Larangan Ceramah Zakir Naik dan Sejarah Ketegangan Etnis Malaysia

Infografik Zakir Naik
Zakir Naik memberi sambutan saat jamuan makan malam di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Oleh: Faisal Irfani - 22 Agustus 2019
Dibaca Normal 3 menit
Pelarangan ceramah Zakir Naik di Malaysia memperlihatkan bahwa konflik antar-etnis masih mengakar kuat.
tirto.id - Pemerintah Malaysia melarang Zakir Naik berceramah di seluruh negara bagian. Sebagaimana diwartakan Malay Mail, larangan tersebut dikeluarkan terkait ceramahnya tentang umat Hindu di Malaysia. Pemerintah menilai Zakir mengganggu keamanan nasional.

“Perintah sudah diberikan kepada semua kepolisian. Ini dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional dan untuk menjaga keharmonisan ras,” kata Humas Kepolisian Malaysia, Datuk Asmawati Ahmad.

Dalam ceramahnya, Zakir mengatakan umat Hindu di Malaysia memiliki “hak 100 kali lipat lebih banyak” ketimbang minoritas muslim di India. Ia juga menyebut orang-orang Tionghoa sebagai tamu di Malaysia, tulis South China Morning Post.

Tak lama setelah ucapannya jadi kontroversi, Zakir segera meminta maaf kepada publik. Meski begitu, ia bersikeras ia bukan seorang rasis.

“Bukan niat saya untuk memancing kemarahan perorangan atau masyarakat,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Selasa (20/8/2019). “Itu bertentangan dengan prinsip dasar Islam, dan saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus atas kesalahpahaman ini.”


Idola yang Dicerca

Malaysia menambah daftar negara yang melarang aktivitas ceramah Zakir, setelah Kanada, Bangladesh, dan India—tempat kelahirannya. Negara-negara ini punya alasan yang sama ketika melarang Zakir masuk: materi ceramahnya Zakir provokatif dan berpotensi merusak kerukunan masyarakat atau menginspirasi terorisme.

Zakir sendiri, catat Darshini Kandasamy dalam “Malaysia Can’t Decide if Zakir Naik Is a Preacher or a Terrorist” yang terbit di Foreign Policy (2018), pertama kali datang ke Malaysia pada 2012, sebelum akhirnya menetap empat tahun kemudian, setelah pemerintah India melakukan penyelidikan atas kasus-kasus seputar ceramahnya.

Di Malaysia, Zakir tinggal di sebuah kondominium yang berlokasi di tepi danau di Putrajaya. Sejak awal, ia menjalin hubungan dekat dengan mantan pejabat federal, negara bagian, serta sejumlah ulama lokal. Inilah yang lantas membuat Zakir mudah memperoleh izin menetap sebab ia dipandang “punya kontribusi penting bagi perkembangan Islam di Malaysia”.

Bahkan, saking istimewanya, Zakir sempat ditawari tiga pulau di Trengganu, salah satu negara bagian di Malaysia yang dikenal cukup konservatif.

Materi ceramah Zakir tak bisa dipungkiri telah disambut jutaan muslim di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Bagi sebagian pengikutnya yang paling militan, Zakir adalah pendakwah yang menyampaikan petuah agama secara lurus.

Pemerintah Malaysia belakangan menghadapi dilema. Niat untuk mendeportasi Zakir, karena kasus-kasusnya, kerap terbentur pembelaan dari masyarakat yang—sekali lagi—memuja Zakir. Mempersempit ruang gerak Zakir akhirnya dilakukan pemerintah.





Masalah Etnis Adalah Api dalam Sekam

Pemerintah Malaysia menganggap materi ceramah Zakir membahayakan kerukunan antar-etnis. Ketakutan pemerintah sebetulnya beralasan karena hubungan antar-etnis di Malaysia sangat rentan dan bisa meledak kapan saja.

Jessica Ong Hai Liaw dan Ahmad Azan Ridzuan dalam “Malaysia: Ethnic Issues and National Security” yang dipublikasikan International Journal of Humanities and Social Science (PDF, 2015) menjelaskan konflik etnis di Malaysia sebagai warisan masa kolonialisme Inggris dan pendudukan Jepang.

Pada masa penjajahan, masyarakat dibagi berdasarkan pranata sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, misalnya, Inggris menempatkan orang Melayu di sektor pertanian yang identik dengan kerja-kerja kasar. Orang-orang Cina diarahkan ke perdagangan. Sementara orang India dipekerjakan sebagai petani di perkebunan karet dan kelapa sawit.

Pembagian kerja tersebut punya andil menciptakan kesenjangan pendapatan antar-etnis. Rata-rata orang Melayu dan India miskin jika dibandingkan orang Cina. Ketimpangan ini perlahan menyebabkan ketidakpuasan antar-etnis. Imbasnya, masing-masing kelompok berupaya keras untuk mempertahankan kepentingan ekonominya, sebuah proses yang mempersempit interaksi sekaligus memperdalam jurang konflik.

Etno-nasionalisme yang muncul di era pra-kemerdekaan semakin memperburuk hubungan rasial. Orang-orang Melayu memelihara pandangan negatif terhadap non-Melayu.

Usai negara Malaysia modern terbentuk pada 31 Agustus 1957, prangka antar-etnis bertambah tajam, kali ini dengan bumbu agama. Statistik mencatat, mayoritas penduduk Malaysia berasal dari etnis Melayu, yang sekitar 98,8 persen-nya beragama Islam. Dengan kata lain, mayoritas. Sejak itu, muncul kepercayaan (yang disokong negara) bahwa muslim adalah Melayu dan Melayu adalah muslim. Orang yang masuk Islam otomatis akan dipandang sebagai Melayu, sementara orang Melayu yang keluar dari Islam, tak lagi dianggap Melayu.

Dalam laporan bertajuk “Malaysia Majority Supremacy and Ethnic Tensions” (PDF, 2012), Pranav Kumar menulis bahwa upaya untuk menjadikan Islam kekuatan politik yang besar sudah muncul sebelum Malaysia merdeka. Saat itu, kelompok Islamis seperti ABIM dan PAS getol sekali untuk merombak Malaysia menjadi negara yang berdasarkan Islam. Islam dianggap jalan keluar atas segala masalah sosial dan politik.


Mulanya, ide kelompok Islamis cukup diterima positif oleh kelompok agama minoritas. Beberapa perwakilan dari kelompok non-Melayu dan non-Islam bahkan turut datang ke pertemuan tersebut. Akan tetapi, kelompok minoritas mencium adanya gelagat tidak beres: gagasan kelompok Islamis cenderung mengarah ke aksi rasial.

Keadaan makin panas usai kerusuhan rasial, antara Melayu dan Cina, meletus pada 13 Mei 1969. Pemicunya adalah hasil pemilu. Korban tewas mencapai ratusan orang. Sejak saat itu, slogan “Islam Pertama, Melayu Kedua” kian bertambah nyaring digaungkan.

Kampanye islamisasi Malaysia mendapatkan momentumnya ketika UMNO yang dipimpin Mahathir Mohammad berkuasa. Lewat Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), pemerintah Malaysia mengeluarkan inisiatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas Islam dan dukungan ekonomi untuk pebisnis Melayu sebagai bentuk affirmative action. Mulai dari membentuk bank Islam, universitas Islam, sampai penerapan hukum Syariah di beberapa negara bagian.

Pada masa itu, kepentingan muslim atau Melayu Malaysia berada di atas segalanya. Walhasil, penegasan akan peran Islam di kehidupan publik mempersulit kehidupan kelompok agama lainnya. Pada saat bersamaan, keinginan pemerintah untuk memperkuat posisi muslim/Melayu memantik respons serupa dari kelompok agama lainnya: Kristen, Hindu, serta Budha.

Warna non-muslim pun berhimpun dalam kelompok-kelompok etnis sebagai reaksi terhadap kampanye Islamisasi.

Belakangan, ketika Malaysia kembali dipimpin Mahathir, problem etnisitas ini kembali terekspresikan lewat penyerangan kuil Sri Maha Mariamman di Petaling Jaya serta penolakan kelompok muslim/Melayu terhadap rencana Malaysia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)—yang berbuntut aksi demo besar-besaran bertajuk “812.”

Abdulreza Alami, peneliti lulusan University of Malaya, dalam tulisannya berjudul “Mahathir’s Ethnic and Religious Challenges in Malaysia” yang dimuat di The Diplomat (2018) menjelaskan bahwa dua insiden tersebut memperlihatkan masalah serius yang dihadapi Mahathir ketika kembali memerintah dan berniat mengoreksi kesalahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk yang diwariskan dari zaman ketika pertama kali Mahathir berkuasa. Kini ia tak lagi mewakili UMNO.

Mahathir dan Pakatan Harapan, gerbong aliansi politik yang mendukungnya, menghadapi tekanan yang kuat dari kelompok oposisi seperti UMNO sampai PAS yang siap mengeksploitasi sentimen muslim/Melayu.

Baca juga artikel terkait ZAKIR NAIK atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Politik)

Penulis: Faisal Irfani
Editor: Windu Jusuf
DarkLight