Desmond Junaidi Mahesa

Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra (2014 - 2019)
LahirBanjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, 12 Desember 1965
ProfesiAnggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra (2014 - 2019)
Karier
  • Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta (1998)
  • Ketua DPP Partai Gerindra (2008-2013)
  • Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra (2009-2014)
  • Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI
  • Anggota Badan Musyarawah (Bamus) DPR-RI
  • Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra (2014-2019)
Pendidikan
  • Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat
  • S-2 STIH IBLAM Jakarta

H. Desmon Junaidi Mahesa, SH. MH adalah seorang tokoh HMI dan aktivis'98 yang kemudian menjadi politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dan bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan. Sebelumnya ia duduk di kursi DPR RI Komisi III Wakil dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dengan mengantongi 13.439 suara pada pemilu legislatif 2009.

Namanya mulai dikenal oleh publik setelah ia turut menjadi korban penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 1997-1998. Saat itu, dirinya tercatat sebagai salah satu aktivis dan mahasiswa yang berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Desmond dan rekan-rekannya dianggap membahayakan karena merongrong negara dengan ide dan pemikiran baru yang mampu mengancam kelangsungan penguasa pada saat itu.

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini tercatat sebagai salah satu dari 9 aktivis yang beruntung dibebaskan karena desakan masyarakat luas. Sayangnya 14 orang rekannya tak seberuntung Desmond, karena tak diketahui keberadaannya. Ketika diculik Desmon tengah menjabat sebagai Direktur Lembaga Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta.

Dan kini akhirnya Desmond bisa menyalurkan aspirasinya mewakili masyarakat luas, serta cita-cita masa lalunya dengan menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan HAM.