LRT Jabodebek: Maju Mundur Proyek Infrastruktur Jokowi

Oleh: Reja Hidayat - 12 Desember 2018
Dibaca Normal 4 menit
Dalih macet dipakai pemerintah menunda proyek infrastruktur di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Alasan lebih relevan: menjaga nilai tukar rupiah.
tirto.id - Pemerintahan Joko Widodo berencana, tetapi daya dukung finansial berkata sebaliknya. Dampaknya, sebagian proyek infrastruktur Jokowi harus ditunda untuk sementara waktu demi menjaga kesehatan fiskal.

Kondisi tiris nilai tukar rupiah sepanjang tahun, yang sempat menembus Rp15.100 dan kini berada pada level Rp14.600 per dolar AS, membuat pemerintah ekstra hati-hati mengeluarkan belanja modal untuk melancarkan proyek-proyek infrastruktur. Kebanyakan proyek konstruksi tersebut rakus bahan baku impor, terutama besi dan baja.

Beberapa proyek infrastruktur dari 227 proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi yang terkena imbas kondisi finansial global tersebut antara lain kereta cepat Jakarta-Bandung dan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Kedua proyek itu bertemu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang berpapasan pula dengan proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II. Praktis, ketiganya menyumbat arus utama ekonomi Jakarta, pusat bisnis dan politik Indonesia.

Namun, bukannya menyebut kondisi neraca perdagangan negara yang tertekan biaya impor, melainkan dalih "macet" dipakai sebagai faktor utama proyek-proyek itu "dievaluasi" untuk dihentikan sementara waktu.

Misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada 20 November lalu, ia meminta para pemangku kepentingan yang melakukan konstruksi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek agar tidak menyebabkan kemacetan.

"Sebagai contoh, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jangan dikerjakan dulu. [Proyek] LRT juga saya minta ditunda dulu beberapa bulan ke depan," kata Menteri Budi Karya di Grand Dhika City, Bekasi, saat itu.

Rencana "penundaan" proyek itu berlangsung hingga Lebaran tahun depan, atau sekitar Mei-Juni 2019. Soal proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II, ia berkata "akan mengevaluasinya" karena ditargetkan rampung pada April 2019. Penundaan ini demi mengembalikan ruas Tol Jakarta-Cikampek kembali berfungsi sebagai jalan bebas hambatan.

Namun, seminggu berselang, Menteri Budi Karya meralat ucapannya. Ia berdalih proyek tersebut tetap berjalan dengan mengatur manajemen waktu pembangunan.

"Bukan sama sekali penundaan, melainkan waktunya di-manage. Digilir," katanya.


Menguji Dalih Macet

Dalih "macet" yang dipakai Menteri Budi Karya merujuk titik Simpang Susun Cikunir sampai Gerbang Tol Bekasi Timur, "penyempitan leher botol" dari proyek LRT, kereta cepat, dan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Titik macet terparah lain adalah Gerbang Tol Cibatu, Kabupaten Bekasi, pertemuan proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Namun, apakah macet jadi alasan logis proyek-proyek infrastruktur itu ditunda?

Azas Tigor Nainggolan dari Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta mengatakan penyempitan jalan tol karena pembangunan ketiga proyek yang dikerjakan nyaris bersamaan selama dua tahun terakhir itu memang bikin padat dan arus lalu lintas jadi tersumbat.

Meski demikian, macet di jalan tol Jakarta-Cikampek sudah berlangsung lama, sebelum ada ketiga proyek konstruksi tersebut.

"Jalan tol Jakarta-Cikampek sudah macet saat jam-jam sibuk," kata Tigor.


Berdasarkan laporan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2017, jalan tol Jakarta-Cikampek sepanjang 83 km yang dioperasikan Jasa Marga sejak 1988 itu dilintasi 82 ribu kendaraan per hari.

Padahal, jalan tol tersebut hanya mampu menampung 64 ribu kendaraan per hari. Artinya, memang perlu penambahan kapasitas ruas tol Jakarta-Cikampek, sejak 2015.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan jalan tol Jakarta-Cikampek sudah jenuh. Volume kendaraan sangat besar sementara kapasitas ruas tol stagnan, ujarnya.

"Rerata satu jalur ada tiga lajur searah. Di awal, kan, ada yang empat lajur di tol Jakarta-Cikampek," kata Herry.

Meski kelak ada jalan tol layang Jakarta-Cikampek II, masalah macet di Jakarta-Cikampek bukan solusi permanen.

“Kalau volume (kendaraan) makin tinggi, kasusnya akan kembali (macet lagi),” kata Herry kepada Tirto, medio 2017.


Desi Aryani, Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mengatakan kemacetan di tol bukan hanya karena ada proyek LRT, kereta cepat, dan tol layang. Tapi, ada beban dari truk kelebihan dimensi dan muatan, yang menyumbang "gangguan jalan" paling banyak setiap hari.

Dalam sehari, ujarnya, ada 47 gangguan, 31 di antaranya melibatkan truk.

"Volume kendaraan Jakarta-Cikampek sudah tinggi dan sangat padat. Kita segera bangun (tol) eleveted," ujar Desi di Gedung Kementerian BUMN, akhir November lalu, kepada Tirto.

Berdasarkan data PT Jasa Marga tahun 2018, perbandingan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan di beberapa titik lebih dari angka 1. Padahal, ambang batas untuk tol adalah 0,8. Artinya, kendaraan tak cuma merayapi badan jalan, tapi juga bahu jalan.

Baca seri laporan mendalam Tirto soal problem lawas Tol Jakarta-Cikampek:

Infografik HL Proyek LRT
Infografik HL Proyek LRT

Alasan Lebih Logis: Menjaga Nilai Tukar Rupiah

Bila alasannya macet yang dipakai sehingga manajemen waktu pengerjaan ketiga proyek di jalan tol Jakarta-Cikampek itu perlu diatur, atau "digilir secara bergantian" dalam bahasa Menteri Budi Karya, apakah benar demikian?

Alasan lebih logis dikemukakan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Development (INDEF). Rusli Abdullah dari INDEF menilai mengatur manajemen pembangunan proyek infrastruktur di tol Jakarta-Cikampek arahnya menunda sementara pembangunan di titik tertentu, yang membutuhkan impor bahan baku.

"Saya kira ada arah ke sana. Ibarat menekan bagian-bagian mana saja yang bisa dikerjakan terlebih dahulu tanpa perlu mengimpor bahan baku. Jadi, pengecoran besi bisa ditunda dulu karena harus impor bahan baku," kata Rusli.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan impor besi dan baja pada periode Januari-September 2018 sebesar 7,057 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,449 juta dolar AS.

Impor besi dan baja dari total impor nonmigas sebesar 6,05 persen. Peringkat teratas impor Indonesia adalah mesin pesawat (16,89 persen) dan mesin peralatan listrik (13,59 persen).

Bhima Yudhistira dari INDEF juga menilai proyek kereta cepat dan LRT sengaja dihentikan selama beberapa bulan guna menekan laju impor yang menggerus neraca perdagangan.

Menurut Bhima, pemerintah mau tidak mau memang harus melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah proyek konstruksi. Sebab kebutuhan besi dan baja yang besar dari impor tidak sejalan kondisi defisit neraca perdagangan yang melebar dan nilai tukar rupiah yang terus-menerus sempoyongan sejak awal tahun.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia defisit 1,82 miliar dolar AS pada Oktober 2018. Ini berasal dari belanja impor 17,62 miliar dolar AS dan ekspor 15,80 miliar dolar AS.

Impor Indonesia pada Oktober meningkat tajam sebesar 20,60 persen jika dibandingkan September 2018.


Masih dalam laporan BPS, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Oktober 2018 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai 36,62 miliar dolar AS (27,87 persen), Jepang 15,08 miliar dolar AS (11,47 persen), dan Thailand 9,22 miliar dolar AS (7,02 persen). Impor nonmigas dari ASEAN sebesar 20,29 persen, sementara dari Uni Eropa sebesar 8,95 persen.

Yunita Rusanti, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik mengatakan pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menahan impor seperti B20 (bahan bakar campuran solar dengan minyak kelapa sawit 20%) dan komoditas. Bahkan, pemerintah mengatur waktu pembangunan proyek infrastruktur sebagai bagian dari menahan laju impor.

"Iya (menahan lajur impor besi dan baja), nanti dulu deh bangunnya di bulan selanjutnya, arahnya ke sana," kata Rusanti kepada Tirto, awal November lalu.

Bhima dari INDEF menengarai penghentian sementara dua proyek konstruksi LRT dan kereta cepat untuk menjaga kesehatan fiskal. Ia menyebut pendanaan proyek konstruksi selama ini cenderung menggunakan skema pinjaman.

“Jadi memang harus diakui infrastruktur itu faktor penyumbang pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau tidak hati-hati akan jadi beban APBN. Sehingga pemerintah memang harus gentle mengakuinya dan tidak berlindung dengan alasan kemacetan,” kata Bhima

Baca juga artikel terkait PROYEK INFRASTRUKTUR JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Reja Hidayat
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Reja Hidayat
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
DarkLight