Pidana, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Miko Susanto Ginting pernah tercatat sebagai Koordinator Catatan Kinerja Legislasi DPR pada 2013. Dari berbagai penelitiannya, Miko Susanto Ginting sangat yakin bahwa hukum seharusnya adalah milik publik.
Dalam kasus Freddy Budiman, Miko Susanto Ginting berpendapat bahwa tim investigasi yang dibentuk oleh Polri, TNI, dan BNN, seharusnya dibentuk oleh Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden (Keppres). Miko Susanto Ginting berpendapat bahwa tim investigasi tersebut sangat rawan dengan benturan kepentingan.
