Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015 - 2019)
LahirTapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, 21 Desember 1947
ProfesiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015 - 2019)
Karier
  • Direktur Utama LPEM-FEUI
  • Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan
  • Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
  • Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
  • Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia
  • Kepala Bapepam - Lembaga Keuangan (2005-2006)
  • Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia (2006-2009)
  • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010)
  • Gubernur Bank Indonesia (2010-2013)
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015-2019)
Pendidikan
  • Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Sarjana) (1965-1970)
  • Paris-Sorbone University (Pascasarjana) (1975-1977)
  • Paris-Sorbone University (Doktoral) (1983-1984)

Darmin Nasution saat ini dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke -16. Darmin menikahi seorang perempuan kelahiran Bolaang Mongondow, Sumatera Utara bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo.

Dari pernikahannya ini ia dikaruniai dua orang putra dan empat orang cucu. Darmin merupakan lulusan SI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 Paris-Sorbone University, dan S3 Paris-Sorbone University. Darmin diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2009-2014. Sebelumnya, ia menduduki posisi itu sebagai pejabat sementara karena pejabat sebelumnya, Boediono menjadi Wakil Presiden.

Deputi Gubernur Senior, Darmin, resmi menjalankan tugas sebagai Gubernur Bank Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat bertugas, pria kelahiran Tapanuli, tanggal 21 Desember 1948 mengikuti  mantan Deputi Gubernur sebelumnya, Miranda Swaray Goeltom memperbarui Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kerangka kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Disamping menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin juga diangkat Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia periode 2009 sampai 2012 dalam Kongres ISEI ke-17. Pelantikan dilakukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kongres dilakukan dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2009. Darmin, menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi menggantikan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah.

Pada pelaksanaan Kongres ISEI ke-17 dengan rumusan Sistem Ekonomi Pancasila, Darmin menawarkan gagasan kebijakan makro dan cara untuk mengatasi krisis yang sudah dua kali menimpa Indonesia dalam dua dekade. Sistem Ekonomi Pancasila ini menjadi hal penting dengan salah satu visi mengembalikan hajat hidup orang banyak.

Ketika menjabat sebagai Direktorat Jenderal Pajak, Darmin mengeluarkan kebijakan Sunset Policy. Kebijakan ini ramai dibicarakan pada 2008. Kebijakan ini muncul sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Caranya ialah melalui tarif umum tanpa diberlakukan denda dan pemeriksaan. Kebijakan yang dinilai baik untuk pendapatan negara ini diperpanjang sampai 2009.

Kemauan Menteri Koordinator Perekonomian ini amat keras. Seperti dilansir dari Tempo.co, bagi Darmin pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen harus tercapai di tahun depan. Darmin menyampaikan target tersebut pada acara “Indonesia Economy Outlook 2016” di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.

Darmin juga mengumumkan kalau selama 70 tahun Indonesia merdeka, mayoritas tanah petani belum tersertifikat. Kurang lebih ada 60 persen lahan pertanian yang belum tersertifikat, ungkap Darmin. Menurut analisisnya, apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, dana sebesar Rp 130 triliun akan sulit diserap dari sektor pertanian.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Saofjan Djalil sempat melontarkan pujian pada pria berkacamata ini. Menurutnya, pengganti dirinya, Darmin, sudah ahli dalam bidang ekonomi. Sofjan Djalil yakin, Darmin tak perlu diajari apalagi teralalu banyak diberi pengarahan, sebab Darmin sudah lama malang melintang di dunia perekonomian. Darmin tentunya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi.

Sofjan Djalil bahkan memberi Darmin julukan, baginya Darmin seperti bajing lompat. Sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin dipercaya dapat memperbaiki kondisi perekonomian.

Terkait paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak awal tahun 2015 ini, Darmin memberikan komentar, “Kesuksesan paket ekonomi tersebut tergantung pada nilai rupiah terhadap dolar.”

Meskipun pemerintah optimis bahwa paket kebijakan ekonimi dapat menghidupkan kembali roda industri dalam negeri. Dampak dari paket kebijakan menurut pemerintah akan terasa di tahun 2016. Namun, Darmin mengatakan, “Semua baru akan mulai terlihat dampaknya kalau kurs rupiah bisa dipertahankan pada nilai sebenarnya. Kurs rupiah sekarang ini belum nilai sebenarnya. Ini masih nilai spekulai,” katanya kepada Tempo, 8 Oktober 2015.

Seusai mengumumkan paket kebijakan ekonomi enam, Darmin, dalam voaindonesia.com menjelaskan tujuan utama dari pengadaan program ini ialah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam kawasan ekonomi. Menurut Darmin, dengan ditetapkannya delapan wilayah menjadi wilayah khusus maka lokasi-lokasi tersebut dapat dikembangkan.

Darmin menegaskan, tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mendorong pengembangan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Setelah itu, mendorong adanya keterpaduan dalam penciptaan iklim investasi yang baik dari pemerintah pusat sampai daerah sekaligus.

Paket kebijakan keenam ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian pinggiran indonesia. Dengan adanya program pengembangan kawasan ekonomi khusus, Darmin menyatakan investor bisa menjajal kawasan tersebut dikembangkan.

Di luar paket kebijakan ekonomi, Darmin juga bermimpi untuk mendorong kinerja logistik, ia menginginkan adanya kerjasama dan koordinasi di antara badan usaha milik negara dari berbagai sektor. Terutama sektor komoditas dan transportasi. Koordinasi di kedua bidang ini amat penting, kata Darmin, agar koordinasi logistik dari produsen dapat difasilitasi langsung pengangkutannya oleh BUMN dari bidang transportasi sehingga pendapatan negara juga bisa naik secara signifikan.  

Tak sampai di situ, Darmin dalam menghadapi penurunan kondisi perekonomian saat ini, ia mengatakan gejolak pelambatan ekonomi sudah terjadi sejak krisis yunani 2011. Krisis yang terjadi di Yunani berdampak secara luas, mengakibatkan ekpor ke luar negeri merosot dengan tajam. Ditambah lagi, Cina juga mengalami pelambatan ekonomi. Hal itu, tentu saja berakibat pada kurs mata uang. Tidak hanya Indonesia yang kena dampak perubahan ekonomi tapi hampir semua negara di dunia.

Akhir tahun 2015, Darmin optimis, proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 4,8 persen. Meskipun jauh dari target yang diinginkan yakni 5,2 persen, tumbuh sebanyak 4,8 persen itu artinya ada perkembangan positif. Faktor pendorong yang penting di bidang ini ialah pengeluaran pemerintah dan investasi. 

Demi mendorong perekonomian, Darmin menjelaskan akan dilakukan penguatan dalam segi pembiayaan ekspor melalui National Interest Account, di mana salah satu langkahnya ialah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan menyediakan kredir murah ke proyek-proyek terpilih. Sektor koperasi juga menjadi perhatian Darmin, kedepan koperasi akan menjadi mitra usaha kecil dan menengah dari setiap daerah. Dengan demikian, terjadi adanya hubungan linier antara hulu hingga hilir.