Tempat & Tanggal Lahir
1 Januari 1970
Karir
- Managing Partner Danny Darussalam Tax Center
Pendidikan
- Program Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan UI (2000)
- Program Magister Hukum Perpajakan Eropa dan Internasional (2006)
Detail Tokoh
Darussalam menduduki posisi sebagai Mitra Pengelola (Managing Partners) dari Danny Darussalam Tax Center. Fokus utama akademisnya adalah perencanaan pajak dan perpajakan internasional. Saat ini, Darussalam juga menjabat Wakil Presiden di Indonesian International Tax Society (IITS), Kepala Penelitian dan Pengembangan di Asosiasi Wajib Pajak Indonesia serta Asosiasi Pajak Indonesia. Darussalam dikenal sebagai saksi ahli perpajakan dalam berbagai kasus pajak, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, maupun Mahkamah Konstitusi.
Pemimpin majalah pajak InsideTax ini menerima gelar Master di bidang Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dari Universitas Indonesia. Setelahnya, ia juga menempuh program magister keduanya di bidang Hukum Pajak Eropa dan Internasional Universitas Tilburg. Adapun tesisnya berjudul “Analisis Kritis atas Peraturan Harga Transfer di Indonesia: Sebuah Usulan untuk Panduan Harga Transfer di Indonesia”.
Pada 2009 Darussalam sukses melengkapi kuliah lanjutan tentang harga transfer di Fakultas Hukum Thomas Jefferson, San Diego, California, USA. Sementara itu, Darussalam telah menerbitkan sejumlah karya berupa buku tentang perpajakan. Bukunya yang terakhir terbit pada 2013 membahas seputar Transfer Pricing, yang beberapa tahun ke belakang menjadi fokusnya. Buku berjudul “Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional dibuat bersama dua penulis lain yaitu Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji.
Tidak hanya membuat buku, Darussalam juga kerap menulis artikel tentang pajak di sejumlah media massa. Terakhir, tulisannya dimuat di koran Bisnis Indonesia pada 29 Februari 2016 dengan judul “Urgensi Pengampunan Pajak”. Dalam tulisannya, Darussalam menekankan pentingnya pengampunan pajak di tahun 2016. Sebab, mulai 2017 Ditjen Pajak akan kebanjiran informasi keuangan wajib pajak yang memudahkan mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Sesuai dengan prinsip keadilan, mereka harus dikenakan sanksi administrasi atau bahkan pidana pajak.
