tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi persoalan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang izinnya belum mau dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat. Ia menyebutkan jika pemerintah akan mengecek persoalan itu.
“Nanti kita lihat, lah,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Maritim pada Selasa (2/7/2019) malam.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya gangguan bagi penyelesaian target pembangunan kereta cepat, Luhut tak khawatir.
Lagipula, menurutnya, masih ada banyak hal yang bisa dikerjakan pemerintah juga PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) sehingga tak sebaiknya terhambat pada kendala itu.
“Kita akan masih banyak yang perlu dikerjakan,” ucap Luhut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya tak banyak berkomentar terkait hal ini. Ia hanya menyebutkan bahwa pemerintah akan mengkajinya bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.
“Nanti saya akan minta Dirjen Kereta Api,” ucap Budi singkat kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim pada Selasa (2/7/2019).
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara menyatakan, belum mau mengeluarkan izin bagi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintasi wilayahnya. Sebabnya PT KCIC dianggap belum mau berkomitmen untuk membantu Kabupaten Bandung Barat.
Kepada KCIC, Umbara meminta perusahaan konsorsium itu menyediakan jalan penghubung antara Kecamatan Cikalongwetan-Cisarua serta Cikalongwetan-Cipeundeuy. Lalu ia juga minta agar ada pelebaran jalan di Cikalongwetan dan Cipeundeuy.
Dirut KCIC Dwiputra pada Selasa (2/7/2019) menampik bila proyek strategis nasional yang menjadi tanggung jawab organisasinya tak berizin.
Ia pun sempat menemui Bupati Bandung Barat lantaran menganggap adanya masalah komunikasi. Namun, Bupati Bandung Barat AA Umbara masih juga belum mau mengubah sikapnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
