Langkah Berat Prabowo Melindungi Minoritas Agama

Oleh: Arbi Sumandoyo - 20 Februari 2019
Dibaca Normal 3 menit
Pelindungan terhadap minoritas agama semakin menepi dari Pilpres 2019.
tirto.id - Dalam "Pidato Kebangsaan" di Jakarta Convention Center pada 14 Januari lalu, dengan berapi-api di depan para pendukungnya, Prabowo Subianto berjanji untuk tidak mengancam kelompok minoritas.

“Jadi jangan coba-coba stigmatisasi satu kaum atau kelompok, saudara-saudara,” katanya, mengulangi kembali kalimat yang sama dalam satu tarikan penegasan.

Sebagai mantan perwira Tentara Nasional Indonesia (dulu ABRI), Prabowo berkata bahwa ia memiliki segudang pengalaman hidup dengan orang-orang berbeda suku dan agama sewaktu masih menempuh pendidikan di asrama. Seraya menegaskan afiliasi para pendukungnya dengan berbicara kebebasan berkeyakinan, Prabowo juga berkata bahwa “teriakan takbir ... bukan mengancam siapa-siapa."

"Itu memuliakan Tuhan Maha Besar," ujarnya. “Di semua agama juga ada begitu. Silakan saudara yang Nasrani, silakan Haleluya, silakan."

Sementara Joko Widodo mulai memainkan kartu agama dengan menggandeng Kiai Ma'ruf Amin sebagai pasangannya, Prabowo terlihat berjoget di tengah perayaan Natal keluarga tahun lalu, terekam dalam postingan video di Instagram ponakannya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Belakangan, unggahan video itu dihapus. Alasannya, ujar Saraswati, postingan itu bisa menimbulkan persepsi negatif yang dimanfaatkan untuk menyudutkan sang paman.

"Saya take down sendiri karena melihat dipelintir oleh orang-orang yang tidak mengerti," ujarnya kepada Tirto. "[Takut] disalahgunakan dan memang [untuk] menggoreng [isu agama]," tambahnya.


Prabowo tak pernah berupaya memberikan klarifikasi kepada publik mengenai kehadirannya dalam acara Natal keluarga, karena memang tak perlu.

Tapi hal itu adalah satu isyarat bahwa sejak awal pencalonannya bersama Sandiaga Uno, kandidat nomor urut 02 ini lebih menekankan kampanye pada isu ekonomi, bukan mengeksploitasi isu agama kendati para pendukungnya berasal dari aliansi politik yang berhasil memenangkan Pilkada Jakarta lewat isu terakhir.

Justru orang-orang di sekelilingnya perlu meluruskan kedatangan Prabowo dalam acara Natal keluarga.

Hal itu diungkapkan Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang menyebut kehadiran Prabowo bukanlah satu masalah. Prabowo, ujarnya, masih memegang teguh ajaran Islam dan paham larangan mengikuti ibadah agama lain.

“Dia datang dalam rangka bersilaturahmi ke keluarga yang lagi kumpul semua, menari poco-poco, makan-makan,” katanya.

Didukung Aliansi Anti Minoritas Agama

Pilkada Jakarta 2017 adalah panggung pemanasan Pilpres 2019. Berhasil memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama lewat pasal penodaan agama, aliansi politik yang memenangkan Anies Baswedan dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga.

Gerakan itu dinasihati oleh Rizieq Shihab, Ketua Umum Front Pembela Islam, yang getol menyuarakan haram mengucapkan Natal. Rizieq, yang masih bermukim di Arab Saudi pasca-Pilkada Jakarta, sempat dipilih oleh Ijtima Ulama I sebagai pendamping Prabowo. Belakangan, karena Prabowo menolaknya, gerakan ini menggelar Ijtima Ulama II. September 2018, mereka akhirnya mendukung Prabowo-Sandiaga.


Tokoh-tokoh di belakang GNPF Ulama termasuk Muhammad Al Khaththath alias Gatot Saptono, yang sama pandangannya dengan Rizieq Shihab. Sekjen Forum Umat Islam ini juga pernah mengatakan kepada Tirto bahwa “Syiah itu sesat. Syiah bukan Islam."

Dukungan gerakan itu kepada Prabowo bukan cek kosong. Prabowo harus meneken 17 poin kontrak politik, di antaranya menjamin kepulangan dan merehabilitasi Rizieq Shihab serta siap menjaga agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan dan penghinaan.


Novel Bamukmin, juru bicara Persaudaraan Alumni 212, sempalan dari GNPF Ulama yang mendukung Prabowo-Sandiaga, mengklaim poin kontrak politik itu mengangkat komitmen mereka menjaga minoritas, yang termuat dalam poin ke-10. Namun, kelompok minoritas yang ia maksud adalah kepercayaan yang diakui oleh negara, tidak untuk Syiah dan Ahmadiyah.

“Untuk Syiah dan Ahmadiyah telah divonis MUI sebagai aliran sesat, tentu kami meminta harus dibubarkan,” ujarnya, menambahkan jika pun ada tekanan saat Prabowo menjabat presiden, semata dari "pihak asing."

“Pemerintahan Prabowo harus tegas membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat yang lain sebagai bentuk menjaga Pancasila,” kata Bamukmin.

Pada Pilpres 2014, Prabowo disorot oleh para pengkritik karena partai yang didirikannya, Gerindra, dalam Manifesto memuat tuntutan "kemurnian ajaran agama dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan" (PDF, hlm. 49). Poin ini dianggap tidak berpihak kepada minoritas agama seperti Syiah, Ahmadiyah, dan para penganut kepercayaan.

Poin itu menjadi ancaman bagi keberadaan minoritas karena kebenaran ajaran agama akan diatur oleh negara jika Prabowo menjadi presiden. Meski begitu, Gerindra telah berkali-kali meluruskan seluruh isi Manifesto kepada publik.

Pada Pilpres 2019, ketika pasal penodaan agama dipakai untuk menjerat lawan-lawan politik dari kedua kubu--tak cuma individu dari kelompok minoritas agama--bagaimanapun, isu pelindungan terhadap kebebasan beragama semakin tidak dipedulikan, bahkan oleh Jokowi.


Infografik HL Indepth Minoritas dalam Pilpres 2019
Infografik Minoritas dalam Pilpres 2019. tirto.id/Lugas

Kata BPN soal Komitmen Prabowo Melindungi Minoritas

Sekalipun komitmen Prabowo melindungi minoritas belum teruji, Anthony Leong yang menjadi Koordinator Prabowo-Sandiaga Digital Team menilai tak ada keraguan baginya bahwa Prabowo mengingkari kelompok minoritas.

Ia menilainya dari pandangan Prabowo yang sudah dinyatakan terbuka dalam Pidato Kebangsaan di Jakarta serta saat menghadiri dukungan pengusaha Tionghoa pada awal Januari 2019.

Prabowo, kata dia, berjanji bakal merangkul semua kelompok tanpa melihat perbedaan. “Ini bukan soal minor dan mayor, tapi ini soal bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa dijalankan pemimpin ke depan,” kata Anthony.

Tapi dia juga enggan mengomentari para pendukung Prabowo dari gerbong politik yang memiliki rekam jejak sebagai pelaku persekusi minoritas. "Saya tidak melihat itu karena masih simpang siur. Jangan terlalu melihat masa lalu, kita harus lihat ke depan,” katanya seraya menjelaskan Prabowo juga memiliki latar belakang keluarga yang beragam.

Dahnil Anzar Simanjutak, koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, berkata "labelling Pak Prabowo tidak melindungi mayoritas itu keliru."

Di partai koalisi pendukung termasuk Gerindra, ada banyak kader dari minoritas, ujar Dahnil.

Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menjamin Prabowo berkomitmen melindungi minoritas jika menjadi presiden karena didukung oleh kelompok politik yang beragam termasuk dari FPI dan GNPF Ulama.

Meski tokoh dan aliansi politik itu terlibat dalam sejumlah provokasi dan serangan terhadap kelompok minoritas agama, tapi bagi Dahnil, Prabowo bisa mengendalikan semua pihak sehingga menjadi jaminan tidak akan ada persekusi.

“Tidak ada kelompok yang radikal, justru yang ada labelling terhadap mereka," ujar Dahnil. Ia menyebut dukungan terhadap Prabowo melalui GNPF Ulama ialah "gerakan dari orang-orang yang mempertontonkan kebaikan".

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan