tirto.id - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu di Berlin, Jerman, pada Sabtu 28 Mei 2022 lalu. Pertemuan dua politikus Golkar itu dinilai menjadi sangkalan atas isu keretakan hubungan mereka.
"Keduanya cukup harmonis dan tidak ada permasalahan sehingga pertemuan itu biasa saja," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR pada Selasa (31/5/2022).
Ace menilai, keduanya sebagai petinggi partai Golkar juga tidak pernah ada masalah meski sempat diisukan renggang semenjak Luhut diminta oleh Jokowi mengurus minyak goreng yang langka dan harganya menjulang.
"Mereka berdua sama-sama menteri Pak Jokowi sehingga tidak perlu ada permasalahan," ujarnya.
Selain Luhut dan Airlangga, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga politikus Partai Golkar ikut dalam pertemuan tersebut.
Dalam foto yang dibagikan oleh tim protokoler Kementerian Bidang Maritim dan Investasi, Luhut, Airlangga dan Agus Gumiwang saling mengumpulkan tangan sebagai bentuk ekspresi kekompakan.
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menangani permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Ia bahkan berjanji akan membereskan kelangkaan termasuk menstabilkan harga di lapangan.
"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira Insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai, yasudah," kata Luhut kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.
Luhut menyebut bahwa kebutuhan atau supply minyak goreng hari ini sudah cukup dan lebih. Bahkan harga di lapangan telah berangsur turun.
"Kita pastikan juga distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh satgas pangan," imbuhnya.
Di samping itu, Luhut juga berencana akan mengaudit semua perusahaan sawit menyusul kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Rencana audit tersebut paling cepat akan dilakukan pada Juni mendatang.
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," terangnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengaudit kantor perusahaan sawit. Dia akan melarang perusahaan sawit bermarkas di luar negeri agar pajak bisa masuk ke kas negara
"Harus di Indonesia, supaya pajaknya [masuk]," tegas Luhut.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
