Menuju konten utama

Luhut Minta BKPM Perbaiki Kendala OSS, Mulai Aturan hingga SDM

Luhut Binsar Pandjaitan, meminta BKPM untuk segera memperbaiki kendala nonteknis dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Luhut Minta BKPM Perbaiki Kendala OSS, Mulai Aturan hingga SDM
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang juga sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Media Center KTT G20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat/wsj/22.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) untuk segera memperbaiki kendala nonteknis dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Luhut menyebut tersisa waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikannya.

"Saya minta kendala nonteknis implementasi sistem OSS ini perlu diperbaiki. Jadi kita memang harus melakukan introspeksi. Kementerian Investasi introspeksi juga melihat ini, kendala harus diperbaiki. Waktu kita tinggal 2 tahun, kurang. Jadi jangan bikin masalah dengan keadaan sulit ini di tahun depan," katanya dikutip Antara, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Dalam paparannya, sejumlah kendala nonteknis dari penerapan OSS antara lain masih banyak Permen/Perda yang tidak sinkron dengan UUCK dan aturan turunannya, masih banyak ditemui KBLI yang tumpang tindih, jumlah SDM kompeten untuk mengoperasikan sistem OSS di pusat dan daerah kurang memadai, juga Helpdesk OSS RBA yang dinilai kurang responsif.

Selain itu, belum ada portal khusus untuk pengawasan, ada beberapa bidang usaha yang belum memiliki KBLI, beberapa daerah belum menyusun Perda pelaksanaan UUCK, serta penolakan masyarakat yang dapat menghambat kegiatan usaha.

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemutakhiran sistem OSS juga perlu terus dilakukan, khususnya sinkronisasi lintas K/L.

"Ini saya kira sangat penting dilakukan. Yang belum jalan ini, persetujuan mengenai Amdal, kelihatannya masih lambat. Ini kemarin komplain di daerah yang kami terima dan kami harap bisa dituntaskan. Saya minta Deputi di Kementerian Investasi tolong address, orang investasi 4,5 miliar dolar AS di Pomalaa, itu belum selesai Amdal-nya padahal sudah groundbreaking, sudah nunggu 6 bulan," jelasnya.

Sistem OSS dinilai belum menjadi single submission karena masih membutuhkan proses dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Dalam sistem OSS juga masih ada beberapa peraturan yang belum didefinisikan dengan jelas atau membutuhkan biaya dan waktu dipenuhi.

Luhut menyebut di tengah ketidakpastian global, ada persaingan antarnegara untuk merebut FDI (foreign direct investment). Maka, pemberian fasilitas dan perizinan investasi yang mudah dan cepat menjadi kunci untuk bisa mendorong masuknya investasi.

"Jadi jangan bikin masalah, dengan keadaan sulit ini di tahun depan. Kita harus semua bisa smooth (mulus). Kita jangan beda dari negara lain di ASEAN. Kita jangan jadi negara alien. Yang orang lain berikan bagus, kita malah memberikan sulit kepada orang lain," katanya.

Baca juga artikel terkait ONLINE SINGLE SUBMISSION atau tulisan lainnya dari Antara

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Antara
Editor: Anggun P Situmorang