KPK Periksa 2 Staf Kebun Sawit soal Aliran Dana ke Bupati Kuansing

Reporter: - 23 November 2021
Dibaca Normal 1 menit
KPK menelusuri aliran dana yang diterima Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra dalam pengurusan HGU kebun sawit.
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua saksi soal dugaan aliran dana yang diterima Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra (AP) dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit.

KPK memeriksa dua staf PT Adimulia Agrolestari yakni Riana Iskandar dan Rudi Ngadiman alias Koko di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/11/2021). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk Andi Putra dalam perkara dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing, Riau

"Para saksi dan didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran sejumlah dana baik yang diterima oleh tersangka AP maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya dalam pengurusan izin HGU PT AA (Adimulia Agrolestari)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024. Salah satu persyaratan memperpanjang HGU yakni dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra menggelar pertemuan. Andi Putra menyampaikan bahwa dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp200 juta kepada Andi Putra.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


Baca juga artikel terkait OTT KPK DI KUANSING atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Hukum)

Sumber: Antara
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight