tirto.id - Anggota DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menilai bahwa keputusan Pemerintah untuk menunda proyek besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah tepat. Hal tersebut, kata dia, penting untuk menunjukkan bahwa Pemerintah berada untuk kepentingan publik.
"Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi. Artinya pemerintah menurunkan ego. Yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik," kata pria yang kerap disapa Awiek, Selasa (8/9/2020).
Pemerintah, kata dia, dapat merealokasi anggaran yang sebelumnya untuk Ibu Kota baru ke sektor penanganan ekonomi setelah COVID-19 berlalu.
Sebelum akhirnya kembali menggeber Ibu Kota Baru, ia meminta agar pemerintah memulihkan ekonomi nasional lebih dulu.
"Untuk selanjutnya, jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota, maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama, dan hati-hati," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur ditunda. Meski demikian, Bappenas tetap melanjutkan perencanaan dan kajian.
“Meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold,” ucap Suharso dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9/2020).
Meski keseluruhan proyek ditunda, Suharso menyatakan sejumlah kegiatan dalam rangka persiapan masih berlanjut. Ia mencontohkan kegiatan pembuatan master plan, detail plan, dan infrastruktur dasar tetap berlangsung.
“Kami tetap dalam rangka persiapan dan kami melanjutkan master plan detail plan dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” ucap Suharso.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
