Kronologi Mutasi Eks Kapolsek Pasirwangi, Diduga Terkait Pilpres

Oleh: Adi Briantika - 31 Maret 2019
Dibaca Normal 2 menit
Eks Kapolsek Pasirwangi Sulman Aziz mengklaim dimutasi setelah dituduh mendukung Prabowo-Sandiaga. Sulman juga mengaku menerima perintah untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.
tirto.id - Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz mengaku dimutasi karena dituduh telah mendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, Sulman menegaskan ia tidak mendukung paslon 02 tersebut.

Sulman justru mengklaim pernah menerima instruksi dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendata pendukung capres-cawapres sekaligus menggalang dukungan bagi Jokowi-Ma'ruf.

Dia menduga dimutasi karena tidak melaksanakan instruksi itu. Sulman saat ini telah dimutasi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas, Polda Jawa Barat.

Sulman menjelaskan kasus mutasi itu bermula dari acara deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandiaga di Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, pada 25 Februari 2019.

Tudingan bahwa Sulman mendukung paslon 02 itu muncul karena ia sempat berfoto bersama ketua panitia acara deklarasi itu, Ustaz Zamzam. Menurut Sulman, Zamzam merupakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Besar Pasirwangi.

“Saya berfoto [dengan ketua panitia deklarasi] untuk memastikan kegiatan yang dilakukan di wilayah saya berjalan lancar sesuai ketentuan. Foto itu untuk laporan ke atasan bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia,” kata Sulman di Lokataru Law and Human Rights Office, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).


Namun, Sulman melanjutkan, dirinya justru dianggap menyokong acara deklarasi itu. “Saya dianggap tidak melakukan penggembosan terhadap massa yang mengikuti deklarasi itu,” ujar dia.

Bahkan, kata Sulman, dirinya dituduh mendanai deklarasi tersebut. “Kira-kira orang kecil seperti saya mampu atau tidak membiayai acara itu?” Kata dia.

Selain itu, Sulman menambahkan, dirinya dituding telah memobilisasi 9 kepala desa di Kecamatan Pasirwangi untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Saya difitnah telah mendukung pasangan nomor urut 02. Padahal para kepala desa itu meminta perlindungan kepada saya karena mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat,” ujar Sulman.

Sembilan kepala desa itu, kata Sulman, dipanggil Polda Jawa Barat untuk mengklarifikasi kasus terkait dana provinsi, dana desa dan dana bantuan sosial.

“Kemudian mereka diarahkan untuk mendukung paslon nomor 01. Tapi, fakta ini diputarbalikkan. Seolah-olah saya mengumpulkan mereka untuk mendukung paslon nomor 02,” tutur Sulman.


Padahal, kata dia, sebelum acara deklarasi di Pasirwangi itu diadakan, Kapolres Garut menggelar rapat koordinasi bersama 22 kapolsek di kabupaten itu, termasuk Sulman. Dalam rapat itu, kata Sulman, ia dan 21 kapolsek lain menerima instruksi agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Sulman mengatakan instruksi itu disertai ancaman: para kapolsek itu akan dimutasi jika dukungan bagi Jokowi-Ma'ruf di Garut pada Pilpres 2019 lebih sedikit dari rivalnya.

“Sebetulnya perintah itu sama kepada seluruh para kapolsek, bukan kepada saya saja. Polisi [di wilayah hukum] Garut, hanya saya saja yang dimutasi,” ujar Sulman.

Keputusan mutasi untuk Sulman tercantum dalam surat telegram Kapolda Jawa Barat. Ia dimutasi pada 8 Maret 2019. Menurut dia, tidak ada penjelasan soal alasan mutasi di surat telegram itu.

Sebelumnya, lanjut Sulman, 20 anggota Polsek Pasirwangi juga telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat. Pemeriksaan itu untuk menyelidiki hubungan Sulman dengan Ustaz Zamzam sekaligus isi pertemuannya dengan 9 kepala desa di Pasirwangi.


Sebaliknya, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan Sulman. Dia mengaku tak pernah meminta bawahannya menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

“Tidak ada arahan dari saya. Pendataan [pendukung capres-cawapres] itu untuk memetakan keamanan. Kami akan mengantisipasi kerawanan, dan kami bagi beberapa zona pengamanan,” ucap dia ketika dikonfirmasi, hari ini.

Budi beralasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Garut pada Pemilu 2019 jauh lebih banyak dari saat pilkada, yakni menjadi 8000-an lebih. Sementara personel Polres Garut hanya 1.100 polisi. Oleh karena itu, pemetaan kerawanan dilakukan.

Soal kebijakan mutasi untuk Sulman, kata Budi, adalah hal lumrah. “Mutasi itu wajar, sesuai surat telegram kapolda, tidak ada masalah,” ujar Budi.

“Kalau dia pikir dimutasi karena peristiwa itu berarti dia konyol,” ucap Budi. “Kalau dia benci dengan saya, silakan saja. Jabatan adalah amanah.”

Budi menegaskan siap diperiksa untuk membuktikan bahwa tudingan Sulman ihwal instruksi dari dirinya benar atau tidak. “Saya siap diperiksa kalau tindakan saya salah, tapi saya merasa tidak ada bahasa aneh-aneh [dalam instruksi Kapolres],” kata Budi.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika
(tirto.id - Politik)

Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Addi M Idhom