Laksamana Sukardi

Menteri Negara BUMN Indonesia ke-2 (1999 - 2000)
LahirJakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 1 Oktober 1956
ProfesiMenteri Negara BUMN Indonesia ke-2 (1999 - 2000)
Karier
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (1999-2000)
  • Menteri Negara BUMN Indonesia ke-2 (1999-2000)
Pendidikan
  • Institute Teknologi Bandung

Ir. Laksamana Sukardi adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1979 dari Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung.

Laksamana Sukardi adalah salah satu ekonom dan bankir milik Bank Lippo dan LippoGroup. Bahkan pada tahun 1993 ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Banker of the Year dari Majalah SWA. Tak hanya sebagai banker saja, ia lalu memilih bidang lain menjadi seorang politisi dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Setelah berpolitik selama enam tahun, ia terpilih menjadi Menteri Negara BUMN pada pemerintahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Ia berupaya melakukan privatisasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketika menjabat sebagai Meneg BUMN, Laksamana banyak diterpa isu dan tuduhan korupsi. Hal ini membuat Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikannya sebagai Meneg BUMN secara tiba-tiba. Tuduhan Korupsi dalam pengangkatan deputi serta pengangkatan komisaris dan direksi BUMN, menjadi alasan pemberhentiannya. Menperindag yang saat itu dijabat oleh Jusuf Kalla ikut diberhentikan oleh Presiden Gus Dur.

Laksamana lantas tak tinggal diam, ia mengadakan konferensi pers membantah tuduhan korupsi yang mengakibatkan diberhentikannya sebagai Meneg BUMN. Saat itu Megawati mengambil sikap tidak sejalan dengan Gusdur. PDIP melakukan sikap perlawanan terhadap kebijakan Gusdur atas pemecatan Laksamana yang dinilai tidak berdasar.

Pada 2001 ketika Gusdur lengser dari jabatan presiden dan digantikan oleh Megawati melalui sidang istimewa MPR, Megawati mengangkat kembali Laksamana menjadi Meneg BUMN dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dengan kewenangan yang lebih luas.

Pada 10 Juli 2017 KPK memeriksa Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT).

Saat ini dia turut bergabung dalam mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Pembaruan bersama-sama dengan Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Sukowaluyo Mintohardjo, Noviantika Nasution, Didi Supriyanto, Tjiandra Wijaya, Potsdam Hutasoit dan RO Tambunan.