Menuju konten utama

Kotawaringin Timur Targetkan Tutup Lokalisasi pada 2017

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kotawaringin Timur menargetkan penutupan lokalisasi selesai pada 2017. Untuk itu Dinsosnakertrans sedang mendata jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di beberapa tempat di Kotawaringin Timur. Hal ini dilakukan Dinsosnakertrans Kotawaringin Timur untuk melaksanakan program “Indonesia Bebas Prostitusi 2019”.

Kotawaringin Timur Targetkan Tutup Lokalisasi pada 2017
Ilustrasi [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga]

tirto.id - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kotawaringin Timur menargetkan penutupan lokalisasi selesai pada 2017. Untuk itu Dinsosnakertrans sedang mendata jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di beberapa tempat di Kotawaringin Timur. Hal ini dilakukan Dinsosnakertrans Kotawaringin Timur untuk melaksanakan program “Indonesia Bebas Prostitusi 2019”.

"Sesuai surat edaran Menteri Sosial penutupan lokalisasi ditargetkan paling lambat 2019, namun kita menargetkan di Kotawaringin Timur 2017 seluruh lokalisasi sudah tutup semuanya," terang Kepala Dinsosnakertrans Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana, di Sampit, Jumat (26/2/2016).

Bima menjelaskan ada 3 lokalisasi di Kotawaringin Timur yakni, kilometer 12 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Parenggean dan, Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur.

"Berdasarkan data 2015, dari tiga lokalisasi tersebut ada sekitar 300 PSK. Kita masih mendata ulang keberadaan PSK tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Bima mengungkapkan, rencana penutupan lokalisasi tersebut sudah disampaikan ke bupati Kotawaringin Timur dan Dinsosnakertrans saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

"Pada intinya bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sangat mendukung rencana penutupan lokalisasi tersebut," ucapnya meyakinkan.

Sementara itu, anggota DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Shaleh mendukung usaha pemerintah daerah untuk menutup seluruh lokalisasi tersebut.

"Saya sangat mendukung rencana pemerintah menutup lokalisasi. Semakin cepat ditutup akan semakin bagus," katanya, seperti dilaporkan Antara, Jumat (26/2/2016).

Shaleh mengungkapkan, penutupan lokalisasi tidak perlu harus menunggu hingga 2019, sebab hal itu akan semakin memperkeruh suasana.

Keberadaan lokalisasi, kata Shaleh, merupakan sumber permasalahan karena dari situlah penyakit masyarakat bermula, baik itu penyakit kelamin yang menular maupun tindak kejahatan.Dengan ditutupnya lokalisasi diharapkan semua sumber penyakit masyarakat tersebut bisa diberantas.

"Saya maunya tahun ini seluruh lokalisasi sudah ditutup semua, saya juga yakin pemerintah bisa melakukan hal itu, sebab lokalisasi di wilayah Kotawaringin Timur tidak banyak, hanya beberapa titik," katanya.

Baca juga artikel terkait INDONESIA BEBAS PROSTITUSI atau tulisan lainnya

Reporter: Agung DH