tirto.id - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kali ini, ia menyebut telah terjadi kebocoran sebesar 25 persen dari total anggaran APBN setiap tahunnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyikapi pernyataan Prabowo itu sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu merupakan pernyataan yang didaur ulang oleh Prabowo karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014.
"Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," ujar Karding kepada reporter Tirto, Jumat (8/2/2019).
Menurut Karding, sikap Prabowo yang dianggapnya kerap menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang suka mencari sensasi ketimbang substansi.
Wacana kebocoran anggaran yang dilontarkan Prabowo, kata Karding, bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana pernyataan yang memiliki substansi atau ucapan yang sekadar menyasar sensasi.
"Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," tutur Karding.
Prabowo sebelumnya menjelaskan ada dugaan mark-up sejumlah proyek sehingga anggaran negara bocor. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.
"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," ujar Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
