Menuju konten utama

Lantik Risma Jadi Pengurus DPP, Manuver Dini PDIP untuk Pilgub DKI

Pengamat menilai diangkatnya Risma sebagai pengurus partai adalah upaya PDIP memuluskan jalan menuju DKI 1 pada 2022.

Lantik Risma Jadi Pengurus DPP, Manuver Dini PDIP untuk Pilgub DKI
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menjabat tangan Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini (kiri) yang dilantik di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.

tirto.id - Tri Rismaharini resmi menjabat Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kebudayaan sejak Senin (19/8/2019) kemarin. Risma baru dilantik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena Walikota Surabaya ini tak hadir dalam pelantikan di Kongres ke-V di Bali, 10 Agustus lalu. Saat itu Risma tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya di Surabaya.

Dengan demikian, Risma menggenapi daftar pengurus pusat partai periode 2019-2024 jadi 27.

Risma dipilih karena dia dianggap sukses menjabat walikota. Risma, yang memulai karier sebagai birokrat, memimpin Surabaya sejak 2010. Dia dianggap berhasil menata kota itu, dari mulai masalah air bersih, sampah, bahkan transportasi publik.

"Perubahan di Surabaya itu luar biasa," aku Megawati. "Kita bisa rasakan di Surabaya kini, biar panas, tetapi panasnya tak membuat gerah. Itu akibat banyaknya taman dan kerindangan."

Alasan lainnya karena masa jabatan Risma habis tahun depan. "Maka," kata Megawati, "saya segera tarik [Risma] ke DPP untuk membantu PDI Perjuangan di bidang kebudayaan. Nanti tugas beliau akan banyak keliling Indonesia untuk, antara lain, mengkompilasi kearifan lokal kita."

Dosen komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan selain yang telah disebutkan Megawati, bisa jadi pula alasan pengangkatan Risma adalah karena partai itu sedang menyiapkan yang bersangkutan untuk bertarung memperebutkan kursi Gubernur DKI pada Pilgub 2022.

"Bisa jadi itu salah satu strategi PDIP menyiapkan pemimpin daerah," kata Suko kepada reporter Tirto, Selasa (20/8/2019). Toh, kata Suko, "Risma punya modal untuk itu" berkat kinerjanya di kota yang juga besar seperti Surabaya.

PDIP punya rekam jejak mengantarkan seorang kepala daerah ke Balaikota DKI Jakarta, bahkan mengantarkannya lagi ke Istana sebagai RI-1. Itu adalah Joko Widodo.

Jejak Jokowi bahkan mungkin terulang, begitu kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar. "Dengan masuknya nama Risma di DPP," katanya kepada reporter Tirto, "secara tidak langsung menaikkan nama Risma di kancah nasional. Tidak hanya Pilgub DKI, bahkan lebih dari itu pun bisa."

Mochtar Oetomo, direktur lembaga politik bernama Surabaya Survey Center, mengatakan hal serupa: bahwa untuk sampai ke Pilpres 2024 dan bahkan memenangkannya, Risma perlu batu loncatan "melalui Pilgub Jakarta 2024".

Risma Takut

Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun tak menampik anggapan partainya tengah menyiapkan Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kalau memang rakyat DKI menghendaki," katanya seperti banyak politikus lain, "kenapa tidak?"

Kemungkinan ini makin terbuka lebar karena Anies Baswedan, Gubernur DKI saat ini, bagi Komarudin belum ideal sebagai pemimpin ibukota. "DKI ini juga, kan, pasca Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tidak ada sesuatu yang lebih baik."

Tapi Risma sendiri belum memikirkan sejauh itu.

Dalam wawancara dengan KompasTV yang tayang Senin kemarin, dia bahkan mengaku takut jadi kepala daerah lagi. "Saya tidak ingin ada... saat di Padang Mahsyar kemudian malaikat sampaikan: Risma, kamu tidak bisa masuk surga, karena ada satu rakyatmu yang menderita waktu kamu jadi pemimpin," katanya.

Baca juga artikel terkait PARTAI POLITIK atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino