Menuju konten utama

KPU-Bawaslu Dilantik, Parpol Harus Hentikan Narasi Tunda Pemilu

Partai politik lebih baik fokus mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2024 ketimbang membuat kegaduhan.

KPU-Bawaslu Dilantik, Parpol Harus Hentikan Narasi Tunda Pemilu
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 berfoto bersama dengan Komisioner KPU periode 2017-2022 usai serah terima jabatan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.

Terkait hal ini, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Ahmad Hidayah berharap tidak ada lagi wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode.

“Saya berharap, dengan pelantikan anggota KPU dan Bawaslu ini, kita mulai fokus untuk mempersiapkan Pemilu 2024 yang tinggal dua tahun lagi,” kata Ahmad lewat keterangan tertulis yang dikutip Kamis, (14/4/2022).

Dia menambahkan, jika kedua isu liar tersebut terus bergulir, penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU dan Bawaslu menjadi tidak fokus dengan tugas-tugas mereka. Padahal, Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu terkompleks di dunia karena dilakukan secara serentak.

Untuk diketahui, tujuh komisioner KPU itu adalah Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap; Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota Bawaslu adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Ahmad pun mengatakan bahwa banyak tantangan dan persoalan yang harus dipecahkan oleh KPU dan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Sebagai contoh, permasalahan hoaks yang dapat merusak pemilu, ujaran kebencian, hingga politik uang.

“KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan yang sungguh berat,” tutur dia.

Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersiap dalam menghadapi Pemilu 2024, termasuk partai politik (parpol). Dia mengimbau agar elite-elite parpol maupun pemerintah berhenti membunyikan narasi penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

“Sekarang anggota KPU dan Bawaslu sudah dilantik. Nah, partai politik jangan lagi membunyikan narasi-narasi penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sebaiknya, partai politik fokus memanaskan mesin politiknya. Berbuat banyak kepada masyarakat agar terpilih nanti di 2024. Mari sama-sama berdemokrasi yang baik dengan cara menciptakan pemilu yang sehat dan berintegritas,” tutup Ahmad.

Baca juga artikel terkait PENUNDAAN PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Farid Nurhakim

tirto.id - Politik
Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Fahreza Rizky