Tempat & Tanggal Lahir
Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950
Karir
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (1998 - 2000)
- Ketua Pengadilan Negeri Manado (2000 - 2001)
- Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (2001 - 2003)
- Hakim Tinggi Denpasar (2003 - 2004)
- Hakim Tinggi /Sekretaris KMA (2004 - 2005)
- Hakim Tinggi /Dirjen Badilum 131/M Th.2005 (2005 - 2007)
- Hakim Agung (2007 - 2009)
- Ketua Muda Pengawasan MA (2009 - 2012)
- Ketua Mahkamah Agung RI (2012 - 2017)
Pendidikan
- S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Detail Tokoh
Hatta Ali adalah Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk Republik Indonesia periode 2012-2017. Ia terpilih pada tahun 2012 menggantikan Harifin A. Tumpa melalui mekanisme voting dengan mengantongi 28 dari 54 suara hakim agung. Sebelum menjadi Ketua MA, ia menempati posisi sebagai Ketua Muda Pengawasan sekaligus juru bicara MA sejak tahun 2009.
Masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2017, dan berdasarkan hasil pemilihan Ketua MA yang dilakukan terbuka untuk umum di MA pada Selasa (14/2/2017), Hakim Agung Hatta Ali kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hatta Ali mendapatkan lebih dari 50 persen suara atau sebanyak 38 suara dari 47 suara yang diberikan oleh 47 orang Hakim Agung.
Tahun 1982 menjadi titik awal mula karirnya dalam dunia peradilan Indonesia. Saat itu ia mengajukan diri sebagai calon hakim untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selepasnya, ia kerap berpindah tempat tugas ke beberapa daerah seperti Sabang, Lubukpakam, Bitung, Manado, Tangerang, hingga Denpasar sebelum akhirnya menjadi hakim agung pada tahun 2007.
Selama Hatta Ali menjabat sebagai ketua, MA sempat dikritik karena dianggap membiarkan korps hakim memberikan putusan hukum yang ringan dalam sejumlah kasus korupsi. Ia sendiri berpendapat bahwa putusan hukum ringan hingga bebas terhadap terdakwa sejumlah kasus korupsi tetap bisa dipertanggungjawabkan selama memenuhi unsur-unsur yang terkait dengan putusan tersebut.
Selain itu ia juga dipersepsikan gagal melakukan reformasi peradilan karena masih adanya praktik mafia hukum yang terjadi. Kasus terakhir pada tahun 2016 yang membuat Sekretaris MA Nurhadi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap menjadi perseden buruk bagi lembaga yang dipimpinnya terkait ihwal perubahan menuju institusi peradilan yang kredibel, transparan, dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat Indonesia.
