tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding tak sependapat dengan pernyataan calon presiden nomor Urut 02 Prabowo Subianto terkait adanya kebocoran anggaran negara.
Tak tanggung-tanggung, Prabowo menyebut dalam setahun 25 persen anggaran negara senilai Rp500 triliun bocor.
Karding pun menyayangkan pernyataan Prabowo ini tak pernah dilaporkan ke lembaga penegakan hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tak dilapor, ia menduga Prabowo tak memiliki data dan fakta yang akurat untuk dijadikan bukti pelaporan, sehingga pernyataan Prabowo hanya dianggap retorika saja.
"TKN akan ikut mendorong dan mendukung laporan Pak Prabowo tersebut," kata Karding kepada reporter Tirto, Jumat (8/2/2019).
Menurut Karding, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun, lanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit.
Selain itu, kata dia, dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK juga memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
"Ini bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asik menjelek-jelekkan pemerintah," ucap Karding
Sebelumnya, Prabowo mengatakan, kebocoran anggaran ini terjadi karena ada penggelembungan dana pada sejumlah proyek pemerintah. Artinya, secara tak langsung ia menuding terdapat kelebihan biaya proyek yang sengaja dimunculkan untuk keuntungan pribadi.
“Saya hitung dan saya sudah tulis. Rata-rata, [berdasar] taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor,” kata Prabowo dalam HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019) lalu.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
