Tempat & Tanggal Lahir
Panguruan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Indonesia, 21 Agustus 1960
Karir
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004 - 2009)
- Wakil Ketua Umu Partai Demokrat
Pendidikan
- Institut Pertanian Bogor (1984)
Detail Tokoh
Jhonny Allen Marbun adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009 - 2014 yang berasal dari Partai Demokrat mewakili Sumatera Utara. Saat itu Jhonny bertanggung jawab sebagai anggota Komisi VII. Saat ini Jhonny menjabat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.
Jhonny, yang lahir di Pangururan, 21 Agustus 1960, bergabung dengan Partai Demokrat di tahun 2002. Tindakan ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan politik. Saat itu, ia masih bekerja sebagai pegawai negeri di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Menurutnya, ia tak pernah bermimpi untuk menjadi anggota Dewan. Jahonni hanya berpikir bahwa dirinya sudah 20 tahun bekerja di DKI. Ia merasa jika dirinya hanya bekerja di sana terus, kariernya tidak akan melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Jhonny lalu berpikir untuk masuk partai politik. Kebetulan saat itu Partai Demokrat belum lama berdiri. Jhonny pun memilih untuk bergabung.
Sebelumnya Jhonny sudah berbisnis sejak masih berstatus sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Bisnis pertamanya berawal dari mengkoordinasi beberapa anak muda untuk menjual bensin campur minyak tanah. Selain itu, ia pun pernah berjualan kaos yang dibelinya di Bandung, hingga mendirikan usaha fotokopi dan rental mobil. Dari usaha tersebut, Jhonny bisa memiliki rumah sendiri. Selain itu, dulu ia juga sempat membuka warung telepon (wartel), serta bersama teman-temannya menjadi makelar hewan kurban.
Diakui olehnya, sekarang ia lebih banyak berbisnis jual beli tanah dan bangunan yang dilakoninya secara konvensional tanpa ada nama perusahaan. Belakangan bersama istrinya, Jhonny mendirikan sekolah di kawasan Cibitung, Bekasi, dengan nama Surya Purnama. Jhonny juga diketahui memiliki beberapa ruko, di Cilandak, Jakarta Selatan, di Jalan Pajajaran, Cibinong, dan Jl. Gunung Gede Bogor yang disewa-sewakan. Selain ruko, ia juga merupakan owner dari super-market Alfa Midi dan bisnis billiard di daerah Dermaga dengan nama Biliard Dermaga.
Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jhonny terakhir memperbaharui data kekayaannya tanggal 30 November 2009. Jumlah kekayaannya terlihat melonjak enam kali lipat dibanding data LHKPN di tahun 2003. Tahun 2003 lalu, jumlah kekayaannya sebesar Rp5.612.950.000. Sementara di tahun 2009 tercatat sebesar Rp28. 886.265.750.
Dalam karir politiknya, nama Jhonny Allen Marbun cukup sering disebut-sebut di ruang publik ataupun di ruang persidangan saat kesaksian dalam suatu tindak pidana korupsi. Beberapa kabar juga menyebut sosok Jhonny dinilai misterius dalam dugaan kasus korupsi. Ia terkesan licin dan pintar bernegosiasi. Kabarnya, berbagai cara kadang ia lakukan agar dugaan kasus korupsinya tidak tersentuh hukum, baik dengan cara berdukun hingga berguru ke orang pintar atau paranormal. Kasus-kasus dugaan korupsi Jhonny pernah dilontarkan oleh anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal, yang menerima uang dari Hontjo Kurniawan lewat Darmawati dengan total berjumlah Rp1 miliar. Namun demikian, uang itu diserahkan kepada Jhonny guna mempermulus program pembangunan bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia Bagian Timur yang diajukan Hontjo.
Selain itu, Selestinus Angela Ola, bekas ajudan Jhonny, melaporkan dan menyerahkan dokumen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan korupsi pembebasan tanah makam Pondok Rangon, di mana Jhonny memborong tanah di sebelah makam tersebut dan menjualnya kembali ke Pemerintah DKI Jakarta. Dari situ, Jhonny disinyalir mendapat untung bersih Rp11 miliar dari 35.344 meter persegi lahan yang dibebaskan.
Nama Jhonny juga pernah disebut Mindo Rosalina Manulang, Mantan Direktur Keuangan PT Anak Negeri, ketika sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni.
Menurut Mindo, Jhonny juga terlibat pada kasus proyek-proyek Kementerian Pendidikan Nasional di sejumlah universitas negeri, antara lain Universitas Sumatera Utara (USU), pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Universitas Udayana, proyek pengadaan peralatan perkuliahan Fakultas MIPA Universitas Negeri Jambi, pembangunan gedung perkuliahan Universitas Negeri Jakarta.
Selain itu juga kasus pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA Universitas Soedirman, pengadaan laboratorium senter IPB Bogor, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Negeri Mataram, pengadaan laboratorium Robotika dan pembangunan gedung Institut Teknologi 10 November.
Jhonny Allen, dan Emir Moeis (nama lain yang disebutkan oleh Rosalina), meminta fee sebesar 5% dari DIPA (Daftar Isian Pengunaan Anggaran). Rosalina juga menyebutkan Jhonny menerima uang terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
