tirto.id - Pemerintah Hong Kong berencana membangun salah satu pulau buatan terbesar di dunia dengan usulan anggaran sebesar 624 miliar dolar Hong Kong atau setara dengan 80 miliar dolar AS, sebagaimana diwartakan The Guardian.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar tanah seluah 1.000 hektare di dekat Pulau Lantau, yang nantinya akan menjadi solusi dari kurangnya lahan untuk tempat tinggal.
Menteri Pembangunan, Michael Wong, mengatakan lahan seluas 1.000 hektare itu dapat digunakan untuk membangun hingga 260 ribu unit perumahan, di mana 70 persennya akan disediakan untuk perumahan umum, demikian sebagaimana diwartakan CNN.
Hong Kong telah menjadi wilayah dengan penduduk terpadat di dunia. Harga tempat tinggal yang juga sudah tidak terjangkau lagi untuk sebagian penduduknya.
Hingga saat ini, rencana reklamasi pulau menjadi salah satu proyek infrastruktur termahal di Hong Kong yang menelan empat kali lipat biaya dari pembangunan bandara internasional Lantau, Hong Kong, yang dibuka pada 1998.
Proyek ini juga dilaporkan melampaui pulau buatan Palm Jumeirah di Dubai, yang menelan biaya sebesar 12 miliar dolar AS dengan luas pulau sekitar 560 hektar.
Sejumlah kritikus mengatakan proyek reklamasi itu terlalu mahal dan dapat merusak lingkungan, terutama ekosistem laut. Sementara itu pihak berwenang juga mengatakan akan ada 700 hektar lahan lainnya yang sedang direncanakan di sekitar Lantau.
“Ketika semua aspek layanan publik Hong Kong dan fasilitasnya berada di ambang kehancuran, apakah proyek ini menjadi cara pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada atau malah menciptakan krisis yang lebih besar?” kata anggota parlemen pro-demokrasi, Eddie Chu.
Ribuan orang juga memprotes rencana reklamasi pulau tersebut, dengan memperingatkan mengenai semakin berkurangnya jumlah lumba–lumba merah muda di perairan Lantau dan bahkan keberadaannya terancam langka karena proyek infrastruktur tersebut.
Pihak berwenang mengatakan proyek ini diharapkan dapat segera dimulai pada tahun 2025 agar penduduk dapat pindah ke pulau tersebut pada tahun 2032.
Editor: Dipna Videlia Putsanra
