tirto.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah instansi, termasuk partai politik untuk mencegah korupsi. Namun, banyak rekomendasi yang diberikan justru diabaikan.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan salah satu rekomendasi adalah transparansi keuangan dan pembelanjaan partai politik.
Hal itu penting guna mencegah terjadinya politik biaya tinggi. Namun, kata dia, nyatanya hampir semua partai menolak rekomendasi itu.
"Terus terang hampir semua partai politik tidak berkenan untuk membuat transparan keuangan partai politik," kata Laode, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Rekomendasi kedua soal kaderisasi. Laode menyebut banyak kader yang berpindah-pindah partai lantaran tidak punya modal untuk naik ke struktur yang lebih tinggi.
Karena itu, kata Laode, KPK merekomendasikan agar kaderisasi parpol dilaksanakan berdasarkan sistem merit.
"Itu ada yang menjalankan ada yang tidak juga," kata Laode.
Menurut Laode, persoalan lain yang jadi sorotan, ialah penegakan etik di dalam tubuh partai.
Laode menilai, jika tiga rekomendasi itu telah dijalankan, maka pemerintah boleh meningkatkan anggaran dari APBN untuk partai politik. Namun, rekomendasi itu pun tak dijalankan pemerintah sehingga anggaran untuk partai tetap meningkat.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Abdul Aziz
