Lobi Israel di Indonesia

Oleh: Arbi Sumandoyo - 11 Januari 2017
Dibaca Normal 2 menit
Lobi Tel Aviv ke Jakarta buat menjalin hubungan diplomatik sudah dilakukan sejak era Sukarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Ada hubungan bisnis, kendati para pejabat dari kedua negara menolak mengakui.
tirto.id - Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memang bersikap dingin terhadap ajakan Israel buat membuka hubungan diplomatik. Pada 1949, setahun setelah negara Israel berdiri, Tel Aviv melakukan komunikasi dengan Jakarta. Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion (masing-masing presiden dan kepala eksekutif Organisasi Zionis Dunia) mengirim telegram rahasia kepada Sukarno. Isinya: “Selamat atas kemerdekaan Indonesia”. Surat itu tak berbalas.

Setahun setelahnya, Januari 1950, Israel melalui Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirim telegram kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta berisi pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia. Hatta menanggapi dingin telegram itu. Hatta mengucapkan terima kasih tapi tanpa memberi pengakuan atas pendirian negara Israel. Meski demikian, upaya Israel menjalin komunikasi dengan Indonesia terus dilakukan. Sebaliknya, pada 1952, Presiden Sukarno mengambil langkah kebijakan anti-Israel. Penyebabnya, Israel dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina.

Bersikap menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (“.. kemerdekaan adalah hak segala bangsa...”), pada akhir 1953, pemerintah melarang pemberian visa bagi warga Indonesia buat berpergian ke Israel. Sikap ini tak lepas dari politik luar negeri Indonesia yang menghendaki kolonialisme sirna dari muka bumi.

Sukarno sendiri pernah berucap: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Mulai Main Mata Ketika Orde Baru

Perubahan sikap pemerintah Indonesia mulai berkembang sejak era Soeharto. Pembantaian massal terhadap ratusan ribu anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, 1965-1967, dengan Soeharto memimpin Indonesia selama tiga dekade, yang dibekingi oleh Amerika Serikat, berimbas pada hubungan Indonesia-Israel. Di bawah Soeharto, politik anti-Barat era Sukarno ditinggalkan; ia membuka modal asing buat menanam dan mendirikan maskapai-maskapai internasional.

Saat mayoritas negara muslim di dunia mengecam Perang Enam Hari, atau dikenal pula Perang Arab-Israel 1967antara Israel dengan Mesir, Suriah, dan Yordania, sikap pemerintah Indonesia justru melunak dan berkembang lebih moderat dalam dalam menangani konflik Israel-Palestina.

Hubungan dengan Israel ini memang cair ketika Orde Baru berkuasa. Ia dimulai sekitar 1970 melalui jasa taipan Israel bernama Saul Eisenberg, yang juga berhasil mengamankan jalur perdagangan antara Israel dan negeri komunis Cina. Bukti nyata hubungan Israel dengan Indonesia adalah pembelian pesawat tempur Skyhawk pada 1979—kelak menjadi skadron udara milik TNI Angkatan Udara. Jim Winchester dalam Douglas A-4 Skyhawk: Attack and Close Support Fighter Bomber (2004) menjabarkan operasi rahasia pembelian Skyhawk. Operasi ini dipimpin oleh Benny Moerdani meski misi rahasia ini tak pernah diakuinya.

Selain menjalin hubungan diam-diam dengan Israel, pemerintahan Soeharto juga mencabut larangan pemberian visa perjalanan warga Indonesia ke Israel. Soeharto memang menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui dukungannya kepada Palestina. Pada 1972, Menteri Luar Negri Adam Malik diutus ke beberapa negara di Timur Tengah buat meyakinkan para pemimpin Arab tentang sikap Indonesia terhadap Organisasi Pembebasan Palestina, lembaga politik resmi bangsa Arab-Palestina pimpinan Yasser Arafat, buat buka kantor perwakilan di Jakarta.

Soeharto malu-malu mengakui hubungan dengan Israel. Pada Oktober 1993, diam-diam Soeharto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Yitzhak Rabin di kediamannya, Cendana, Jakarta Pusat. Pertemuan itu diatur 10 hari sebelum Rabin datang ke Indonesia. Rabin mendesak Soeharto setelah AS mencoba menghentikan pasokan senjata buat Indonesia. Muaranya karena kegagalan amandemen dari Senator Russ Feingold di DPR AS tentang penghentian penjualan senjata AS ke Indonesia akibat lobi Yahudi.

Perdana Menteri Rabin kembali bertemu Soeharto dalam acara 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya sepakat membina lebih jauh hubungan diplomatik, dimulai dari perdagangan.

INFOGRAFIK HL Kongsi Indonesia Israel

Gus Dur, Yudhoyono, dan Kedekatan dengan Israel

Setelah pemerintahan Soeharto tumbang, hubungan Indonesia dengan Tel Aviv sempat tak terdengar. Kabar itu kembali datang ketika mendiang Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa. Gus Dur secara terang-terangan menyatakan akan membuka hubungan dengan Israel. Di era pemerintahannya yang singkat, surat larangan dagang dengan Israel dicabut pada 1 Februari 2000.

Hubungan kembali mesra ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. Setidaknya, di era Yudhoyono, hubungan dagang Indonesia dan Israel mencapai puncak. Pada 2008, total ekspor Indonesia ke Israel mencapai 800 Juta dolar AS, sementara nilai ekspor Israel ke Indonesia 100 juta dolar AS.

Di era Yudhoyono pula kabar lobi Israel sempat ramai di media massa. Asalnya, pertemuan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dengan Menlu Israel Silvan Shalom di New York. Ia terendus media, dan lantas bikin ramai pemberitaan. Ada spekulasi bahwa Israel telah mengirimkan proposal. Menlu Wirajuda segera membantah tudingan itu.

“Kami tidak bicara masalah hubungan diplomatik. Israel sangat tahu posisi Indonesia seperti apa,” katanya.

Presiden Yudhoyono ikut angkat bicara: “Tidak ada yang gelap, karena, sekali lagi, kita ingin membantu perjuangan bangsa dan rakyat Palestina.”

Kini hubungan Indonesia dengan Israel masih jalan sepanjang waktu, setidaknya bisa dilihat dari data neraca perdagangan yang tepacak di laman resmi Kementerian Perdagangan. Sayangnya, orang-orang di lingkaran dekat yang menjalin kongsi dagang kedua negara ini enggan mengakui. Baik Israel dan Indonesia sama-sama menolak membicarakan hubungan dagang itu.

We do not comment on the issue,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon, kepada reporter Tirto, Selasa (10/01/17).

Arrmanatha Christiawan Nasir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tak membenarkan tapi juga tak membantah. Lewat pesan WhatsApp, 8 Januari lalu, ia hanya bilang, “Yang mengetahui jumlah perdagangan dan produknya adalah Kementerian Perdagangan.”

Baca juga artikel terkait INDONESIA - ISRAEL atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan